PB SKB TegalYogyakarta (20/03) Tulisan kawan saya Bakti Riyanto, Pamong Belajar Muda BPKB DIY, mendapatkan sambutan hangat. Bahkan lebih dari itu mendapat banyak dukungan untuk lebih memurnikan jabatan pamong belajar sebagai pendidik. Yetti Pudiyantari, Sekretaris PP IPABI, meminta untuk diposting di web resmi IPABI agar dibaca kalangan lebih luas, termasuk pemangku kepentingan. Agar opini bisa bergulir dan yang lebih penting kemudian menjadi aksi. Tidak sekedar opini atau wacana.

Saya sepakat dengan pendapat mas Bakti, saya biasa memanggil demikian walau usianya lebih muda dari saya. Saya panggil mas, karena posturnya jauh lebih tinggi dari saya, lebih dari yang lebih penting karena berbagai pendapatnya sering mentes. Ucapan dan tulisan ces pleng! Walau lebih sering pelit bicara. Tapi sekali bicara, jangan ditanya isi dan substansinya.

Termasuk pendapat beliau yang saya posting itu. Hampir semua isi tulisan saya sepakat. Poin yang ingin saya bahas disini adalah kedudukan pamong belajar yang hanya di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Kedudukan pamong belajar hanya di SKB sekaligus sebagai upaya untuk memurnikan pamong belajar sebagai pendidik. Pamong belajar ya seperti guru, hanya melakukan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan profesional lainnya sebagai pendidik. Tidak perlu dibebani tugas pokok sebagai pengembang model dan pengkaji yang sebenarnya merupakan ranah jabatan fungsional lainnya.

Langkah memurnikan tugas pokok pamong belajar akan lebih memposisikan SKB lebih jelas sebagai lembaga penyelenggara satuan pendidikan nonformal yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Sehingga akan lebih mudah mengakses alokasi APBD. Ibaratnya pada sekolah pada jalur pendidikan formal ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Pada jalur pendidikan nonformal ada SKB sebagai penyelenggara satuan pendidikan nonformal oleh pemerintah. Sementara PKBM adalah penyelenggara satuan pendidikan nonformal oleh masyarakat. Tidak perlu lagi ada embel-embel lembaga percontohan.

Dengan demikian jika pemerintah kabupaten/kota tidak mengakomodasi anggaran bagi SKB akan dipertanyakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam menikmati layanan pendidikan nonformal yang murah bahkan gratis. Memang pemerintah memberikan bantuan sosial kepada PKBM dan satuan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat, tapi hal itu sifatnya hanya temporer. Layanan pendidikan nonformal reguler oleh pemerintah daerah hanya bisa dilakukan oleh SKB, karena PKBM tidak bisa menerima bansos secara terus menerus.

SKB bisa saja menyelenggarakan berbagai satuan pendidikan nonformal, mulai dari kelompok bermain, tempat penitipan anak, pendidikan kesetaraan, berbagai kursus dan bentuk layanan pendidikan nonformal lainnya. Sebutan pendidik pada berbagai satuan pendidikan nonformal tersebut beragam. Namun pengampunya adalah pamong belajar. Pamong belajar yang bertugas sebagai guru PAUD pada kelompok bermain/tempat penitipan anak, pamong belajar yang bertugas sebagai tutor pada pendidikan kesetaraan, dan pamong belajar yang bertugas sebagai instruktur pada satuan pendidikan kursus.

Dengan demikian tidak ada lagi istilah pamong belajar ‘magak’ sebagaimana disuarakan oleh Edi Basuki (BPPAUDNI Regional II Surabaya). Karena pamong belajar murni sebagai pendidik. Konsekuensinya, pamong belajar yang tidak bisa mengampu satuan pendidikan nonformal harus minggir dengan teratur, dan penuh kesadaran diri.

Memurnikan tugas pokok pamong belajar menjadi pendidik pada satuan pendidikan nonformal juga akan lebih memudahkan cetak biru standar kompetensi pamong belajar. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar adalah karena luasnya ranah tugas pokok pamong belajar. Ya pendidik, ya pengkaji, ya peneliti. Para pakar pun jadi kesulitan untuk merumuskannya.

Walaupun sama-sama berstatus sebagai pendidik, pamong belajar akan lebih berat tugasnya dibanding dengan guru. Karena kurikulum pendidikan formal sudah pasti, bahkan pada kurikulum 2013 didesain given sampai ke silabus dan bahan ajarnya. Berbeda dengan dunia pendidikan nonformal, pamong belajar harus putar otak untuk mengidentifikasi calon warga belajar, menyusun program satuan pendidikan berikut kurikulum dan silabusnya.

Jadi tanpa embel-embel pengkaji dan pengembang model pun, pamong belajar sudah memiliki beban kerja yang lebih berat dibanding guru. Padahal jenisnya sama: pendidik.

Lebih dari itu, jika pemurnian tugas pokok pamong belajar hanya akan menjadi pendidik saja maka akan memudahkan perjuangan pamong belajar ke dalam skema sertifikasi melalui uji kompetensi.

Semoga saja pamong belajar di P2PAUDNI, BP-PAUDNI dan BPKB akan tinggal kenangan. Selamat datang pamong belajar yang lebih bermasa-depan di Sanggar Kegiatan Belajar!!