Pamong Belajar (dan IPABI) di Persimpangan Jalan

Belitung (27/02/2018) Sudah lama sekali saya tidak menulis tentang permasalahan pamong belajar, namun demikian ketika dinamika perkembangan seperti saat ini tangan rasanya gatal untuk mengetik dan merangkai kata menjadi kalimat opini pencerahan. Dinamika pamong belajar saat ini sampai pada persimpangan jalan. Tidak bisa untuk menahan diri untuk tidak menulis tentang pamong belajar, apalagi minggu ini tanggal 1-3 Maret 2018 Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional dalam rangka memilih Ketua Umum baru pergantian antar waktu.

Berada di persimpangan jalan karena saya melihat pamong belajar kini terpolarisasi menjadi dua yaitu pamong belajar UPT Pusat dan pamong belajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Pamong belajar UPT Pusat direncanakan akan diubah menjadi widyaprada, sedangkan pamong belajar SKB ditawarkan menjadi guru pendidikan nonformal sebagai dampak SKB menjadi satuan pendidikan. Karena itulah ketika IPABI akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional perlu mengkaji permasalahan tersebut dan mempertimbangkan dalam memilih pemimpin yang mampu untuk mengelola polarisasi tersebut menjadi potensi untuk menjalin semangat kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan.

Bahwa kini ada tuntutan perbedaan tugas pokok dua lembaga yang mewadahi adalah suratan dan takdir yang tidak bisa dielakkan. Pamong belajar UPT Pusat harus mampu untuk melaksanakan fungsi pengembangan mutu program dan satuan pendidikan PAUD Dikmas, implikasinya tugas pokok kegiatan belajar mengajar sangat jarang dikerjakan oleh pamong belajar UPT Pusat, sehingga fungsi pamong belajar sebagai pendidik menjadi berkurang. Berbeda halnya dengan pamong belajar SKB, posisinya sebagai pendidik semakin menguat sebagai akibat dari perubahan SKB menjadi satuan pendidikan. Keadaan ini sebagai implikasi dari tuntutan perubahan, suka tidak suka pamong belajar harus mampu mengikuti perubahan tersebut.

Kebijakan munculnya jabatan fungsional baru di UPT Pusat Ditjen PAUD dan Dikmas (PP/BP PAUD dan Dikmas) sudah menjadi kepastian, tinggal menunggu waktu. Pada gilirannya pamong belajar di PP/BP PAUD dan Dikmas akan tergusur, dan boleh jadi akan hilang berganti widyaprada.

Sementara itu isu perubahan nomenklatur pamong belajar SKB menjadi guru pendidikan nonformal (guru PNF) semakin kencang arusnya. Isu ini pertama kali dimunculkan pada tahun 2015. Kebijakan perubahan menjadi guru PNF justru berangkat dari curhatan pamong belajar SKB karena ingin ikut pola sertifikasi seperti guru, agar mendapatkan tunjangan profesi guru. Saya sendiri lebih cenderung menggunakan istilah isu, bukan kebijakan, karena pada hakekatnya belum ada kebijakan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal yang terjadi adalah sebagian pejabat melempar pendapat dan ingin mendapatkan respon dari pamong belajar.

Nah, jika pamong belajar tidak mampu mengelola respon maka simpang jalan yang dipilih bisa membawa ke hutan belantara atau bahkan tiba ke lautan lepas terombang-ambing ombak yang kian keras dan mematikan. Karena itulah IPABI sebagai wadah profesi pamong belajar perlu mengelola dan mengartikulasikan respon pamong belajar. IPABI membutuhkan pemimpin yang mampu untuk itu, agar polarisasi tidak semakin tajam, agar simpang jalan yang dipilih adalah jalan yang benar. Jalan yang mampu membawa pamong belajar tetap memiliki makna dalam medan pengabdian di dunia pendidikan nonformal. Baik dengan tetap bernama pamong belajar atau guru PNF atau apa pun namanya. Selamat Rakernas. Salam satu hati. [fauziep]

5 tanggapan pada “Pamong Belajar (dan IPABI) di Persimpangan Jalan”

  1. Apakah tidak terlalu naif menjadi guru pnf hanya gara-gara tunjangan profesi guru? Apakah masih relevan hal itu sementara RPP tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS sudah dalam tahap finalisasi? Apakah tidak menjadi lucu nantinya “tiwas” menjadi guru pnf “ngoyo-ngoyo” pada saat dieksekusi justru sistem penggajian baru untuk ASN yg menghilangkan komponen2 tunjangan lain (termasuk tunjangan profesi) selain gaji, tukin dan tunjangan kemahalan seperti amanat UU ASN? Apakah tidak lebih baik kita merevitalisasi tupok, peran dan fungsi pamong belajar saja? hehehehe…

  2. Kalau membaca artikel diatas saya pusing sekali lebih pusing lagi kalau memikirkan skbku karena sampai saat ini belum menjadi satdik , kita sudah kesana kemari termasuk bagian hukum dan lain sebagainya bahkan uptd dinas pendidikan di kecamtan sudah dibubarkan sedangkan untuk skb katanya menunggu pelatikan yang notabene sekarang menghadapi pilkada dimana pejabat daerah tidak boleh melantik pejabat, sampai kapan nasib skbku ini akan lebih baih (skbku pernah jadi skb pembina tahun 2010 kira-kira)

  3. Aduh…melihat dan mencermati hasil Munas Lub IPABI yg dituangkan dalam keputusan Nomor 3 thun 2018, tentang susunan pengurus IPABI, saya sebagai PB semakin geli, karna dalam daftar kepengurusan tersebut khususnya Ketua II dijabat dri Luar Pamong Belajar.
    SKB Tuban Jawa Timur telah di likuidasi oleh Pemerintah Daerah Tuban sejak awal thun 2017 dan secara otomatis mantan PB SKB Tuban ditarik ke Diknas

Komentar ditutup.