Proses belajar Paket CYogyakarta (04/09/2015) Sebagian masih ada yang bingung dengan program Paket C apakah menjadi urusan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pembagian urusan pemerintahan yang terlampir pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dinyatakan pendidikan menengah merupakan urusan pemerintah daerah provinsi. Karena program Paket C adalah setara SMA, ada yang menyimpulkan merupakan kewenangan provinsi. Benarkah?

Sebelumnya marilah kita simak apa hakekat program Paket C? Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 114 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara  SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.” Poinnya adalah program Paket C merupakan bentuk pendidikan nonformal. Hal tersebut ditegaskan kembali pada ayat (2) pasal yang sama bahwa pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (3) menjelaskan bahwa “Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.” Artinya Undang-Undang Sisdiknas pun sudah mengatur bahwa pendidikan kesetaraan merupakan bentuk pendidikan nonformal.

Sementara itu pada lampiran Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang disebutkan di atas program Paket C menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, bukan pemerintah provinsi. Untuk lebih meyakinkan bahwa Paket C bukan bagian dari urusan pendidikan menengah bisa dicermati pasal 76 sampai dengan 83 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tidak disebut-sebut Paket C. Pendidikan menengah yang diatur dalam pasal-pasal tersebut adalah pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal yang memang menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan provinsi. [fauziep]