Pada Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan Juga Harus Ada KTSP

PKBM Mandiri Bantul menyelenggarakan Lokakarya Peninjauan Kurikulum dalam rangka penyusunan KTSP K13

Yogyakarta (15/07/2019) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan mulai tahun pelajaran 2019/2020 wajib melaksanakan kurikulum 2013. Sebagian ada yang menganggap bahwa implementasi kurikulum 2013 tidak memerlukan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Bahkan ada yang mendikotomikan kurikulum 2013 dan KTSP. Ternyata kurikulum 2013 juga tetap memerlukan KTSP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 61 Tahun 2014 bahwa dalam melaksanaan kurikulum 2013 diperlukan kurikulum operasional yang disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.” Pada bagian lain disebutkan bahwa KTSP dikembangkan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan (Pasal 2 ayat [1]). Adapun pengembangan KTSP tersebut mengacu pada standar nasional pendidikan dan kurikulum 2013.

Menurut pemahaman di atas, maka setiap satuan pendidikan (termasuk penyelenggara pendidikan kesetaraan) sebelum melaksanakan kurikulum 2013 wajib hukumnya untuk mengembangkan kurikulum operasional. Terlebih pendidikan kesetaraan memiliki muatan kelompok khusus yang harus dikembangkan dan ditetapkan oleh satuan pendidikan sebelum kurikulum dilaksanakan. Artinya sebelum satuan pendidikan melakukan analisis konteks, maka ia tidak akan memiliki kurikulum operasional yang dijadikan acuan dalam melaksanakan pembelajaran.

Selama ini masih banyak satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan (PKBM/SKB) yang belum memiliki kurikulum operasional (KTSP) yang dijadikan acuan pelaksanaan pembelajaran. Sebagian besar melakukan simplifikasi bahwa sudah memiliki jadwal pembelajaran yang dituangkan dari struktur kurikulum sudah cukup. Hal tersebut belum dipandang memiliki legalitas formal. Satuan pendidikan dipandang memiliki legalitas formal dalam melaksanakan kurikulum jika KTSP disusun berdasarkan analisis, penyusunan, penetapan dan pengesahan (Pasal 3 ayat l4]).

Marilah kita jujur pada diri kita masing-masing, berapa jumlah satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan yang memiliki KTSP sebagai sebuah dokumen kurikulum operasional yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Apakah dokumen kurikulum operasional (KTSP) tersebut disusun oleh sebuah tim pengembang KTSP dan kemudian ditetapkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM dan disahkan Dinas Pendidikan? Apakah KTSP sebagai dokumen kurikulum operasional disusun berdasarkan analisis konteks?

Penyusunan KTSP pada PKBM/SKB penyelenggara pendidikan kesetaraan bukanlah bagian dari memformalkan pendidikan nonformal. Ini adalah bagian dari bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan agar lebih bermutu dan bermartabat. Agar pendidikan kesetaraan diselenggarakan tidak asal-asalan, namun memiliki arah dan tujuan yang jelas. Agar muatan program kelompok khusus, (yaitu pemberdayaan, keterampilan wajib dan keterampilan pilihan) tidak disusun asal-asalan, namun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya dan ekonomi setempat. Untuk itu PKBM/SKB harus mulai berbenah dengan menyusun dokumen KTSP dan melakukan pengesahan ke Dinas Pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan memiliki acuan operasional atau legal standing. Bagaimana format KTSP pendidikan kesetaraan? Untuk memberikan gambaran format KTSP dapat diunduh sistematika KTSP pada tautan ini (klik disini). Pada kesempatan lain akan diunggah contoh dokumen I KTSP. Salam. [fauziep]

13 tanggapan pada “Pada Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan Juga Harus Ada KTSP”

  1. Terima kasih Pak, semoga panjenengan sll diberi kesehatan shg trs bisa memberi pencerahan khususnya bidang nonformal🙏

Komentar ditutup.