Oleh Edi Basuki

otokritikSenin pagi, 23 maret 2015, adalah hari istimewa bagi karyawan BPPAUDNI Surabaya. Betapa tidak, Apel Senin Pagi dipimpin oleh kormong istimewa bergelar doktor. Lho kok bisa? Memangnya unsur manajemen tidak hadir semua sehingga harus diwakili kormong.

Kayaknya, sejak Balai berdiri, apel hari senin itu selalu diambil oleh Kepala Balai atau unsur pimpinan yang mewakili apabila Kepala Balai berhalangan. Sedang untuk apel kamis, yang ambil apel bergilir diantara Kasubag taus dan Kasi yang ada. Disitu, kadang kormong atau pamong pilihan diberi kesempatan ambil apel. Ya tidak apa-apa, inilah pertanda nilai-nilai egaliter di alam demokratis telah dilaksanakan di BPPAUDNI Surabaya. Mudah-mudahan BPPAUDNI yang lain juga demikian adanya.

Beberapa jam kemudian, seluruh pamong belajar dikumpulkan di ruang Agus Salim untuk mendengarkan cerita kormong yang baru saja menikmati sebuah workshop yang membahas seputar SKP, angka kredit, refleksi tusi dan otokritik pamong belajar. Nah, apakah peristiwa apel senin pagi itu bisa dijadikan sebuah otokritik internal?

Ya, dengan gaya intelektual yang kental, kormong bercerita bahwa di arena workshop itu peserta diajak melakukan otokritik dan refleksi pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) yang selama ini masih sering dinomor duakan, kalah dengan kesibukan menjadi asesor, verifikator, fasilitator dan kreator dalam kegiatan lembaga lain, karena bayarannya jelas, tanpa disibukkan dengan urusan SPJ yang sering kali subhad hukumnya (kata yang ngerti agama).

Sementara, rencana penggantian nama Dirjen, dari PAUDNI menjadi PAUD dan DIKMAS serta penataan pejabatnya pun sampai saat ini belum ada kejelasan, masih terjadi kompromi atas nama kepentingan tertentu, sehingga harus menunggu. Hal ini tentu akan mengganggu pelaksanaan tusi pamong belajar serta program Direktorat yang di distribusikan ke BPPAUDNI, yang konon juga akan berubah nama menjadi BP-PAUD dan DIKMAS.

Tentu, jika nanti penataan telah berjalan, sedikit banyak tusi lembaga akan menyesuaikan dengan konsep baru yang bernama nawacita, yang dipercaya sebagai pedoman menuju Indonesia Hebat. Itu artinya, tusi pamong belajar pun akan mengalami penyesuaian dan siap menerima program titipan dari berbagai direktorat.

Cerita pun terus bergulir menyentuh nasib pamong belajar yang semakin merana menuju kepunahannya. Mungkin akan lebih baik jika tusi pamong belajar P2PAUDNI, BPPAUDNI, BPKB dan SKB dibedakan sesuai peran yang dimainkan selama ini. Jangankan pamong belajar antar lembaga, sesama pamong belajar dalam satu lembaga pun sering tidak sama tusinya. Saking fleksibelnya tafsir tusi.

Ya, kenyataan di lapangan, banyak tusi pamong belajar yang berbeda, sehingga yang terjadi adalah rekayasa sana sini mencari cari kegiatan untuk memenuhi SKP dan memperlancar turunnya tunjangan kinerja. Sehingga muncul wacana pamong belajar boleh melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara klasikal dalam sebuah program pembelajaran, maupun individual tatap muka dengan beberapa peserta didik atau teman sejawat. Yang penting semua unsur proses KBM dipenuhi, mulai dari kegiatan identifikasi sampai dengan penilaian.

Kegiatan ini pun kata yang punya cerita juga dapat dijadikan bahan kajian untuk penyusunan pengembangan model. Sungguh sebuah kemudahan yang mudah dimanfaatkan oleh pamong belajar yang cerdas untuk dijadikan kesepakatan bersama demi memperlancar perolehan angka kredit.

Pertanyaannya, apakah semua pamong belajar bisa dan berani melakukan otokritik  dan refleksi secara berkala, terkait dengan pelaksanaan tusi pamong dan tusi kelembagaan. Apalagi pamong belajar SKB yang harus diam, wajib menurut apa kata raja kecil di era otoda ini. Banyak pamong belajar yang harus ‘tewas kariernya’ ketika berani melakukan otokritik dengan cerdas.

Pamong pun banyak yang di-penilik-kan, sementara pengadaan pamong baru belum ada payung hukumnya, sehingga keberadaan SKB dan pamongnya sering hanya sebagai pelengkap penderita. SKPD yang lain pun jarang yang peduli akan keterpurukan lembaga dan personil yang sama-sama menyandang gelar PNS.

Sehingga yang terjadi, banyak pamong belajar yang berprinsip yang penting aman, selalu diikutkan menikmati rejeki kantor, baik yang rutin maupun proyekan. Kerjanya pun sering menunggu dan mencari-cari, bahkan ada yang seolah-olah sibuk bekerja demi Balai, padahal sedang membangun relasi dengan pihak luar Balai.

Sehingga, ketika menyusun usulan angka kredit untuk kenaikan pangkat, sering terjadi rekayasa kegiatan yang diikuti dengan bukti fisik abal-abal. Inilah kenyataan getir dari para pembelajar pendidikan nonformal yang sering sok pandai, sok bijaksana di depan pesera diklat. Sebuah kemunafikan terstruktur dan massif (termasuk yang nulis).

Celakanya lagi, informasi yang disampaikan tentang aturan main pengumpulan angka kredit, antara petugas yang satu dengan petugas lainnya sering berbeda. Begitu juga antara penilai yang satu dengan temannya sering kecolongan dan beda tafsir dalam menilai bukti fisik. Sehingga ada lolos dan juga ada yang terpaksa dicoret.

Belum lagi soal pemerataan keikutsertaan diklat, belum semua pamong belajar berkesempatan menikmati rejeki dari direktorat, termasuk minimnya pembinaan karier pamong belajar sebagai tenaga pendidik. Dampaknya, yang pintar semakin pintar, yang geblek tambah geblek, yang kaya makin makmur sambil makan rujak cingur, sementara yang banyak nganggur cukup duduk tafakkur, berdoa di mushola kantor agar hati terhibur.

Terus, kira-kira ajakan melakukan otokritik, apa mungkin bisa dilaksanakan serentak oleh semua pamong belajar? Sementara jumlah pamong belajar semakin berkurang, suaranya tidak mungkin bisa nyaring. Belum lagi banyak yang menyandang penyakit sariawan dan tumpul kepeduliannya terhadap organisasi yang menaunginya, IPABI. Sementara IPABI sendiri sengaja ditumpulkan oleh pejabat yang melahirkan. Artinya, semua sama-sama tumpul. Terus apa yang diharapkan dari kondisi yang serba tumpul? Barangkali ilmu ‘katak gila’ yang diterapkan agar tetap survive, menendang ke bawah, menyikut ke samping dan menjilat ke atas.

Kondisi seperti ini bisa dimaklumi di dalam budaya rikuh pakiwuh yang mengedepankan ketenteraman dan fleksibilitas yang mudah diatur dan ditata. Dan sesungguhnyalah melakukan otokritik itu penuh resiko. Contoh kecil, tulisan ini pun juga beresiko tidak dibaca apalagi direspon. Jangankan membaca tulisan ecek-ecek ini, tulisan yang berbobot sekelas Fauzi Eko Pranyono, Agus Sadid dan tulisan naratif Babat Jati Diri Pamong Belajar karya spektakuler Agus Ramdani, paling-paling hanya dibaca oleh segelintir tiga gelintir pamong belajar yang masih punya minat baca.

Resiko lain, ketika berani melakukan otokritik adalah dikucilkan dan tidak diberi kesempatan menikmati rejeki kantor. Itu nyata dan sudah terbukti, sehingga banyak pamong yang tidak punya nyali untuk berbunyi, lebih baik sembunyi sambil menyanyi. Hanya karena ke-ndablek-kan saja yang menyemangati untuk terus menulis tanpa takut menderita, karena penderitaan sudah akrab sejak usia dini.

Acara berbagi cerita pun diakhiri dengan kesepakatan akan mengadakan pelatihan atau workshop tentang penyusunan SKP yang terkoneksi internet (e-SKP), tanpa menyinggung besarnya uang transport yang didapat dari kegiatan yang diselenggarakan oleh direktorat. Paling tidak, masih berlebihlah jika hanya dibelikan akik bacan super, giok Aceh maupun akik sarang tawon Papua yang mampu menghipnotis khalayak ramai sampai lupa tarip listrik dan solar akan naik menyusul harga petramaks. Salam satu hati. *[eBas]

Sumber foto http://inspirewhy.com/otokritik

ebas-1*) Edi Basuki adalah Pamong Belajar Madya pada BP PAUDNI Regional II Surabaya.

Sumbangan tulisan pihak ketiga belum tentu menggambarkan pandangan atau sikap pemilik blog.