2012 04 21 0152012 04 21 015Nugaan Yulia Wardhani, Direktur Pembinaan PTK PAUDNi Ditjen PAUDNI Kemdikbud pada hari Jumat 20 April 2012 di Medan mengatakan bahwa semua usulan regulasi terkait dengan pamong belajar dan penilik harus selesai pada tahun 2012. Saya malu jika bertemu dengan pamong belajar dan penilik selalu menjawab dalam proses terus… demikian ungkap Bu Dani, panggilan akrabnya. Usulan regulasi itu di antaranya adalah petunjuk teknis jabatan fungsional pamong belajar dan penilik, usulan tunjangan fungsional, dan berbagai pedoman menunjang pelaksanaan jabatan fungsional penilik.

Beberapa waktu yang lalu Direktorat PPTK didampingi Biro Kepegawaian Kemdikbud sudah berkoordinasi dengan Kementrian PAN dan RB. Hasil dari pertemuan itu disepakati akan diselenggarakan kembali rapat koordinasi antar kementrian dan lembaga untuk mempercepat proses usulan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik.

Pada kesempatan rehat, saya menyampaikan kepada Direktur bahwa tunjangan fungsional merupakan obat kecewa karena tidak adanya insentif pengembangan profesi bagi pamong belajar pada tahun 2012 ini. Untuk itu agar diupayakan tunjangan fungsional pamong belajar bisa segera direalisasikan. Dapat dipahami bahwa usulan tunjangan fungsional ternyata menghadapi jalan berliku berupa rintangan hambatan birokrasi yang memang harus dilewati, diantaranya adanya rekomendasi atau jaminan dari kemendagri agar tunjangan fungsional tersebut nantinya setelah dialokasikan benar-benar dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Padahal proses tunjangan fungsional sudah sampai etape terakhir perjalanan, namun justru etape terakhir ini merupakan tahapan yang membutuhkan tingkat koordinasi yang baik karena melibatkan berbagai kementrian dan lembaga antara lain Kemendikbud, Setneg, Kementrian Keuangan, KemenPAN RB, BKN, Kemendagri dan Kemenko Kesra. Persoalan terjadi ketika Kementrian Keuangan meminta jaminan kepada Kemendagri agar tunjangan fungsional itu nantinya benar-benar dibayarkan sesuai peruntukannya. Sudah tidak menjadi rahasia umum, bahwa DAU sering dibelokan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan selera dan keyakinan masing-masing.

Persoalan lain yang dihadapi adalah masalah data pamong belajar dan penilik berdasarkan nama (by name) yang kurang akurat. Selama ini masih kurang dukungan dari daerah terkait dengan data pamong belajar dan penilik. IPABi sudah berusaha dan bekerja keras untuk menyajikan data pamong belajar, namun tentu saja tidak terlepas dari dukungan teman-teman pengurus di daerah. Demikian pula IPI juga harus bekerja keras untuk menyajikan data penilik seluruh Indonesia, berdasarkan informasi terakhir masih separoh provinsi seluruh Indonesia yang bisa disajikan datanya.

Baru setelah koordinasi antar kementrian lembaga dituntaskan, usulan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik diusulkan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara untuk diundangkan menjadi Peraturan Presiden. Semoga tidak terlalu lama lagi.