Tutor PKBMOleh Kurtubi Zaenuddin

Jakarta (12/01/2016) Banyak orang tidak mengetahui peran Tutor di PKBM Negeri Jakarta, sehingga peran mereka terus dilemahkan dan tidak diberi akses mendapatkan hak-hak APBD. Padahal penanggung jawab PKBM Negeri diberi hak yang sama dengan kepala sekolah. Belum lagi satpam, dan TU-nya pun mendapatkan hak-hak tunjangan APBD, meskipun belum lulus SD.

Di beberapa daerah, saat kami diberi amanat mengawasi bansos untuk Paket C dari Kementerian, banyak yang bertanya di PKBM Negeri itu, tutornya PNS yah?

Biasanya saya menjelaskan bahwa tutor PKBM Negeri itu sama dengan PKBM swasta, tidak ada akses APBD sama sekali, pemda membiarkan kami hanya bekerja sebagai tukang harian, yang kalau datang dibayar kalau tidak datang ya tidak dibayar. Nah, itu kan sama dengan sistem di PKBM Swasta. Jadi Label PKBM Negeri itu hanya penjaga PKBMnya (penanggungjawab)-nya saja yang berstatus PNS. Berbeda dengan SKB di mana tutornya (pamong belajar) adalah PNS.

PKBM adalah gerakan masyarakat. Pendidik atau tutor yang ada pada PKBM itu dibiayai oleh masyarakat sendiri alias tidak tersentuh APBN/APBD.

Berbeda dengan PKBM Negeri, di Jakarta ada 38 jumlahnya di mana Pemndalah sebagai wakil masyarakat itu yang membangunnya, menempatkan para pegawai pemda untuk menjaganya sebagai penjab (penanggungjawab). Tetapi sayangnya para pendidik, khususnya tutor pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C, tidak diberi hak yang sama dengan Penjabnya.

Sehingga yang kasihan itu penjab-penjabnya harus muter otak bagaimana caranya agar tutor bisa dibayar. Maka mengutiplah mereka bayaran sekian-sekian ke peserta didik. Akibatnya apa yg terjadi, pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai aturan permendikbud. Minimal 16 jam pelajaran/per rombel saja tidak terpenuhi. Bahkan eksteremnya ujiannya saja pun ada, yang penting ada uang pemasukan untuk membayar tutor. Persoalan timbul, jika peserta didiknya sedikit, maka dibuatlah satu ruangan untuk semua tingkatan dan seminggu sekali, dua kali atau tiga kali.

Nah, setelah memasuki era Pak Ahok, para penjab PKBM Negeri itu disamakan dengan Kepala Sekolah, baik tunjangan maupun kinerjanya. Itu adalah perubahan yang luar biasa dari pemda begitu juga kepada para peniliknya, diberi hak sama dengan pengawas sekolah umum.

Tapi lagi-lagi entah dosa apa pada tutor. Sehingga sama sekali tidak ada yang mau memikirkan nasib tunjangan mereka. Label pendidikan kesetaraan SD, SMP dan SMA dimana peran tutor sama dengan guru, mereka berusaha bisa menolong orang-orang yg tidak mendapatkan hak belajar berubah menjadi pribadi yang sama dengan hak-hak sekolah formal, bisa lulus UN dan kuliah.

Pemda sekali lagi, hanya menciptakan satuan pendidikan bernama PKBM Negeri, tetapi tidak menyentuh ke bagian dalamnya. Tutor sekali lagi bukanlah sapi perahan, dan pelancar proyek APBN dan APBD. Di antara teman kami, ada yang sudah bertahun-tahun memegang SK pengangkatan sebagai tutor PKBM Negeri dari pejabat Sudin Kota, dan dengan sabarnya mengajar. Namun kesabaran mereka rupanya dianggap aman sehingga tidak perlu ada protes seperti ini. Apalagi penjab PKBM yang pegawai pemda itu sendiri sudah aman dalam penghasilan, tidak lagi mau memperjuangkan bahkan cenderung dijadikan pemulus proyek, APBD/APBN.

Di tengah hebatnya program Pemda DKI Jakarta, di mana siapapun diberi akses mendapatkan penghargaan untuk bersama membangun Jakarta, tutor sekali lagi dimarginalkan. Padahal tukang sapu jalan, tukang bersih-bersih got, mereka yang tidak lulus SD pun diberi hak tunajgan dari APBD.

Selamat kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang baru dilantik, yang kabarnya akan memperhatikan pendidikan nonformal lebih baik lagi, kami para tutor PKBM Negeri siap bahu-membahu bersatu untuk bersama membangun negeri.

Dari judul di atas, di mana hebatnya kinerja Pemda DKI Jakarta?

Kurtubi ZaenalKurtubi Zaenuddin adalah Tutor pada PKBM Negeri DKI