PKBM Griya MandiriYogyakarta (30/06) Ibarat anak, tutor pendidikan kesetaraan ditinggal mati ibu kandung dan tidak diopeni oleh ibu tiri. Semenjak pendidikan kesetaraan dikelola oleh Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen, pembinaan tutor pendidikan kesetaraan tidak lagi menjadi ranah Direktorat Pembinaaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI (Direktorat PPTK PAUDNI). Di Direktorat PPTK Dikdas pembinaan tutor Paket A dan B serta tutor Paket C di Direktorat PPTK Dikmen tidaklah menjadi skala prioritas, karena sudah disibukkan dengan urusan pembinaan guru sekolah.

Dari aspek pendataan saja, tutor pendidikan kesetaraan tidak lagi ada yang menangani. Dalam rencana pendataan PTK pendidikan nonformal, yaitu menggunakan nomor induk pendidik dan tenaga kependidikan (NIPTK) tidak tersedia ‘kamar’ untuk tutor pendidikan kesetaraan. Hal ini dikarenakan pendekatan yang digunakan adalah tupoksi lembaga, dimana Ditjen PAUDNI tidak lagi mengelola pendidikan kesetaraan sehingga tutor tidak diakomodasi dalam aplikasi pendataan yang akan dilaunching bulan Juli 2013 ini.

Sementara itu di Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen hanya mengenal NUPTK dimana dalam aplikasi pendataan tidak tersedia slot untuk tutor pendidikan kesetaraan.

Kemudian dari sisi peningkatan kompetensi tutor pendidikan kesetaraan, saat ini tidak ada yang melakukan secara sistemik mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah. Hanya Direktorat PPTK Dikdas yang melakukan pembinaan bagi tutor Paket A dan tutor Paket B, itupun hanya di level nasional dan sifatnya elitis. Sementara itu daerah (provinsi/kabupaten/kota) bingung akan mengadakan pembinaan baik dalam bentuk diklat atau workshop karena di pusat sudah menginduk ke Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen sementara di daerah masih ditangani oleh bidang pendidikan nonformal. Sehingga jalur komunikasi terputus.

Padahal banyak pekerjaan rumah yang harus dijelaskan kepada tutor dan penyelenggara pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C). Ketika Direktorat Pendidikan Kesetaraan dilikuidasi, Permendiknas yang mengatur standar isi dan standar proses belum tuntas disosialisasikan ke bawah. Karena sebelum almarhum Direktorat Pendidikan Kesetaraan masih sibuk membuat berbagai pedoman pendidikan kesetaraan. Celakanya ketika pedoman selesai dibuat, direktorat keburu ‘dibunuh’.

Pengelola dan tutor pendidikan kesetaraan pasti akan tergagap-gagap ketika diklarifikasi tentang implementasi standar isi dan standar proses. Mulai dari tidak adanya penjenjangan kelas tapi tingkatan, perhitungan beban belajar, implementasi jadwal belajar, bedanya tatap muka dan tutorial, implementasi belajar mandiri dan lain sebagainya. Banyak yang belum paham. Bukan salah para tutor. Karena mereka belum mendapatkan informasi yang jelas, ibu kandung (Direktorat Pendidikan Kesetaraan) keburu almarhum sebelum si anak tahu atau mendapatkan sosialisasi secara tuntas.

Pada kondisi sekarang ini, boleh saja Forum Komunikasi PKBM mengartikulasikan usulan agar pendidikan kesetaraan dikembalikan ke PNFI/PAUDNI. Namun itu tidak akan menyelesaikan masalah yang saat ini sedang dihadapi, yaitu merosotnya kualitas layanan pendidikan kesetaraan karena salah urus. Mestinya Forum Komunikasi PKBM dan Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan duduk bersama mengadendakan pembinaan bagi para pengelola dan tutor agar memahami penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, minimal acuannya standar isi dan standar proses.

Kasihan para tutor kita yang sudah mengabdikan diri untuk pendidikan nonformal namun kurang mendapatkan pencerahan. Jangan biarkan mereka berjalan dalam kegelapan karena tidak mendapatkan pelita untuk menuntun warga belajar dalam meraih asa.

Sebenarnya ketika sekarang pendidikan kesetaraan dikelola oleh Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen tidak tertutup kemungkinan kita melakukan banyak hal untuk mencerahkan para pengelola dan tutor. Masalahnya adalah kita mau mengakses atau tidak, mau bergerak atau tidak. Kecuali nasib para tutor pendidikan kesetaraan akan kita biarkan terus merana…