Diklat R and D 053 (2)Oleh: Agus Sadid, M.Pd.

Pendahuluan

Isu Seksi yang melanda dunia PNF mungkin adalah tarik ulur SKB, apakah menjadi satuan PNF atau tetap UPT. Kegalauan pemerintah pusat terhadap keberadaan SKB di kabupaten/kota yang selama ini terjadi dengan nasib SKB, ibarat pepatah Hidup Segan Mati Tak Mau. Banyak SKB baru didirikan tetapi setelah berdiri justru Pemkab/Pemkot “tidak mau menghidupi SKB”. Sehingga wajar muncul kecenderungan pemikiran negatif dari banyak orang, bahwa motif mendirikan SKB baru, bahkan satu kabupaten/kota ada yang lebih dari 3 SKB, adalah mengeruk uang pusat sebanyak-banyaknya. Jika pemkab/pemkot mau dan mampu mendirikan SKB maka harus mampu menghidupinya. Kontradiksi di lapangan justru sangat memprihatinkan, banyak SKB yang berdiri (baik yang lama, terlebih yang baru) tidak diperhatikan, diabaikan bahkan oleh Bidang PNFI malah menjadi saingan  atau kompetitor dalam meraih program PNFI. Konflik kecil dan besar sering muncul dengan bidang PNFI Dinas Pendidikan kabupaten/kota, hasilnya pesetruan antara Kepala Bidang PNFI dengan SKB kian meruncing, dampaknya SKB semakin tersisih, tersingkir dan tidak diberi peran oleh bidang PNFI dinas Pendidikan kab/kota.

Konflik yang sering mucul tersebut, menyebabkan munculnya wacana perubahan nomenklatur SKB, yang meruah juga peran dan tugas pokok SKB, yaitu SKB  sebagai satuan PNFI. Selama ini SKB sebagai UPT tidak mampu menunjukan kiprah dan hasilnya. Itu imej yang muncul, tetapi jika persepsi dan tanggapan tersebut dilontoarkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota maka yang terjadi sesungguhnya mereka sedang menampar mukanya sendiri. Bayangkan, SKB yang merupakan UPT menjalankan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan diidang PNFI, mengembangkan program percontohan,ternyata tidak diberikan anggararan dalam APBD II, bagaimana mau menunjukan peran dan kiprah, kalau dana pendukung program justru tidak ada. Saya sangat miris dan prihatin dengan kondisi SKB saat ini. disatu sisi teguh konsisten mengembanbangkan program percotohan, melayani masyarakat dengan program PNFI yang berkualitas, disisi lain dana untuk pelayanan program kepada masyarakat tidak ada. Akhirnya, yang terjadi saat ini SKB menjadi “pengemis” anggaran kepada pusat baik melalui UPT PNFI pusat maupun Direktorat LKP, Dikmas, PAUD Kemdikbud RI. Nasib SKB menjadi “peminta-minta” saya jamin,  jika pusat tidak bermurah hati membantu program SKB maka sejak era otonomi daerah tahun 2002/2003 efektif berlaku, maka hancur lah SKB, gulung tikar dan bangkrut SKB.

Dua Pilihan (Buah Simalakama)

Memperdebatkan pilihan apakah menjadi satuan PNF atau tetap sebagai UPT adalah hal yang sama pahitnya, tidak nyaman dan mengecewakan SKB.  Perdebatan seharusnya fokus kepada bagaimana mengoptimalkan SKB di era otonomi daerah, bagaimana langkah strategis meraih simpati, perhatian dan dukungan APBD II untuk mengembangkan program percontohan PNFI sehingga SKB mampu menjadi kebanggaan Pemkab/Pemkot. Pilihan SKB tetap menjadi UPT mungkin lebih rasional karena dengan tetap menjadi UPT maka jati diri, ciri khas, ikon dan label SKB sebagai pelaksana dan pengembang model PNFI tetap dipertahankan. Namun demkian, apakah dengan mempertahankan jati diir tersebut, perhatian Pemkab/Pemkot menjadi lebih baik? apakah dengan mempertahankan jati diri tersebut menguntungkan SKB? Tanggapan saya cuma satu yaitu dengan tetap mempertahankan SKB sebagai UPT maka Pemkab/Pemkot suatu saat nanti bisa tegak kepalanya, bangga dan mengakui peran dan kiprah SKB sebagai lembaga percontohan. Meskipun saat ini, perhatian Pemkab/Pemkot sangat memprihatinkan, tetapi saya yakin kelak nanti akan datang hidayah, sehingga SKB menjadi kebanggaan Pemkab/Pemkot atas capaian hasil dan prestasinya di bidang PNFI.

Pilihan kedua yaitu sebagai satuan PNFI, pilihan ini mengarahkan SKB kepada peran dan fungsinya sebagai perluasan akses, pelayanan PNFI kepada masyarakat luas. SKB menjalankan program setara dengan program yang dikembangkan oleh satuan PNFI seperti PKBM, LKP, PAUD, kelompok belajar dan majlis taklim. Satuan PNFI yang lazim kita kenal adalah PKBM, selama ini PKBM menjalankan program untuk perluasan,. Ciri khas PKBM adalah menjalankan program mengacu kepada kegiatan perluasan. Analoginya, bahwa SKB merupakan satuan PNFI negeri sedangkan PKBM adalah satuan PNFI swasta. Jika selama ini garis koordinasi dan kosultasi SKB kepada kepala Dinas Pendidikan, maka dalam perubahan SKB sebagai satuan PNFI maka garis koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Mudarat-Manfaat

Jika perubahan status SKB disetujui menjadi satuan PNFI maka, tentunya akan berdampak besar terhadap struktur organisasi SKB, terutama pada unsur kepala/pimpinan, dimana unsur kepala harus dari pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala SKB. Jadi kepala SKB bukan pejabat struktural tetapi fungsional. Jika mencermati lebih jauh, sejatinya posisi SKB yang demikian, sudah terjadi pada SKB di wilayah Pemprov DKI Jakarta, dimana yang menadi kepala SKB adalah pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala SKB. Tetapi SKB tetap menjadi UPT, bukan satuan PNFI. Hal yang terjadi di DKI jakarta, juga tidak secara signifikan merubah peran dan tugas fungsi SKB. Dengan kata lain, tidak ada peningkatan atau nilai plus pada kondisi SKB tersebut.

Memilih SKB tetap menjadi UPT masih lebih bijjak dan menarik dari pada SKB menjadi satuan PNFI. Kita harus mempertahankan jati diri. SKB adalah lembaga percontohan. Masyarakat memerlukan model, contoh dna teladan, bagaimana menjalankan program PNFI yang baik dan benar.harapan masyarakat yang demikian hanya ada pada SKB.kita semua harus berpikiran positif, saya yakin cepat atau lambat para pemimpin daerah, mulai dari Bupati-Ketua DPRD- kepala Dinas Pendidikan dan kepala Bapeda kabupaten/kota akan mendapat hidayah, sehingga memberikan kepercayaan kepada SKB melalui pemberian alokasi dana APBD II yang memadai dan layak kepada SKB ditujukan untuk pengembangan program percontohan PNFI. Jangan biarkan masyarakat meraba-raba, bingung dan ragu dalam melaksanakan program PNFI yang bermutu, dan SKB memberikan contoh, teladan dan model  kepada masyarakat, apa yang dimaksud program PNFI bermutu.

Jangan jadikan isu perubahan status SKB menjadi bahan ejekan, olok-olok, atau merendahkan harkat martabat SKB, karena dengan denmikian, justru semkain mengamini, bahwa SKB selama ini tidak mampu menjadi lembaga percontohan PNFI. Saya ketua IPABI NTB, mengajak semua komponen dan praktisi PNFI untuk bersatu padu menguatkan keberadaan SKB, intensif menjalin komunikasi dan koordinasi yang cerdas dengan para stakeholders bukan dengan cara-cara frontal bahkan acuh, masa bodoh dan psimistis. Jangan tergiur dengan iming-iming, lancarnya anggaran, dana melimpah, jikalau itu semua harus mengorbankan dan menghilangkan jati diri SKB.

Kesimpulan

Ada kesalahan konstruksi berpikir kita selama ini bahwa memahami SKB hanya sebatas kepentingan meraih dana sebanyak-banyaknya dari pusat. Pendirian SKB adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan kebutuhan belajar masyarakat bukan berorientasi pada profit atau materi. Pemkab/Pemkot harus sadar dan segera meluruskan pola pikirnya, meletakan SKB pada realnya, memenuhi kebutuhan SKB baik anggaran, sumber daya, sarana prasarana. Adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi Pemkab/Pemkot jika SKB mampu memuaskan kebutuhan belajar masyarakat. Masyarakat meniru, menduplikasi, mencontoh dan memodel apa yang dikembangkan SKB, diterapkan di lapangan. Tentunya Pemerintah pusat juga akan bangga jika UPT PNFI menjadi hebat, dan menjadi rujukan luas masyarakat dalam mengembangkan program PNFI. Sadarlah wahai Kemdikbud RI (sebagai wakil pemerintah), hentikan wacana tarik ulur SKB menjadi UPT atau satuan PNFI, kembangkan diskusi dan wacana yang produktif bukan kontraproduktif yang justru merugikan masyarakat luas.

*) Agus Sadid, M.Pd. adalah pamong belajar Sanggar Kegiatan Belajar Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Ketua Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) Provinsi NTB.

Sumbangan tulisan pihak ketiga belum tentu menggambarkan pandangan atau sikap pemilik blog.