LOGO IPABI FINALCipayung (30/04) Dr. Herry Widyastomo, APU (Kepala Bidang Kurikulum dan Perbukuan Pendidikan Menengah) mengatakan bahwa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengajukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam rangka antisipasi perubahan kurikulum 2013.

Mendengar informasi saya jadi tersentak, karena inilah momentum pamong belajar untuk memasukkan pasal yang mengatur tentang ketentuan pamong belajar dalam standar nasional pendidikan. Sebagaimana diketahui PP 19 Tahun 2005 yang mengatur standar nasional pendidikan, termasuk mengatur standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pamong belajar sebagai salah satu pendidik sebagaimana diatur dalam UU nomor 20 Tahun 2003, justru tidak diatur dalam PP tersebut. Padahal pendidik dan tenaga kependidikan seperti lainnya guru, dosen, tutor, instruktur, penilik diatur di dalam PP tersebut.

Herry Widyastomo menjelaskan bahwa revisi PP 19 Tahun 2005 sudah diajukan ke Presiden karena mendesak untuk diterbitkan guna mengantisipasi implementasi kurikulum 2013. Herry menyampaikan hal tersebut pada Workshop Pembahasan Panduan Percepatan Mutu di SMA (termasuk Paket C), yang diselenggarakan di Cipayung 30 April – 3 Mei 2013.

Kiranya inilah momentum yang tepat bagi Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) untuk mengusulkan memasukkan pamong belajar ke dalam salah satu pasal pada revisi PP 19 Tahun 2005. Usulannya adalah menambahkan pasal atau ayat tentang pamong belajar pada Bab VI tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.  Pasal atau ayat tersebut mengatur tentang pengertian pamong belajar, kualifikasi, dan sertifikat profesi pamong belajar sebagaimana diatur bagi guru pada pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Atau bisa juga menambahkan ketentuan pamong belajar menjadi ayat (6) yang merupakan bagian dari pasal 29 tersebut.

Persoalannya, sekarang kita harus berkejaran dengan waktu karena PP tersebut mendesak diterbitkan guna mengantisipasi kurikulum 2013. Jika berhasil mengambil momentum ini, insya Allah dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi pamong belajar seluruh Indonesia. Tidak lagi menjadi hantu pada sistem pendidikan nasional, karena tidak diatur dalam standar nasional pendidikan.

Sudah empat kali dalam kurun waktu dua tahun (2010-2011) IPABI berkirim surat dan melakukan lobi agar Kemdiknas mengamandemen peraturan pemerintah dengan memasukkan pasal tentang pamong belajar. Namun jawabannya selalu normatif dan dianggap sudah tertampung dalam  dalam PP no 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pamong belajar sebagai pendidik yang harus distandarkan. Standarisasi harus tertuang dalam standar nasional pendidikan (PP 19 Tahun 2005) bukan pada regulasi tentang pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan. Pada PP no 17 Tahun 2010 pamong belajar hanya sebatas disebutkan pengertiannya, namun belum diatur standar umumnya sebagaimana guru diatur dalam pasal 29 ( ayat 1 sampai dengan 6) PP 19 tahun 2005. Artinya, jika PP 19 Tahun 2005 tidak dilakukan amandemen oleh pemerintah maka pemerintah bisa saja dianggap tidak perlu menstandarkan pamong belajar sebagai pendidik, baik kualifikasi maupun kompetensinya.

Upaya untuk melakukan uji materi PP 19 Tahun 2005 pun kandas karena Rakernas IPABI tahun 2011 tidak menyepakati untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Usulan IPABI melakukan uji materi dan memasukkan pasal atau ayat ke dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2009 yang mengatur pamong belajar yang memiliki (1) kualifikasi pendidikan akademik minimum diploma IV atau sarjana; (2) kesesuaian latar belakang pendidikan tinggi dengan bidang yang diampu; dan (3) memiliki sertifikat profesi pamong belajar. Rumusan ini setara dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam pasal 29 PP 19 Tahun 2005 yang mengatur tentang guru sebagai pendidik (ayat 1 sampai dengan ayat 6).

Ancaman uji materi sudah pernah dilayangkan kepada Mendiknas melalui dua suratnya yang ditembuskan kepada beberapa pihak terkait. Berdasarkan kalkulasi hukum, pamong belajar (legal standing-nya adalah IPABI) akan menang jika berperkara di Mahkamah Agung karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pamong belajar tidak diatur sama sekali sedangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dicantumkan. Namun, pada tahun 2010 IPABI (saat itu) sudah tidak bisa lagi mengajukan uji materi, karena setelah 180 hari sejak diundangkan peraturan pemerintah tidak bisa lagi dilakukan uji materi.

IPABI pada tanggal 23 Februari 2010 mengajukan usulan amandemen terhadap PP 19 Tahun 2005 kepada Mendiknas dan dijawab dengan surat nomor 11605/A.5.1/HK/2010 tertanggal 3 Maret 2010 yang disimpulkan oleh Biro Hukum Kemdiknas bahwa usulan amandemen sudah kurang relevan dan usulan tersebut sudah diakomodasi dalam PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan. IPABI pun menjawab, bahwa setelah dipelajari masih terdapat kekosongan hukum karena dalam pasal 176 ayat 4 yang berbunyi “Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan”, dalam hal dimaksud pasal 176 ayat 4 tersebut maka pamong belajar belum memiliki acuan karena dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum diatur. Di samping itu, dengan belum tercantumnya pamong belajar di dalam Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005, dinilai bahwa saat ini pamong belajar belum memiliki standar yang jelas sebagai pendidik.

Sejak tahun 2011 uji materi tetap bisa dilakukan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2011 dinyatakan tidak ada lagi tenggat waktu 180 hari untuk melakukan uji materi. Dengan demikian uji materi yang dimaksud IPABI masih tetap relevan bagi pamong belajar dan tidak ada halangan untuk dilakukan.

Namun demikian, berdasarkan hasil pertemuan pengurus pusat dan pengurus daerah pada 9 November 2011 di Yogyakarta disepakati bahwa IPABI untuk tidak mengambil opsi uji materi dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan pokoknya adalah status pamong belajar sebagai PNS yang dikhawatirkan bisa mengganggu eksistensi pamong belajar yang bersangkutan di satuan kerjanya.