Menyusun Jadwal Pembelajaran Paket B Berdasarkan Satuan Kredit Kompetensi

Yogyakarta (29/09/2017) Menyusun jadwal pembelajaran pendidikan kesetaraan berbeda dengan menyusun jadwal pada mata pelajaran di sekolah. Beban belajar mata pelajaran sudah tercantum pada struktur kurikulum, sehingga tinggal dimasukkan ke dalam jadwal mata pelajaran. Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan beban belajar belum berupa jam pelajaran tapi masih berupa satuan kredit kompetensi (SKK). Oleh karena itu harus dilakukan konversi SKK ke dalam jam pelajaran. Berikut ini akan dibahas contoh menyusun jadwal pembelajaran Paket B setara SMP berdasarkan Permendiknas Nomor 03 Tahun 2008 tentang Standar Proses Paket A, Paket B, dan Paket C.

Berdasarkan kurikulum Paket B pada Tingkatan 3 setara Kelas VII-VIII memiliki beban belajar 68 SKK dan Tingkatan 4 setara Kelas IX memiliki beban belajar 34 SKK. Perlu diketahui bahwa penjenjangan pada pendidikan kesetaraan tidak menggunakan kelas tetapi menggunakan istilah tingkatan dan derajat kompetensi. Paket B terdiri dari dua tingkatan, yaitu Tingkatan 3 setara Kelas VI-VIII atau disebut juga dengan derajat kompetensi Terampil 1, dan Tingkatan 4 setara Kelas IX atau derajat kompetensi Terampil 2.

Ketentuan dalam Permendiknas 03 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Paket B Tingkatan 3/Terampil 1 (Setara Kelas VII – VIII) mempunyai beban 68 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester. Artinya dapat disimpulkan bahwa lama pembelajaran pada Tingkatan 3 adalah 4 semester, yaitu dari 68 SKK dibagi 17 SKK sama dengan 4 (empat).  Sedangkan Paket B Tingkatan 4/Terampil 2 (Setara Kelas IX) mempunyai beban 34 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester. Artinya lama pembelajaran pada Tingkatan 4 adalah dua semester.

Di sinilah menjawab pertanyaan berapa lama pembelajaran Paket B dilaksanakan, yaitu enam semester atau tiga tahun. Bukan dua tahun karena hanya terdiri dari dua tingkatan.

Selanjutnya dilakukan pendistribusian SKK setiap tingkatan ke dalam semester. Pendistribusian ini penting karena SKK yang tercantum dalam struktur kurikulum adalah SKK pada satu tingkatan. Misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia pada Tingkatan 3 sebesar 8 SKK. Angka 8 SKK ini milik empat semester, didistribusikan ke dalam empat semester, sehingga setiap semester adalah 2 SKK.

Sebelumnya mari kita pahami dulu pengertian SKK atau satuan kredit kompetensi. SKK menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, tutorial, dan atau kegiatan mandiri. Satu  jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran yaitu sama dengan 35 menit untuk Paket A, 40 menit untuk Paket B, dan 45 menit untuk Paket C. Selanjutnya berdasarkan Standar Isi Program Paket A, Paket B, dan Paket C (Permendiknas nomor 14 Tahun 2007) satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam  tutorial atau 3  jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya.

Sementara itu kriteria pelaksanaan pembelajaran adalah minimal 20% pembelajaran tatap muka, 30% pembelajaran tutorial dan maksimal 50% pembelajaran mandiri (Permendiknas 03 Tahun 2008 tentang Standar Isi Program Paket A, Paket B, dan Paket C). Artinya, tidak bisa kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan 100% tatap muka seperti sekolah.

Pembagian pelaksanaan tiga bentuk pembelajaran (tatap muka, tutorial, dan mandiri) dilakukan dengan cara blok dan kombinasi blok mata pelajaran. Bukan di dalam setiap mata pelajaran. Bisa saja pembagian dalam setiap mata pelajaran, namun akan lebih rumit karena harus menghitung beban belajar setiap kompetensi dasar dan membagi ke dalam tatap muka, tutorial dan atau mandiri dengan mengikuti kriteria persentase di atas.  Jika melakukan pembagian dalam setiap mata pelajaran, maka konsekuensinya seluruh mata pelajaran akan disajikan oleh penyelenggara Paket B, karena setiap mata pelajaran pasti ada tatap muka dan tutorial. Artinya setiap mata pelajaran pasti terjadwal. Padahal kenyataannya penyelenggara hanya melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran yang diujiannasionalkan.

Pembagian sistem blok ini lebih memudahkan bagi penyelenggara yang menyelenggarakan pembelajaran pada mata pelajaran yang diujiannasional. Ada mata pelajaran yang dilakukan secara mandiri.

Berikut ini dicontohkan pemetaan SKK ke dalam mata pelajaran pada Paket B Tingkatan 3 setara Kelas VII-VIII dan Tingkatan 4 setara Kelas IX. Setiap mata pelajaran dipilih akan dilaksanakan secara tatap muka, tutorial, mandiri atau kombinasi dengan sistem blok.

Misalnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada semester 1 dan 2 yang masing-masing SKK-nya adalah 1 dipilih tatap muka, maka jumlah jam pelajaran per minggu adalah 1 jam pelajaran (1 X 40 menit). Mengapa? Karena 1 SKK tatap muka setara dengan 1 jam pelajaran.

Misalnya mata pelajaran Bahasa Inggris pada semester 1 dan 2 yang masing-masing SKK-nya adalah 2, dipilih satu SKK untuk tatap muka (1 jam pelajaran) dan satu SKK untuk tutorial (2 jam pelajaran), maka jumlah jam pelajaran per minggu adalah 3 jam pelajaran (1 X 40 menit dan 2 X 40 menit).

Mata pelajaran Bahasa Indonesia pada semester 1 dan 2 yang masing-masing SKK-nya adalah 2, dipilih satu SKK untuk tatap muka (1 jam pelajaran) dan satu SKK untuk mandiri (3 jam pelajaran), maka jumlah jam pelajaran per minggu adalah 1 jam pelajaran terjadwal (1 X 40 menit) dan 3 jam pelajaran (3 X 40 menit) belajar mandiri di rumah setiap minggu. Artinya mata pelajaran Bahasa Indonesia hanya tersaji di jadwal pertemuan sebanyak 1 jam pelajaran per minggu.

Mata pelajaran yang dipilih menjadi kegiatan mandiri tidak ada dalam jadwal pelajaran atau pertemuan mingguan. Karena dalam kegiatan belajar mandiri warga belajar melakukan kegiatan belajar sendiri. Belajar mandiri harus didahului dengan kontrak belajar dan tetap dilakukan penilaian. Penilaian pada hasil belajar kegiatan mandiri menjadi penting karena semua mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum harus ada nilainya pada laporan hasil belajar (rapor). Kelak ketika pengisian ijazah hal ini akan menjadi penting karena setiap mata pelajaran diwajibkan ada nilai setiap semester untuk mencantumkan nilai derajat kompetensi pada kolom nilai ijazah, yaitu nilai rata-rata semester.

Fleksibilitas pendidikan kesetaraan dapat dilihat dari cara memetakan SKK ke dalam mata pelajaran. Kita dapat menentukan jumlah jam pelajaran yang akan disajikan dalam setiap minggu, namun sepanjang masih masuk dalam kriteria standar proses.

Pada contoh pemetaan di atas jumlah SKK tatap muka, tutorial dan mandiri masih masuk dalam kriteria standar proses, dimana jadwal pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan selama 16 jam pelajaran seminggu.

Selanjutnya dapat dibuat jadwal pembelajaran berdasarkan pemetaan SKK tersebut seperti contoh berikut ini. Jadi memang tidak semudah membuat jadwal mata pelajaran pada SMP.

Saat ini sedang dipersiapkan perangkat peraturan pelaksanaan kurikulum 2013 yang disempurnakan pada pendidikan kesetaraan. Secara bertahap mulai tahun 2018/2019 pendidikan kesetaraan akan menggunakan kurikulum 2013, prinsip beban belajar menggunakan satuan kredit kompetensi tidak berubah. Perubahan terkait dengan tahapan penyusunan jadwal ada pada struktur kurikulum dan persyaratan persentase antara tatap muka, tutorial dan mandiri. [fauziep]

6 tanggapan pada “Menyusun Jadwal Pembelajaran Paket B Berdasarkan Satuan Kredit Kompetensi”

    1. Terima kasih penetahannys, Dengan adanya pilihan antara TM, TT dan M akan memudahkan peserta didik dlm mengikuti proses pembelajaran, terutama bagi mereka yg sdh bekerja. Mohon bisa memperoleh file nya……. smg ke depan pnf jaya. Aamin…..

  1. Terima kasih pak atas informasinya, cuma saya agak sedikit sedih aja karena berdasarkan pengalaman saya sebagai asesor PKBM masih banyak para penyelenggara pendidikan kesetaraan yang belum memahami baik standar isi maupun standar proses. apalagi kalau sudaj K 13

Komentar ditutup.