UNPK HS Primagama 003Tangerang (11/04) Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tahun ini, masih menyisakan persoalan bagi pengawas ruang ujian nasional pendidikan kesetaraan. Simak saja pada halaman 32 dan 33 POS UN/UNPK, masih menimbulkan multitafsir bagi kalangan penyelenggara UN Paket C dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi.

Pertama, pengawas ujian nasional (UN) Paket C (dan juga Paket B) tidak diatur siapa yang menetapkan. Hal mana berbeda dengan pengawas ruang UN SMA, MA dan SMK yang dalam POS disebutkan ditetapkan oleh perguruan tinggi atas usulan Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Pengawas ruang SMP, MTs, SMPLB dan SMALB ditetapkan oleh penyelenggara tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian dalam POS tidak diatur secara tegas siapa yang berhak menetapkan pengawas ruang UN pendidikan kesetaraan.

Kedua, tidak ada aturan yang secara eksplisit menyebutkan pengawas ruang UN pendidikan kesetaraan diatur secara silang. Sementara itu, butir 2 (C.2) menyebutkan bahwa pengawas ruang untuk UN SMA/MA dan SMK dilakukan oleh guru SMA/MA dan SMK yang diatur secara silang. Sedangkan pada butir 3 (C.3) disebutkan bahwa pengawas ruang untuk UN SMP/MTs dilakukan oleh guru SMP/MTs yang diatur secara silang.

Ketentuan yang mengatur tentang pengawas ruang UN pendidikan kesetaraan pada butir 6 (C.6) yang menjelaskan bahwa pengawas ruang UNPK adalah pendidik pada SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, Pondok Pesantren, SKB, BPKB, PKBM, dan BPPNFI yang memenuhi persyaratan sebagai Pengawas UN Pendidikan Kesetaraan. Namun tidak ada penyebutan secara khusus adanya pengaturan sistem silang.

Kekosongan aturan inilah yang kemudian menjadikan beberapa daerah melakukan kebijakan untuk tidak melakukan sistem silang pada pengawas UNPK. Pengawas ruang diambilkan dari tutor yang mengampu pada kelompok belajar penyelenggara UNPK.

Walaupun sebenarnya pada butir 11 (C.11) diatur bahwa penempatan pengawas ruang ditentukan dengan sistem silang dalam satu kabupaten/kota. Artinya secara umum diatur bahwa pengawas menggunakan sistem silang, termasuk pengawas ruang UNPK.

Ketika kebijakan UNPK menggunakan soal 20 paket dan penyelenggaraan UN/UNPK oleh perguruan tinggi, nampaknya masih ada upaya sebagian kalangan untuk mencoba mencari jalan terakhir agar sukses menyelenggarakan UNPK. Sukses dalam artian banyak warga belajar yang lulus UNPK, walaupun dengan cara yang tidak bermartabat.