bali01Masih saja ada sebagian Pamong Belajar yang mempersoalkan syarat kualifikasi akademik Pamong Belajar yang harus berkualifikasi pendidikan dengan bidang kependidikan tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1 butir a Permenpan RB nomor 15 tahun 2010. Bahkan Ikatan Pamong Belajar (IPABI) dituding tidak berpihak kepada Pamong Belajar terhadap masalah tersebut.

Perlu dijelaskan bahwa persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut di atas adalah syarat untuk pengangkatan pertama kali ke dalam jabatan Pamong Belajar. Artinya, Pamong Belajar yang saat ini sudah menduduki jabatan Pamong Belajar tidak lagi dikenai ketentuan pasal ini. Sehingga kepada Pamong Belajar yang sudah berada dalam jabatan, baik Pamong Belajar Pertama sampai Pamong Belajar Muda, tidak perlu resah dengan ketentuan ini. Ketentuan pasal ini hanya diperlakukan kepada calon Pamong Belajar yang akan menduduki jabatan Pamong Belajar.

Pamong Belajar merupakan jabatan profesional dan memberikan layanan ahli yang menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik dan paedagogis maupun secara professional dapat diterima oleh pihak di mana Pamong Belajar bertugas, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak lain terhadap siapa Pamong Belajar bertanggung jawab. Karena itulah, Pamong Belajar yang sedang diperjuangkan menjadi jabatan profesional harus memiliki kualifikasi yang jelas. Hal ini diperkuat dengan harapan bahwa Pamong Belajar dipertegas menjadi pendidik. Konsekuensi Pamong Belajar sebagai pendidik maka kualifikasi yang dipersyaratkan adalah sarjana kependidikan.

Sebagai sebuah profesi yang sedang diperjuangkan keberadaannya, tidak mungkin jabatan Pamong Belajar merekrut calon Pamong Belajar memiliki kualifikasi dari berbagai bidang ilmu seperti yang pernah dilakukan selama ini. Hal ini akan melemahkan perjuangan baik dari sisi akademik maupun strategik.

Ketentuan dalam pasal 25 ayat 1 butir a Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010 telah didiskusikan dengan panjang, bahkan hasil diskusi itu telah menggagalkan upaya untuk lebih menyempitkan kualifikasi Pamong Belajar. Dalam draf standar kualifikasi dan kompetensi Pamong Belajar versi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2007, disebutkan bahwa kualifikasi Pamong Belajar adalah sarjana Pendidikan Luar Sekolah atau bidang ilmu yang serumpun. Ketentuan dalam draf ini ditolak oleh IPABI dan sudah dilakukan lobi serta berkirim surat ke BSNP agar ketentuan itu dirubah. Sudah barang tentu Permendiknas yang mengatur standar kualifikasi dan kompetensi Pamong Belajar akan bertentangan dengan Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010.

Hanya yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana ketentuan tentang program studi yang diakui angka kreditnya sebagai sub unsur pendidikan (unsur utama) jika Pamong Belajar melanjutkan ke jenjang Strata 2 dan Strata 3. Ketentuan mengenai hal ini sedang dibahas dalam pembahasan draf petunjuk teknis jabatan fungsional Pamong Belajar. Dalam diskusi yang berkembang, dan arahan dari Kemenegpan RB dan BKN bahwa program studi lanjutan harus linier, dan tetap dalam bidang kependidikan.