Sistem Apikasi DAPODIK PAUD DikmasYogyakarta (17/08/2015) Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) untuk PAUD dan Dikmas sudah disusun peta jalannya. Target pada tahun 2019 semua satuan pendidikan PAUD dan Dikmas sudah masuk sistem aplikasi DAPODIK. Persoalan masih membelit terkait dengan peserta didik sekolahrumah, yaitu di mana satuan pangkalnya sebagai pintu masuk untuk mendapatkan nomor induk siswa nasional.

DAPODIK meliputi empat entitas data, yakni yaitu satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik serta substansi pendidikan, yang harus tersedia melalui sistem pendataan online yang terintegrasi, sehingga keempat jenis data tersebut satu sama lain dapat terkait dan dapat saling menerangkan (relasional), dapat ditelusuri histori datanya dengan menggunakan nomor  identitas yang unik (longitudinal) serta dapat digunakan untuk keperluan penelusuran lembaga, pendidik dan peserta didik serta untuk berbagai keperluan seperti melanjutkan, pindah satuan pendidikan, ujian nasional dan atau untuk keperluan memperoleh beasiswa, insentif/tunjangan pendidik, bantuan sosial, dan sebagainya (transaksional).

Berdasarkan pengertian di atas, maka peserta didik sekolahrumah baik sekolahrumah tunggal, sekolahrumah majemuk dan sekolahrumah komunitas harus berpayung pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal. Khusus sekolahrumah komunitas diatur dalam pasal (4) Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah bahwa sekolahrumah komunitas wajib memiliki ijin dari Dinas Pendidikan sebagai lembaga bimbingan belajar. Hal mana lembaga bimbingan belajar sebagai satuan pendidikan nonformal diakui keberadaan pada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Jadi sekolahrumah komunitas tidak harus ribet mengurus ijin pendirian PKBM untuk memayungi sekolahrumah peserta didik ke dalam satuan pendidikan nonformal sebagaimana banyak dilakukan oleh sekolahrumah komunitas.

Dalam road map DAPODIK PAUD-DIKMAS disebutkan bahwa aplikasi itu akan menampilkan seluruh data pokok dari semua jenis satuan PAUD-DIKMAS yang antara lain meliputi: (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat; (3) Lembaga kursus dan pelatihan; (4) Kelompok belajar; (5) Taman bacaan masyarakat; (6) Rumah Pintar; serta satuan pendidikan nonformal lainnya. Sekolahrumah sebagai satuan pendidikan nonformal berbentuk lembaga bimbingan belajar bisa masuk pada kategori satuan pendidikan nonformal lainnya. Sehingga pada road map DAPODIK PAUD-DIKMAS peserta didik sekolahrumah dapat diakomodasi karena memiliki empat entitas data, dengan catatan sekolahrumah koemmunitas berbentuk lembaga bimbingan belajar.

Kiranya akan lebih bagus lagi jika lembaga bimbingan belajar disebut secara eksplisit dalam aplikasi DAPODIK-DIKMAS.

Namun persoalan belum selesai, karena setiap tahun Pedoman Operasi Standar (POS) Ujian Nasional tidak pernah mencantumkan lembaga bimbingan belajar sebagai satuan pendidikan nonformal yang boleh mendaftarkan peserta didiknya mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan. Hal itulah yang mendorong sebagian sekolahrumah komunitas memiliki ijin operasional PKBM guna memayungi peserta didiknya sehingga dapat mengikuti ujian nasional. Pemaksaan sekolahrumah komunitas berbaju PKBM tidak perlu terjadi manakala Badan Standar Nasional Pendidikan melakukan sinkronisasi POS UN dengan peraturan menteri yang berlaku. Yaitu mengakui lembaga bimbingan belajar sebagai satuan pendidikan nonformal menjadi pintu masuk peserta didik mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan.  Dengan demikian road map DAPODIK PAUD-DIKMAS tidak akan sia-sia aplikasinya.

Sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk ditinjau dari sisi Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 belum bisa diakomodasi ke dalam DAPODIK PAUD-DIKMAS. Penyelenggara sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk adalah keluarga atau beberapa keluarga (untuk sekolahrumah majemuk minimal dua keluarga dan maksimal 10 keluarga). Persoalannya keluarga sebagai penyelenggara sekolahrumah (tunggal atau majemuk) tidak diakui sebagai satuan pendidikan yang diakomodasi dalam DAPODIK PAUD-DIKMAS. Penyelenggara sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk tidak bisa menginput empat entitas data DAPODIK, sehingga peserta didik tidak ada dalam database DAPODIK yang mengakibatkan ia tidak memiliki NISN dan penyelenggara tidak memiliki NPSN. Kondisi tersebut akan menyulitkan jika peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih pada satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan nonformal karena tidak memiliki data pokok pendidikan yang bersifat relasional dan longitudinal.

Upaya yang bisa dilakukan adalah memayungi sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk pada satuan pendidikan nonformal yang berijin dan terakreditasi. Upaya itu saya sebut dengan “Sinergitas Sekolahrumah Tunggal dan Sekolahrumah Majemuk pada Satuan Pendidikan Nonformal”. (Klik tautan tersebut untuk membaca lebih detailnya).

Sinergitas sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk akan tetap menjamin hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih luas. Karena peserta didik akan tetap bisa mengakses layanan ujian nasional dan berhak untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Idealisme orangtua pesekolahrumah tunggal dan majemuk boleh jadi hanya akan menyulitkan anak untuk akses pendidikan yang lebih luas.