Menjadi Sekolahrumah yang Legal

Yogyakarta (02/09/2018) Memang ada sekolahrumah yang illegal? Jangan dulu melakukan dikotomi sekolahrumah legal dan illegal. Pemahaman sekolahrumah legal adalah peserta didik sekolahrumah yang tercatat dalam data pokok pendidikan (dapodik) dan memiliki hak akses untuk mengikuti ujian akhir program dan ujian nasional. Namun bukan berarti yang tidak terdaftar di dapodik tidak legal alias illegal, hanya saja tidak mendapatkan akses untuk mengikuti ujian nasional. Ketika tidak mendapatkan akses ujian nasional maka peserta didik sekolahrumah tidak bisa mendapatkan ijazah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 129 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sekolahrumah menyebutkan bahwa terdapat tiga bentuk sekolahrumah, yaitu sekolahrumah tunggal, sekolahrumah majemuk dan sekolahrumah komunitas.

Sekolahrumah tunggal adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolahrumah tunggal lainnya. Sekolahrumah majemuk adalah layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilaksanakan dalam keluarga. Sedangkan sekolahrumah komunitas adalah kelompok belajar berbasis gabungan sekolahrumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitas belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama oleh sekolahrumah majemuk bagi anak-anak sekolahrumah, termasuk menentukan beberapa kegiatan pembelajaran yang meliputi olahraga, musik/seni, bahasa dan lainnya.

Penyelenggaraan sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk sepenuhnya masih dikontrol langsung oleh orang tua. Orang tua melakukan kontrol dalam arti mengelola sendiri penyelenggaraan pembelajaran secara mandiri tanpa menyerahkan pada pihak lain atau satuan pendidikan. Karena orang tua mengelola pembelajaran sendiri dan tidak terdaftar pada satuan pendidikan (baik formal maupun nonformal) maka peserta didik sekolahrumah tidak tercatat di dapodik. Inilah yang kemudian menjadikan persoalan ketika pada penghujung menjelang ujian nasional orang tua sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk yang merasa diakui keberadaannya oleh peraturan merasa tidak diakui hak ikut ujian nasional dan memperoleh ijazah.

Ada hal yang dilupakan oleh orang tua sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk, yaitu ketentuan Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 pasal 6 ayat (1) bahwa penyelenggara sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk wajib mendaftar ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Pendaftaran sekolahrumah tunggal di dinas pendidikan kabupaten/kota diikuti dengan beberapa persyaratan antara lain (1) identitas diri dan orang tua; (2) surat pernyataan dari kedua orang tua yang menyatakan bahwa kedua orang tua bertangggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan di rumah; (3) surat pernyataan dari peserta didik yang sudah berusia lebih dari 13 tahun untuk bersedia mengikuti sekolahrumah; (4) dokumen program sekolahrumah yang sekurang-kurangnya mencatumkan rencana pembelajaran. Sedangkan pendaftaran sekolahrumah majemuk butir (2) berupa surat pernyataan dari paling sedikit 2 (dua) keluarga dan paling banyak 10 (sepuluh) keluarga yang masing-masing keluarga menyatakan bahwa sebagai orangtua bertanggungjawab untuk melaksanakan Sekolahrumah majemuk secara sadar dan terencana.

Pada regulasi saat ini, peserta didik sekolahrumah setelah terdaftar di dinas pendidikan akan diarahkan untuk bergabung pada salah satu satuan pendidikan nonformal agar peserta didik memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) sehingga memiliki akses mengikuti ujian nasional. Ketika peserta didik sekolahrumah bergabung di satuan pendidikan maka ia wajib mengikuti kegiatan penilaian hasil belajar secara berkala untuk mendapatkan nilai rapor. Pada saatnya mengikuti ujian akhir program berupa ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan ujian nasional.

Selama bergabung pada satuan pendidikan nonformal peserta didik sekolahrumah sesuai tetap menjalankan pendidikan sekolahrumah dengan orangtua sebagai penyelenggara, tidak perlu mengikuti pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal. Jika ia kemudian mengikuti pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal maka ia sudah beralih mengikuti program reguler bukan lagi sekolahrumah.

Persoalan terjadi ketika orang tua sekolahrumah datang ke dinas pendidikan kabupaten/kota namun pihak dinas tidak memahami regulasi sekolahrumah. Jika demikian yang terjadi maka tunjukkan dokumen Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014. Lebih dari itu kemudian aktif mencari sendiri satuan pendidikan nonformal untuk menampung peserta didik sekolahrumah. Jika hal ini dilakukan maka hak anak untuk mendapatkan akses ujian nasional dan memperoleh ijazah akan terpenuhi.Sering terjadi orang tua sekolahrumah abai dan datang menjelang ujian nasional diselenggarakan. Saat ini hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan karena prinsipnya setiap peserta didik harus terdaftar di dapodik untuk mendapatkan akses ujian nasional dan memperoleh ijazah. Input data pada dapodik tidak dilakukan menjelang ujian nasional, namun jauh hari sebelumnya. Secara normatif input data dapodik dilakukan sejak kelas awal, sehingga peserta didik sekolahrumah didaftarkan sejak kelas awal di satuan pendidikan agar segera memiliki NISN serta hak akses ujian nasional dan memperoleh ijazah. [fauziep]

1 tanggapan pada “Menjadi Sekolahrumah yang Legal”

Tinggalkan Balasan