Proses belajar Paket CYogyakarta (30/07/2015) Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dasar dan menengah memang ditunda pelaksanaan, walaupun ada sebagian sekolah yang tetap menyelenggarakan kurikulum 2013. Saat ini pemerintah sedang melakukan penyempurnaan kurikulum 2013, dan pada tahun pelajaran 2019/2020 diharapkan seluruh satuan pendidikan sudah menerapkan kurikulum 2013 yang disempurnakan. Termasuk pula pada pendidikan kesetaraan yang ke depan diharapkan juga menerapkan kurikulum 2013. Walaupun saat ini pada pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) secara yuridis formal belum diberlakukan kurikulum kesetaraan.

Persoalannya payung hukum kurikulum 2013 untuk pendidikan kesetaraan belum ada, karena Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Permendiknas Nomor 03 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program Paket A, Paket B, dan Paket C berlum dicabut alias masih berlaku.

Walaupun Permendiknas nomor 14 Tahun 2007 dan Permendiknas nomor 03 Tahun 2008 belum dicabut, namun peraturan yang mendahului kedua Permendiknas tersebut yaitu peraturan Mendiknas tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006) sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Sedangkan pada pasal 1 ayat (2) Permendikbud (Nomor 54 Tahun 2013) tersebut dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan meliputi juga untuk Paket A, Paket B dan Paket C. Sehingga terjadi masalah hukum yang membingungkan.

Persoalan hukum lainnya yang serius adalah bahwa standar isi dan standar proses untuk pendidikan kesetaraan belum dicabut. Pada pasal 3 Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah baru mencabut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, belum mencabut Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007. Boleh jadi ini suatu kelalaian belum mencantumkan pencabutan permendiknas tentang standari isi pendidikan kesetaraan tersebut, karena dalam lampiran Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tetap dicantumkan bahwa standar isi tersebut meliputi juga untuk Paket A untuk jenjang Sekolah Dasar, Paket B untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, dan Paket C untuk Sekolah Menengah Atas. Artinya standar isi menurut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 sudah mencakup juga untuk pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C).

Persoalannya yang sama juga terjadi pada aspek standar proses, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 menyatakan sudah mencabut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendiknas Nomor 03 Tahun 2008 tentang Standar Proses Paket A/B/C belum dinyatakan dicabut. Secara hukum masih dinyatakan berlaku. Terjadilah dualisme hukum karena standar proses menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 juga berlaku bagi Paket A, Paket B dan Paket C.

Seharusnya peraturan mengenai standar proses bagi pendidikan kesetaraan dipisahkan dari pendidikan formal, karena karakteristik yang berbeda antara proses pembelajaran pendidikan kesetaran dengan pendidikan di sekolah. Jika mendasarkan pada standar proses sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013, maka tiga bentuk pembelajaran pendidikan kesetaraan yaitu pembelajaran tatap muka, tutorial dan mandiri ditiadakan eksistensinya. Padahal implementasi ketiga bentuk pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan berbagai variannya merupakan salah satu ciri khas pendidikan kesetaraan yang luwes menyesuaikan dengan kondisi warga belajar namun tetap mengacu kepada pencapaian pemenuhan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Suka tidak suka kurikulum 2013, yang saat ini sedang disempurnakan, akan diterapkan juga pada pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C). Implementasi kurikulum 2013 tinggal menunggu peraturan Mendikbud tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum untuk Paket A, Paket B dan Paket C. Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 mengatur tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tidak mencakup Paket A, Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 mengatur tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tidak mencakup Paket B, begitu pula Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 mengatur tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah tidak mencakup Paket C.

Terlepas adanya kerancuan landasan hukum, namun karena kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk Paket A, Paket B dan Paket C belum diterbitkan maka implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan kesetaraan akan menjadi persoalan.

Inilah nasib pendidikan kesetaraan yang dalam konstelasi politik pendidikan nasional selalu tercecer. Barangkali ini potret nyata bahwa pengambil kebijakan kurang begitu mempedulikan nasib pendidikan kesetaraan. Padahal di tingkat bawah, para penyelenggara pendidikan kesetaraan sedang kebingungan bagaimana mengimplementasikan kurikulum karena standar kompetensi lulusan, standar isi dan standara proses sudah diatur menggunakan kurikulum 2013 tapi Permendiknas yang mengatur pendidikan kesetaraan belum dicabut.

Sementara ini jalan yang dapat ditempuh oleh penyelenggara adalah menerapkan kurikulum lama dengan menggunakan standar isi menurut Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007, karena ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) kisi-kisi disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan menurut Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 dan Standar Isi menurut Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007. Mata pelajaran yang disajikan juga masih menggunakan struktur kurikulum lama, begitu juga penilaian dan pembuatan laporan hasil belajar (rapor) masih mengacu ketentuan yang lama.

Dalam perjalanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan menunda pelaksanaan kurikulum 2013 pada jalur pendidikan formal sampai tahun pelajaran 2019/2020. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun 2014/2015 kembali ke kurikulum 2006 pada semester kedua. Sedangkan sekolah yang sudah menyelenggarakan kurikulum 2013 selama tiga semester tetap menggunakan kurikulum 2013.

Peraturan Mendikbud tersebut tidak secara eksplisit mengatur pemberlakukan kurikulum 2013 pada pendidikan kesetaraan. Namun demikian berdasarkan logika, bahwa yang baru melaksanakan satu semester saja kembali ke kurikulum 2006, apalagi yang belum melaksanakan berarti tetap pada kurikulum lama yaitu berdasarkan standar isi pendidikan kesetaran Permendikbud Nomor 14 Tahun 2007. Dengan demikian keraguan tidak perlu ada pada penyelenggara pendidikan kesetaraan, yaitu tetap menggunakan kurikulum lama.

Paling lambat tahun ajaran 2019/2020 pendidikan kesetaraan baru akan melaksanakan kurikulum 2013 yang disempurnakan. Dikatakan disempurnakan karena saat ini pemerintah sedang mengkaji ulang dan menyempurnakan kurikulum 2013. Setelah penyempurnaan kurikulum 2013 selesai disempurnakan dan diimplementasikan pada seluruh sekolah di Indonesia pada tahun 2019/2020, maka pendidikan kesetaraan baru dapat mengimplementasikan kurikulum baru.

Hal ini dapat dipahami bahwa pertama belum ada payung hukum yang melandasi implementasi kurikulum 2013 untuk pendidikan kesetaraan karena belum terbit Permendikbud tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Paket A, Paket B, dan Paket C. Jika menggunakan kerangka dasar dan struktrur kurikulum SD/SMP/SMA maka waktu pembelajaran pendidikan kesetaraan akan sama dengan sekolah, dan hal ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh pendidikan kesetaraan. Struktur kurikulum pada pendidikan kesetaraan harus tetap berbasis satuan kredit kompetensi, bukan jam pelajaran. Disamping itu juga menggunakan pola tiga pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka, pembelajaran tutorial dan pembelajaran mandiri. Kedua hal tersebut belum diatur sama sekali dalam regulasi yang mengatur tentang kurikulum 2013 bagi pendidikan kesetaraan.

Kedua, proses pembelajaran pada kurikulum 2013 mendasarkan pada lima pengalaman belajar pokok yaitu (1) mengamati; (2) menanya; (3) mengumpulkan informasi; (4) mengasoasikan/mengolah informasi; dan (5) mengkomunikasikan. Ruh implementasi kurikulum 2013 ini membutuhkan partisipasi aktif peserta didik dan kreativitas pendidik. Sementara itu sebagian besar peserta didik pendidikan kesetaraan memiliki sikap pragmatis yaitu sekedar ingin mendapatkan legalitas ijazah. Pendidik atau tutor akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan lima pengalaman belajar pokok karena partisipasi aktif peserta didik yang rendah.

Terbatasnya waktu pembelajaran yang tersedia pada pendidikan kesetaraan juga menjadi kendala implementasi proses pembelajaran menggunakan lima pengalaman belajar pokok.  Ketentuan bahwa minimal pembelajaran tutorial minimal 30% dari keseluruhan SKK pada semester berjalan menjadi pembenaran bahwa pembelajaran pada pendidikan kesetaraan lebih banyak pada latihan soal atau drill soal.

Tapi tidak sedikit pula peserta didik pendidikan kesetaraan yang memiliki motivasi untuk memperoleh ilmu pengetahuan di samping sekedar selembar ijazah pengakuan kesetaraan dengan sekolah formal. Mereka ini sebagian besar adalah pelaku homeschooling atau sekolahrumah. Sekolahrumah pada hakekatnya merupakan varian bentuk pendidikan kesetaraan. Pada sebagian pendidikan kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar juga banyak peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi karena ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terbukti beberapa lulusan Paket C yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar mampu menembus perguruan tinggi negeri melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Begitu pula lulusan sekolahrumah mampu menembus perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka bahwa ke perguruan tinggi di luar negeri.

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa jika proses pembelajaran dilakukan dengan benar terbukti mampu untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan mampu bersaing dengan peserta didik dari jalur pendidikan formal. Pada tataran inilah ruh kurikulum 2013, yaitu pembelajaran mendasarkan pada lima pengalaman belajar pokok mulai bisa ditiupkan pada pendidikan kesetaraan. Sambil menunggu regulasi tentang ruh kurikulum 2013, yaitu pembelajaran dengan lima pengalaman belajar pokok, bisa diadopsi dengan tetap mendasarkan pada standar isi Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007.

Adopsi dilakukan dengan modifikasi kegiatan inti pembelajaran, dan didesain sejak awal pada dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran.  Kegiatan inti pembelajaran menggunakan lima lima pengalaman belajar pokok, sedangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tetap mengacu pada standar isi Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007.