Agus SadidOleh Agus Sadid, M.Pd (Ketua Pengurus Daerah IPABI NTB)

Pendahuluan

Pendidikan masih menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kualitas SDM. Terdapat 3 layanan pendidikan yaitu jalur pendiidikan formal, non formal dan informal, bertujuan untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat, perluasan akses dan pemerataan sekaligus. Jalur pendidikan formal menjadi yang paling dominan saat ini, karena gerakan masif dari pemerintah mensosialisasikan sekolah dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Sedangkan dua jalur terakhir menjadi jalur yang bersifat pelengkap, ibarat pemain sepak bola, mereka menjadi pemain cadangan. Dampak yang ditimbulkan sungguh luar biasa, jalur pendidikan formal dan informal semakin terabaikan. Alokasi anggaran dan perlakuan pada kedua jalur ini sangat diskriminatif. Lihat saja pada sisi penganggaran, atau sentuhan peningkatan SDM, masih sangat tidak berimbang, berat sebelah dan memprihatinkan.

Puncaknya adalah lahirnya UU nomor 14 tahun 2005 yang membuat jurang semakin dalam antara pendidik/ guru di jalur formal dengan non formal. Sertifikasi Guru dan Dosen sudah begitu lama dinikmati oleh mereka, sementara ada komponen guru dan tenaga kependidikan di jalur non formal in formal yang terlupakan, bahwa mereka adalah bagian integral dari dunia pendidikan yang bertugas melaksanakan pembelajaran dan pemastian pendidikan di jalur tersebut. Keterbatasan jalur pendidikan formal dalam menjangkau dan melayani kebutuhan belajar masyarakat, adalah merupakan salah satu kelemahan jalur tersebut. Disinilah para pamong belajar dan penilik beraksi, menyapu bersih masyarakat yang belum terjangkau dengan sekolah, melalui program pendididikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kesetaraan, keaksaraan, kursus, pelatihan ketrampilan life skill  dan pemberdayaan perempuan.

Apakah jalur sekolah mampu memberikan layanan pendidikan semacam itu? Apakah ia juga mampu memberikan model pembelajaran bagi warga yang berusia dewasa sampai dengan lanjut usia?. Siapa yang menangani mereka? Kalau bukan kehadiran pamong belajarr dan penilik. Jalur pendiidkan non formal dan informal merupakan jalur yang berbasis kepada masyarakat. Membelajarkan masyarakat, memberdayakan masyarakat membutuhkan bimbingan dan arahan yang berkelanjutan dari seorang pamong belajar dan penilik. Membiarkan masyarakat melakukan model-model pembelajaran tanpa bimbingan seseorang yang profesional seperti pamong belajar dan penilik, akan semakin menjerumuskan masyarakat kepada dunia kegelapan. Fatalnya adalah masyarakat akan membangun persepsi sendiri tentang apa yang benar menurut mereka tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan berbasis masyarakat. Tanpa ada pemantauan, pengukuran kinerja dan bimbingan yang jelas, terarah dan terukur.

Pamong Belajar dan Penilik profesi “asing”

Jika di sekolah orang yang melaksanakan pembelajaran disebut guru, jika diperguruan tinggi namanya dosen, sedangkan yang melaksankan pengawasan sekolah disebut pengawas sekolah/ pengawas  mata pelaran. Berbeda sebutan jika di jalur non formal, orang yang melaksanakan pembelajaran dinamakan pamong belajar sedangkan yang melaksanakan pengawasa, pemantauan dan pemastian kualitas disebut penilik. Dua profesi terakhir nampaknya sangat jarang dikenal masyarakat, hal tersebut tentunya dikarenakan oleh beberapa hal berikut (1) keberadaan pamong belajar dan penilik secara kuantitas dan kualitas masih belum memadai, sehingga berimbas kepada kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang beragam, (2) pamong belajar hanya ada pada SKB sebagai UPTD Dinas Pendidikan kab/ kota, BPKB sebagai UPTD Dinas Pendidikan Propinsi  dan BPPAUDNI dan P2PAUDNI sebagai UPT Pusat Kemdikbud RI. Sementara lembaga atau instansi tersebut jumlahnya terbatas hanya di tingkat kab/kota dan propinsi. Sehingga manusia yang namanya pamong belajar menjadi tenggelam. Seandainya jumlah SKB kab/kota dan BPKB diperbanyak sebagaimana sekolah yang merambah hingga desa dan dusun tentunya ceritanya akan lain. Pada posisi penilik, juga tidak jauh berbeda dengan pamong belajar. Penilik yang bertugas melaksanakan kepenilikan, pemantauan, pembinaan dan pemastian kualitas hanya ada di tingkat kecamatan-kecamatan yang jumlahnya terbatas pula. Bidang kegiatan PNF seperti kesetaraan, keaksaraan, kursus dan PAUD harus dilakukan oleh penilik yang berkompeten dan sesuai dengan bidang keahlian atau kepenilikannya. Tetapi sekarang peniik melakukan pengawasan, pemantauan dan pembinaan untuk semua hal tersebut diatas. Sebuah pekerjaan yang maha berat, bagi seorang penilik terlebih di saat sekarang dimana animo masyarakat terhadap program PNF semakin besar.

Jumlah pamong belajar secara nasional hanya 3.450 orang, dan penilik 7.516 orang (www.jugaguru.com). Jumlah tersebut secara politik memang tidak menguntungkan jika diarahkan kepada aksi dukung mendukung partai atau capres. Bandingkan dengan jumlah guru yang mencapai 3 juta orang, tentunya sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam mengolkan UU nomor 14 tahun 2005, PGRI mampu memobilsasi masa yang luar biasa, tetapi  pamong belajar dan penilik ridak demikian. Jika pola pandang di legislatif dan eksekutif demikian terkait dengan untung dan rugi memperjuangkan nasib pamong belajar dan penilik yang jumlahnya sedemikian sedikit demi sebuah UU yang berisi tentang pengakuan profesi dan sertifikasi, maka penulis menyebut bahwa mereka bukan pro kepada pendidikan. sikap pro kepada pendidikan harus diwujudkan secara utuh, bukan sepihak.

Tentunya sebagian permasalahan tersebut hanyalah kecil saja bagi orang yang mencermatinya, tetapi semakin kedalam maka permasalahan yang dihadapi oleh pamong belajar dan penilik makin tajam dan kompleks. Diantaranya adalah tentang pengakuan pemerintah terhadap kedua jabatan tersebut sebagai jabatan profesi, sebuah jabatan yang hanya dilakukan oleh orang yang memilki kemampuan dibidang tersebut. Menempatkan orang secara sembarang pada jabatan tersebut semakin melemahkan profesi tersebut. Banyaknya orang yang hendak pensiun dimutasi menjadi penilik dan pamong belajar, orang yang tidak berlatar belakang PLS dipindahkan menjadi pamong dan penilik. Kondisi ini semakin memperburuk citra profesi tersebut sebagai prfesi buangan atau perpanjangan waktu bagi orang yang mau pensiun.Pengakuan terhadap pamong dan penilik sebagai sebuah profesi nampaknya semakin sulit terpenuhi jika cara perekrutan pamong dan penilik baru tidak didasarkan kepada regulasi yang ada. Hal ini haruslah dirubah, melalui kebijakan Pemkab/Pemkot/Pemprov dalam hal menempatkan posisi seseorang dalam jabatan tersebut. Memahamkan kepada mereka memang bukanlah hal yang mudah, tetapi persuasi yang simpatik dalam forum dialog dan audensi dengan pihak Pemkab/pemkot/pemprov tersebut harus terus dilakukan. Sehingga muncul pemahaman yang sama bahwa ada yang namanya pamong belajar dan penilik yang bergerak di jalur PNF dan memiliki tugas dan tanggung jawab setara dengan guru dan pengawas di jalur pendidikan formal.

Inisiatif Pengajuan UU

Menyusun rancangan UU pamong belajar dan penilik, yang akan diajukan ke legislatif dapat diajukan atas dasar inisiatif dari DPR, pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah atau masyarakat atau asosiasi/ormas. Secara umum rancangan UU tersebut harus meliputi (1) kedudukan tugas dan fungsi, (2) pengangkatan dan pemberhentian, (3) sertifikasi, (4) hak dan kewajiban pamong belajar dan penilik bersertifikasi, (5) metode melakukan sertifikasi dan (6) pembinaan profesionalisme. Proses pengajuan dilakukan oleh asosiasi dalam hal ini Forum atau Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) dan Ikatan Penilik Indonesia (IPI). Kedua asosiasi profesi tersebut harus melakukan diskusi terfokus terkait rancangan UU tersebut, tentunya dengan melibatkan para akademisi.

Jika sudah disusun dengan memadai maka tentunya segera diajukan ke DPR. DPR tidak dapat menolak usul rancangan UU tersebut dengan alasan apapun, karena salah satugas dewan adalah menyusun UU atau fungsi legislasi. DPR adalah penyambung lidah masyarakat bawah, memperjuangkan apa yang IPABI dan IPI usulkan untuk segera direalisasikan menjadi sebuah UU pamong belajar dan penilik. Secara sederhana, penulis melihat bahwa kunci menggolkan UU pamong belajar dan penilik sejatinya ada di tangan ketua IPABI dan IPI beserta komitmen kuat para anggotanya. Penyampaian jadwal audensi dengan pihak dewan harus dilakukan dengan cermat, apalgi jika pada masa reses dewan tiba, maka mada ,momen tersebut para ketua IPABI dan IPI harus pro aktif menyuarakannya.

UU pamong belajar dan penilik bukan pekerjaan berat, menurut penulis, karena memang tugas DPR adalah melaksankan fungsi legislasi yaitu membuat, menyusun dan merancang UU. Ingat bahwa inisiatif usulan rancangan UU bisa datang dari pihak legislatif, eksekutif maupun masyarakat, kelompok, golongan, asosiasi, ormas maupun LSM. Tidak ada yang “haram” atau aneh dari sebuah usulan rancangan UU, apalagi terkait dengan masa depan, nasib dan karir serta kesejahtteraan pamong belajar dan penilik yang selama ini telah terjadi “pendzholiman” terhadap profesi mereka. Mengapa demikian? Karena sama-sama di jalur pendididikan, sama-sama bertugas melaksanakan pembelajaran pada kelompok belajar/kelas/sanggar/sekolah, sama-sama bertugas melaksanakan pengawasa/pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kualitas penyelenggaraan program PNF di kapangan, tetapi mendapat perlakukan yang berbeda terutama dalam sisi kesejahteraan dan peningkatan kapasitas SDM.

Kesimpulan

Ketua IPABI dan IPI  bukan hanya berfiungsi sebagai simbol atau ikon sebuah organisasi. Tetapi, harus menjadi inspirasi dan motivator dalam memperjuangkan nasib pamong belajar dan penilik. Jumlah yang sedikit bukan menjadi halangan untuk terus memperjuangkan UU pamong belajar dan penilik.  Jika pihak eksekutif/pemerintah tidak sanggup/mau membuat usulan RUU pamong belajar dan penilik, maka sangat besar potensi IPABI dan IPI dalam menyusun RUU tersebut. Sudahkan ketua IPABI Pusat dan IPI Pusat memiliki inisiatif kesana? Mari kita niscayakan UU tersebut, karena hanya kita yang mampu menyelesaikan dan menentukan nasib kita.

Sumbangan tulisan pihak ketiga belum tentu menggambarkan pandangan atau sikap pemilik blog.