BasriOleh:  Basri Hananta

Memiliki lembaga PAUD yang berstatus “Terakreditasi” tentu menjadi dambaan semua pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal. Status terakreditasi memang dapat menjadi brand  bahwa lembaga telah dikelola secara profesional. Karena akrediatasi dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk pemerintah.

Sebelum pemberlakuan kebijakan akreditasi bagi lembaga PAUD Nonformal, seharusnya memberikan pembinaan agar lembaga PAUD bermutu. Memang tidak dipungkiri, sejak 2009 pemerintah telah mulai melirik dan mulai mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini yang ditandai penggelontoran dana untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan PAUD di masyarakat. Tetapi dukungan pemerintah tersebut, tampaknya belum seimbang dengan jumlah lembaga PAUD yang ada. Akibatnya banyak lembaga PAUD yang berusaha sendiri untuk bertahan hidup.

Alokasi anggaran yang masih minim, memang tidak mungkin dapat  menjadikan program PAUD Nonformal (KB, TPA, dan SPS) sebagai lembaga yang bermutu, sehingga banyak lembaga PAUD masih dikelola secara  asal-asalan dan belum sesuai dengan standar yang ada. Sementara, ketika pemerintah menerapkan kebijakan akreditasi pada  PAUD Nonformal, banyak pengelola satuan PAUD mengalami kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena dalam benak mereka sudah tertanam, bahwa akreditasi sebagai momok yang menakutkan, dan lazim dipahami sebagai aktivitas mencari kesalahan dalam  pengelolaan lembaga.

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2006 tentang standar  nasional pendidikan dijelaskan bahwa akreditasi merupakan aktivitas menilai kelayakan suatu program pendidikan. Kelayakan tersebut dititikberatkan pada delapan standar, yakni standar pengelolaan, standar sarana prasarana, standar peserta didik, standar kompetensi lulusan, standar  tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar proses, dan standar penilaian. Penerapan kebijakan akreditasi ini, diharapkan lembaga PAUD akan dikelola sesuai dengan standar yang ada guna menjamin masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yang  bermutu.

Penerapan kebijakan akreditasi pada lembaga pendidikan sebenarya telah berjalan sejak lama. Namun, khusus PAUD nonformal, kegiatan akreditasi efektif dimulai sejak tahun 2009, yang ditandai dengan lahirnya Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF).  Kebijakan akreditasi bagi lembaga PAUD sudah seharusnya diikuti dengan pembinaan yang menyeluruh (komprehensif) terhadap pengelolaan lembaga PAUD. Adanya jaminan kesejahteraan bagi para pendidik dan pengelola, adanya bantuan operasional bagi lembaga, maupun dukungan anggaran untuk pendirian atau fasilitas PAUD yang representatif adalah kebutuhan mendesak yang perlu diperhatikan.

Belum optimalnya dukungan pemerintah terhadap eksistensi lembaga PAUD terkadang menjadi kendala yang menyebabkan banyak lembaga pendidikan anak usia dini yang belum dikelola secara efektif dan efisien. Alasan keterbatasan sumber dana merupakan alasan klasik yang sering diungkapkan pengelola lembaga.

Hal lain yang turut menentukan keberhasilan tentang penerapan kebijakan akreditasi bagi lembaga PAUD Nonformal adalah tidak adanya pembinaan yang terpadu, terencana, kontinyu, dan berkelanjutan. Saat ini aktivitas pembinaan pada lembaga PAUD tentang akreditasi masih bersifat spasial oleh stakeholder terkait. Kendala lain yang turut menghambat penerapan kebijakan akreditasi PAUD Nonformal adalah tidak adanya dampak langsung yang dirasakan lembaga telah memperoleh satus terakreditasi. Faktor ini juga yang kadang mempengaruhi pandangan pengelola PAUD tentang pentingnya akreditasi. Mereka telah apriori, dan berpendapat tidak ada perbedaan yang signifikan antara lembaga yang terakreditasi maupun lembaga yang tidak terakreditasi.

Selanjutnya, apakah kebijakan akreditasi PAUD nonformal harus dihentikan? Tentu tidak, perlu solusi cerdas untuk mengawal implementasi kebijakan ini, agar tidak terkesan setengah hati dan dipaksakan. Pembenahan sistem akreditasi, sosialisasi dan pembinaan secara aktif,  dan pemberian penghargaan bagi lembaga yang telah terakreditasi secara langsung oleh instansi terkait merupakan langkah-langkah strategis untuk mengawal kebijakan akreditasi  PAUD nonformal.

Penyederhanaan mekanisme dari bentuk sentralisasi ke desentralisasi seperti pada akreditasi sekolah dasar maupun sekolah menengah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah (BAN-SM) akan menyederhanakan prosedur akreditasi dan mempercepat proses akreditasi suatu lembaga. Sosialisasi dan pembinaan yang terencana, terprogram, dan berkelanjutan merupakan langkah strategis guna menyebarluaskan kebijakan akreditasi sekaligus membantu pengelola dalam mempersiapkan keperluan untuk menyukseskan akreditasi PAUD Nonformal.

Melalui pembinaan secara simultan dari dinas terkait juga mampu meningkatkan kinerja pengelola dalam memperkuat manajemen PAUD sesuai standar yang ada. Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa pemerintah saat ini masih kurang dalam memberikan perhatian terhadap PAUD Nonformal. Pemerintah belum memberikan pembinaan dan bantuan terhadap penyelenggara PAUD nonformal, sebagaimana yang terjadi pada PAUD Formal. Hal ini diindikatorkan dengan masih banyaknya  lembaga PAUD nonformal yang masih menggunakan rumah penduduk, tempat ibadah, maupun fasilitas milik swasta sebagai tempat pembelajarannya. Selain itu juga masih rendahnya insentif (kesejahteraan) bagi pengelola dan pendidik serta kurangnya kesempatan untuk memperoleh beasiswa melanjutkan studi guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik PAUD.

Dampak pasca mengikuti akreditasi juga hal yang penting. Akreditasi memang dapat membantu pemerintah dalam memetakan kualitas pembangunan pendidikan anak usia dini. Dengan semakin banyaknya lembaga yang mengikuti akreditasi akan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan bagi anak usia dini yang baik. Selain itu pula kebijakan pemberlakuan akreditasi dapat menjadi input (masukan) bagi pihak yang berkepentingan untuk memetakan dan memberikan pembinaan terhadap pengelolaan lembaga PAUD.

Dengan memperhatikan implementasi kebijakan akreditasi pada PAUD nonformal di lapangan yang masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan.  Kiranya kedepan kebijakan akreditasi perlu disempurnakan kembali. Pemerintah bersama dengan stakeholder terkait kiranya dapat merumuskan kembali tentang kebijakan akreditasi bagi lembaga pendidikan anak usia dini nonformal agar kebijakan itu nantinya dapat lebih efektif, efisien, dan bermanfaat.

Basri Hananta, M.Pd. Penulis adalah Pamong Belajar BPKB DIY