Yogyakarta (24/08) Pasal 27 ayat (2) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2010 menyebutkan formasi jabatan penilik ditetapkan satu kecamatan paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak 12 orang. Oleh karena itu, dalam menetapkan jumlah formasi jabatan fungsional penilik mengacu pada ketentuan tersebut. Ketentuan pasal tersebut jika diberlakukan apa adanya, tanpa melalui analisis kebutuhan dan ketersediaan penilik bisa jadi akan memunculkan persoalan baru. Persoalan tersebut antara lain rebutan sasaran program demi raihan angka kredit.

Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan jumlah penilik di kabupaten/kota, penetapan formasi jabatan fungional penilik perlu dilakukan dengan cara menganalisis ketersediaan penilik dan menghitung kebutuhan penilik.

Ketersediaan penilik dalam suatu wilayah didasarkan pada data penilik terkini yang dimiliki oleh kabupaten/kota. Pendataan ketersediaan penilik menjadi bagian tidak terpisahkan dari perencanaan kepegawaian secara keseluruhan. Setiap kabupaten/kota harus menyusun perencanaan ketersediaan penilik untuk kurun waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan organisasi yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui pejabat pembina kepegawaian.

Perkiraan ketersediaan penilik tahun berikutnya dihitung atas dasar jumlah penilik yang ada dikurangi dengan jumlah penilik yang mencapai batas usia pensiun dalam tahun yang bersangkutan. Berkurangnya penilik di luar batas usia pensiun antara lain seperti halnya mutasi, berhenti, dan meninggal dunia sulit diramalkan, sehingga pengurangan tersebut tidak perlu dimasukan dalam perkiraan, kecuali direncanakan dengan pasti.

Adapun penghitungan kebutuhan penilik mempertimbangkan aspek jenis, jumlah, rasio dan kondisi wilayah.

Pasal 5 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2010 menyebutkan bahwa jenis jabatan penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas penilik PAUD, penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta penilik kursus. Untuk itu, penetapan jenis jabatan fungsional penilik mengacu pada ketentuan diatas. Dalam menetapkan jenis penilik perlu mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, pendidikan dan pelatihan (diklat), dan pengalaman seorang penilik baik sebelum menjadi penilik maupun setelah memangku jabatan fungsional penilik.

Rasio penilik dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan komposisi formasi jabatan fungsional penilik. Rasio dihitung dengan pertimbangan bahwa seorang penilik mampu menjalankan tugasnya dengan optimal dan dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Rasio ideal satu orang penilik melaksanakan pengendalian mutu terhadap 10 s.d. 19satuan program PAUDNI. Rasio jumlah penilik  untuk masing-masing jenis jabatan adalah sebagai berikut:

  • Rasio penilik PAUD 1 : 10 sampai dengan 1:19 terhadap program PAUD
  • Rasio Penilik kesetaraan dan keaksaraan 1 : 10 sampai dengan 1:19 terhadap program kesetaraan dan keaksaraan
  • Rasio Penilik kursus 1 : 10 sampai dengan 1:19 terhadap program kursus.

Bagi kabupaten/kota dengan kondisi wilayah berkategori khusus diatur sebagai berikut:

  • Kabupaten/kota yang masuk daerah khusus (seperti: wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, rawan konflik dan bencana) maka pengangkatan penilik dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kabupaten/kota yang bersangkutan.
  • Kabupaten/kota yang sebaran program PAUDNI tidak merata dan tidak seimbang menurut jenis penilik maka dapat dilakukan dua alternatif:  (i) pengangkatan penilik di setiap kecamatan tidak harus mencakup tiga jenis: penilik PAUD, penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta penilik kursus, tetapi  disesuaikan dengan jenis program PAUDNI yang ada di kabupaten/kota bersangkutan, (ii) pengangkatan setiap jenis penilik dapat ditugaskan merangkap untuk dua atau lebih wilayah kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan.

Contoh perhitungan beban kerja penilik:

Berapa beban kerja ideal seorang penilik?

Penilik pertama dengan golongan III/b untuk dapat menduduki jabatan penilik muda dengan golongan III/c dibutuhkan minimal 200 angka kredit dari 150 angka kredit yang sudah dimiliki. Artinya yang bersangkutan harus mengumpulkan sebanyak 50 angka kredit, yang terdiri paling sedikit 36 angka kredit dari unsur pengendalian mutu, 4 angka kredit (wajib) dari unsur pengembangan profesi dan paling banyak 10 angka dari unsur penunjang.

Agar penilik dapat naik pangkat dalam kurun waktu normal 4 tahun, yang bersangkutan harus mengumpulkan rata-rata 9 angka kredit per tahun yang berasal dari unsur pengendalian mutu. Angka kredit dari unsur pengendalian mutu diperoleh dengan  perhitungan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perhitungan Perolehan Angka Kredit Unsur Pengendalian Mutu

hitung-angka-kredit-dalmutulik

Jumlah angka kredit unsur pengendalian mutu (Y) = 0,68 N + 2,98.

Y = 0,68 N + 2,98

9 = 0,68 N + 2,98

N = 9 – 2,98

0,68

N = 8,85  dibulatkan menjadi 9

Dengan perhitungan tersebut di atas, beban kerja penilik yang bersangkutan paling kurang 9 program PAUDNI.

Contoh perhitungan formasi penilik dalam sebuah kecamatan:

Berapa kebutuhan formasi penilik di Kecamatan A dengan program sebagai berikut:

  • 32 program PAUD yang terdiri dari 13 Kelompok Bermain, 4 Taman Penitipan Anak dan 15 Satuan PAUD Sejenis
  • 50 program kesetaraan yang terdiri dari 30 kelompok belajar KF, 14 kelompok  belajar Paket B, dan 6 kelompok belajar Paket C
  • 11 program kursus yang terdiri dari 5 kelompok kursus menjahit, 4 kelompok kursus komputer dan 2 kelompok kursus mekanik

Ada 2 cara perhitungan untuk menentukan formasi penilik di Kecamatan A

  1. Perhitungan didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2010, maka formasi penilik di Kecamatan A antara 3-12 orang.
  2. Perhitungan didasarkan pada rasio ideal penilik, maka formasi penilik di Kecamatan A disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Kebutuhan Penilik di Kecamatan A

rekap-butuh-penilik

 

Catatan:

Apabila jumlah program dalam satu kecamatan kurang dari 9, maka seorang penilik dapat mengampu program di kecamatan lain.

Sumber: Draf Pedoman Formasi Jabatan Penilik