Menghidupkan (Kembali) Tes Penempatan pada Pendidikan Kesetaraan

UntitledSurabaya (09/11/2015) Pendidikan kesetaraan mengakui perolehan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan informal, sehingga calon peserta didik yang lulus belasan tahun lalu bisa jadi tidak perlu melewati kelas awal karena ditempatkan langsung duduk di kelas akhir atau bahkan langsung mengikuti ujian nasional.

Ketentuan tes penempatan sebenarnya sudah diatur dalam Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program Paket A, Paket B, dan Paket C. Dalam kedua aturan disebutkan adanya tes penempatan, artinya tes penempatan sebenarnya sudah memiliki dasar hukum. Kini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas ingin menghidupkan kembali tes penempatan.

Dr. Kastum, Kepala Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjut pada akhir Oktober lalu di Solo menyatakan bahwa akan menerbitkan ketentuan tes penempatan pada tahun 2016. “Lulusan SMP yang sudah berusia 50 tahun jika ingin ikut Paket C bisa menempuh tes penempatan, tidak harus mulai dari kelas awal” kata Kastum di depan peserta Orientasi Teknis Penerima Bantuan Paket C se-Indonesia di Solo 29 Oktober 2015 lalu.

Tes penempatan adalah suatu perangkat pengukuran yang mengukur efek belajar, yaitu pengalaman yang diperoleh seseorang melalui kegiatan terstruktur (misalnya kegiatan pembelajaran di satuan penyelenggara pendidikan) sebagaimana ditentukan dalam stándar kompetensi, untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam menempatkannya pada posisi yang sesuai dengan pencapaian pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Tes penempatan terdiri atas tes kalayakan akademik dan tes kelayakan kecakapan hidup.

Butir soal dalam tes penempatan mengukur hal-hal yang seharusnya diajarkan pada program Paket a, Paket B, dan Paket C sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk kelas/tingkatan tertentu. Oleh karenanya hasil dari tes penempatan dapat merefleksikan penguasaan calon peserta didik akan materi yang telah dipelajari sebelumnya.

Hasil tes penempatan dapat dimanfaatkan sebagai patokan untuk menetapkan posisi calon peserta didik pada kelas/tingkatan atau pencapaian pada materi ajar tertentu. Kemudian, hasil tes penempatan tersebut dapat digunakan pula untuk menentukan materi lanjutan yang perlu dipelajari pada mata pelajaran tertentu. Demikian juga untuk mata pelajaran akademik lainnya dan mata pelajaran kecakapan hidup. Hasil tes penempatan dapat digunakan untuk menetapkan materi atau modul pembelajaran yang perlu diambil oleh peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Berikut ini contoh pengkategorian hasil tes penempatan pendidikan kesetaraan pada Program Paket C.

Tabel 1. Mahir 1 (setara Kelas X)

Jumlah Soal yang Dikerjakan dengan Benar (%)

Sekor Total Tes (Maksimum Skor =105)

Penempatan

< dari 85%

≤ 89 Kelas X
≥ 85% > 89

Kelas XI

Tabel 2. Mahir 2 (setara Kelas XI-XII)

Jumlah Soal yang Dikerjakan dengan Benar (%)

Sekor Total Tes (Maksimum Skor =105) Penempatan

< dari 85%

≤ 89

Kelas XI

85 – 94

90 – 99

Kelas XII

≥ 95% ≥ 100

Siap Mengikuti Ujian (UNPK)

Pengalaman belajar seseorang yang sudah lama lulus dari jenjang pendidikan, misal SMP, memungkinkan ia memiliki tambahan pengetahuan akademik sebagai hasil proses pendidikan informal. Oleh karena itu, jika ia sudah berusia minimal 25 tahun, calon peserta didik bisa mengikuti tes penempatan. Jika ia mendapatkan sekor di atas 100, maka ia berhak untuk langsung mengikuti ujian akhir. Namun jika ia belum mencapai atau sama dengan sekor 89 maka harus menempuh dari kelas awal yaitu Mahir 1 setara kelas X.

Pedoman tes penempatan sebenarnya pernah dibuat oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan Ditjen PNFI Depdiknas pada tahun 2008, kini di era Ditjen PAUD dan Dikmas tes penempatan akan dihidupkan kembali. Draf tes penempatan sedang disusun, dengan harapan pada tahun 2016 dapat dituntaskan pembahasannya.

5 tanggapan pada “Menghidupkan (Kembali) Tes Penempatan pada Pendidikan Kesetaraan”

  1. Ini mirip jaring pengaman sosial. Mereka yg mau ikut Paket C perlu saringan dengan baik. Setuju bangey, agar proses memasuki paket C yg bermartabat itu terkordinasi dg baik. Semoga segera dilaunching. Lembaga pun menyambut dg gembira adanya ini, spt lagu lama “jangan sampai ada dusta di antara kita.” Hahahaha…

  2. Pak Fauzi,
    Mengapa ujian penempatan ini tidak diusulkan agar diterapkan untuk seluruh usia (tidak hanya >25 tahun)? Kalau anak-anak memang sudah mampu, mengapa tidak difasilitasi jalannya? Apa kekhawatiran pemerintah?

    Ujian penempatan bisa menjadi pintu untuk anak-anak yang belajar secara mandiri menggunakan aneka metode (misalnya belajar online, project-based learning, dll). Selama ini mereka sering dicurigai “mau curang” hanya gara-gara cara belajar mereka berbeda & tidak mengikuti gaya klasikal tatap muka di kelas.

  3. Semoga bisa dijalankan dengan kesungguhan dan komitmen dari semua pihak….ini akan mengakomodir dan memberikan kesempatan mereka yang tidak bisa belajar secara reguler dengan berbagai alasan….siap di kawal….jangan lupa sosialisasi digencarkan biar semua pejabat tahu bahwa ini ada aturannya…..

  4. Beruntunglah mereka yg masuk kategori Siap Mengikuti Ujian (UNPK, tapi… bagaimana dgn persyaratan nilai raport semester 3, 4, dan 5? apa boleh pake sim salabim???

  5. jika ortek, bimtek jalur mendidikan nonformal dilaksanakan lbh baik dihadirkan semua penyelengara pihak penyelengara pendidikan nonformal,

Komentar ditutup.