ruu 1Yogyakarta (14/10/2015) Pengurus Daerah Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melayangkan surat desakan kepada Mendikbud untuk merancang Undang-Undang tentang Pamong Belajar dan Penilik. Sedemikian urgenkah pamong belajar dan penilik diatur dalam sebuah peraturan perundangan setingkat undang-undang?

Pada level pengurus pusat tuntutan tersebut belum pernah dibahas, dan tidak menjadi kebijakan prioritas Pengurus Pusat IPABI. Bahkan masuk dalam program kerja tahun 2012-2016 pun tidak. Namun Ketua Pengda IPABI NTB, Agus Sadid, nampaknya tetap ngotot untuk mengusulkan kepada pemerintah tanpa melalui mekanisme organisasi.

Boleh jadi usulan tersebut benar dan baik, paling tidak menurut pihak yang mengusulkan. Namun kita harus melihat kondisi obyektif sistem pendidikan nasional, peta politik nasional, dan konstelasi penyusunan peraturan perundangan berupa undang-undang.

Pertama, ketika yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Guru dan Dosen serta bermuara pada adanya sertifikasi yang berdampak pemberian tunjangan profesi guru, saya pikir usulan tersebut seperti anak kecil yang minta permen ketika melihat anak kecil tetangga yang dibelikan permen oleh orang tuanya. Padahal anak kecil yang minta permen itu sedang sakit gigi. Sudahkah kinerja pamong belajar dan penilik saat ini dirasakan secara nyata dampaknya bagi masyarakat luas? Memang ada pamong belajar dan penilik yang mampu menunjukkan kinerja dengan baik. Tapi secara keseluruhan, bagaimana kinerja pamong belajar dan penilik? Ketika pamong belajar dan penilik sudah mampu menunjukkan kinerja yang bagus, maka ia akan memiliki citra yang positif dan posisi tawar yang tinggi.

Kedua, jumlah pamong belajar saat ini tidak lebih dari 4.300 orang, dan penilik sekitar 7.000 orang. Apakah sudah patut jumlah populasi 11.000-an orang diatur dalam sebuah undang-undang? Sebuah undang-undang selayaknya mengatur hajat hidup orang banyak di negeri ini, baik langsung maupun tidak langsung. Dari segi jumlah posisi tawar pamong belajar dan penilik lebih rendah dibanding guru yang jumlahnya lebih 4 juta orang guru.

Ketiga, di Indonesia kini terdapat 133 jabatan fungsional tertentu. Bayangkan jika setiap jenis jabatan fungsional tertentu menuntut dibuatkan undang-undang berapa banyak rancangan undang-undang yang harus dibahas DPR, sementara banyak agenda pembahasan RUU yang sifatnya lebih startegis malah terabaikan. Posisi yang harus disadari bahwa pamong belajar dan penilik termasuk rumpun jabatan fungsional tertentu yang disebut dengan rumpun “Pendidikan Lainnya”. Kita harus sadar diri bahwa posisi kita tidak sama dengan guru, insinyur, dokter, dan bidan yang diatur dalam sebuah undang-undang atau yang RUU-nya sedang dibahas. Itu karena mereka punya posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara sebagian besar jabatan fungsional tertentu lainnya sudah merasa cukup diatur dengan Peraturan Presiden dan atau Peraturan Menteri.

Keempat, masih banyak bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih strategis yang belum dipayungi oleh undang-undang. Bukan bermaksud mengecilkan arti pamong belajar dan penilik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi masih banyak skala prioritas lainnya yang lebih strategis. Daripada mengusulkan UU Pamong Belajar dan Penilik, lebih cerdas mengusulkan UU Pendidikan Nonformal yang merupakan derivasi sekaligus lex spesialis dari UU Sisdiknas. Hal tersebut lebih strategis dan elegan. Tidak terlihat seperti mementingkan diri sendiri dan menjadikan yang lain tidak penting. Pamong belajar dan penilik akan menjadi penting jika memiliki posisi strategis, dan posisi strategis hanya dapat diraih jika melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang ada. Buktikan dulu bahwa kita ada, serta keberadaan pamong belajar dan penilik itu mampu memberikan jaminan kualitas pendidikan nonformal yang lebih baik.

Kelima, draf revisi UU Sistem Pendidikan Nasional saja pada program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2016 masuk urutan 126. Artinya apa, secara politik revisi RUU Sisdiknas yang dipandang sudah sangat mendesak saja belum mendapatkan dukungan dari fraksi di DPR untuk diprioritaskan pembahasannya. Terlebih usulan draf RUU baru (pamong belajar dan penilik) yang urgensinya dipandang belum mendesak dibanding revisi UU Sisdiknas.

Keenam, Ketua Panitia Kerja (Panja) Prolegnas DPR, Firman Soebagyo, menyatakan bahwa ada tiga pihak yang memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang, yakni DPR, pemerintah, dan DPD. Pihak pengusung RUU juga menjadi faktor penting dari masuk atau tidaknya ke dalam daftar Prolegnas prioritas. Menurutnya, hal tersebut mempengaruhi seberapa mendesak dari RUU tersebut. “Kalau ada RUU yang diusulkan oleh DPR, kemudian diusulkan juga oleh pemerintah atau DPD, dan didukung juga dengan kondisi di masyarakat, kan ini tingkat urgensinya tinggi,” tuturnya sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com (10/02/2015). Paling tidak usulan RUU pamong belajar dan penilik, jika dipandang memiliki urgensi, harus dibahas oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undang (Tim RPP) dibawah koordinasi Balitbang Kemdikbud kemudian melalui Sekretariat Negara akan disampaikan ke DPR sebagai RUU usulan pemerintah. Dukungan dan kondisi obyektif masyarakat akan sangat menentukan masuk atau tidaknya RUU ke dalam daftar prolegnas prioritas.

Wacana membuat RUU Pamong Belajar dan Penilik sah sah saja, namun kita harus instrospeksi terlebih dahulu. Mencermati kondisi obyektif sosial, ekonomi, pendidikan, hukum dan politik nasional. Karena jika tidak cerdas mencermati, hanya akan membuang energi saja. Lebih baik energi yang ada digunakan untuk memastikan bahwa semua pamong belajar dan penilik mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemastian itu tidak harus dengan membuat peraturan selevel undang-undang, namun dengan melakukan pembinaan, pendampingan, perlindungan dan advokasi.

Dalam era demokrasi memang sah mengusulkan apa pun, termasuk usulan Pengda IPABI NTB ke Mendikbud, namun juga harus mengikuti aturan organisasi dan etika berorganisasi. Ada mekanisme yang harus dilalui, dan pengurus pusatlah yang memiliki legal standing untuk membicarakan persoalan anggota IPABI kepada mitra organisasi secara nasional. [fep]

Fauzi Eko Pranyono adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat IPABI masa bakti 2009-2012, kini anggota Dewan Penasehat PP IPABI.

Sumber foto: http://www.nurularifin.com/read/berita/politik-berita/penjelasan-ruu-komponen-cadangan-pertahanan-negara/