RUUYogyakarta (6/2/2014) Sudah bukan rahasia lagi bahwa pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal, termasuk pamong belajar dan penilik termarjinalkan dalam jagad sistem pendidikan nasional kita. Untuk itulah muncul wacana menggagas undang-undang pamong belajar dan penilik.

Usulan itu dikemukakan dengan penuh semangat “Pak, kita (IPABI, red) sebenarnya punya gawe besar yang harus diperjuangkan. Yaitu menyusun draf RUU pamong belajar dan penilik!” begitu isi sms dari salah satu Pengurus Daerah IPABI. Memang usulan tersebut belum dibahas pada tingkat Pengurus Pusat IPABI (Ikatan Pamong Belajar Indonesia). Istilah Jawanya, baru rasan-rasan.

Membaca sms tersebut, saya cenderung melihat gagasan RUU Pamong Belajar dan Penilik hanyalah sebuah utopia belaka. Hanya bagus dalam gambaran, tapi sulit untuk diwujudkan.

Apa urgensi Undang-Undang Pamong Belajar dan Penilik? Apakah bisa bergulir? Pertama, berapa jumlah pamong belajar dan penilik seluruh Indonesia? Kini jumlah pamong belajar dan penilik seluruh Indonesia tidak lebih dari angka 10.000 orang. Beda dengan UU Guru dan Dosen yang mengatur paling tidak 5,5 juta orang guru dan dosen. Cukupkah menjadi alasan untuk diakomodasi ke dalam sebuah undang-undang? Kedua, pamong belajar dan penilik belum memiliki posisi strategis dalam jagad percaturan pendidikan nonformal. Pamong belajar dan penilik masih harus menunjukkan kinerja sehingga layak diperhitungkan dalam kancah ketugasan dan kedinasan. Ketiga, untuk memasukkan RUU dari masyarakat, perlu memiliki daya tekan yang cukup kuat di samping strategi lobi yang jitu. Asosiasi profesi pamong belajar (IPABI) dan penilik (IPI) masih dalam tahap berkembang, kalau tidak mau dikatakan sedang belajar berorganisasi. Posisi asosiasi belum memiliki daya tawar dan daya tekan dalam membahas peraturan perundangan sekaliber RUU.

Terlalu mahal ongkosnya membuat UU hanya untuk mengatur pamong belajar dan penilik yang tidak lebih dari 10.000 orang. Disamping kedua jenis jabatan tersebut melalui asosiasinya belum bisa menunjukkan posisi tawar dan strategis pada pemangku kepentingan. Belum lagi jika kita berpikir obyektif, masih banyak urusan yang lebih penting dan mengatur hajat warga negara yang lebih banyak (tidak sekedar 10.000 orang) dan lebih strategis yang belum diatur oleh undang-undang.

Kalau saya, daripada menggagas RUU Pamong Belajar dan Penilik yang masih dalam taraf utopia mendingan mendesak pemerintah agar segera menerbitkan standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar serta standar kualifikasi dan kompetensi penilik. Ini yang lebih urgen. Agar tidak banyak jatuh korban pamong belajar dan penilik tidak bisa naik jabatan karena tidak bisa uji kompetensi. Tidak bisa uji kompetensi karena standar kompetensinya belum ada. Ini yang lebih diutamakan.

Lebih dari itu, penting juga mendesak Menteri Keuangan agar segera menerbitkan surat edaran pembayaran tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik. Sehingga seluruh pamong belajar dan penilik yang memenuhi persyaratan dapat menikmati tunjangan fungsional. [fep]