ijazah paket CBekasi (14/04/2016) Sejak tahun 2015 lalu hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) pada Program Paket B dan Paket C tidak lagi sebagai penentu kelulusan, seperti juga terjadi pada SMP dan SMA.  Kelulusan ditentukan berdasarkan nilai rapor setiap semester dan nilai ujian pendidikan kesetaraan, dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama perwakilan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan. Namun tahun ini kasus “jual beli ijazah” ditengarai masih ada, bahkan semakin gampang mensiasati karena UNPK tidak lagi sebagai penentu kelulusan.

Selama ini sebagian besar penyelenggara pendidikan kesetaraan menggantungkan hasil UNPK sebagai “legalitas” kelulusan. Sebagian di antara mereka tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan, yaitu semacam ujian sekolah, yang menguji semua mata pelajaran. Jika penyelenggara pendidikan kesetaraan tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan, kemudian dari mana nilai kelulusan ditentukan? Inilah yang menjadi persoalan penyelenggara Paket B dan Paket C saat ini.

Satuan pendidikan kesetaraan (Paket B dan Paket C) selama ini banyak yang tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan karena, seperti yang diungkap di atas, sangat menggantungkan hasil UNPK sebagai legalitas kelulusan.

Karena itulah, pada tahun 2014 ketika format ijazah Paket B dan Paket C harus mencantumkan nilai ujian pendidikan kesetaraan yang lengkap meliputi semua mata pelajaran, banyak penyelenggara yang kaget dan bingung mengisi nilai ijazah dengan lengkap. Akhirnya yang terjadi adalah proses mengarang nilai.

Akankah proses mengarang nilai akan berlanjut pada tahun ini dan di masa mendatang? Ketentuan UNPK tidak lagi menjadi penentu kelulusan akan semakin memakmurkan bisnis “jual beli ijazah” Paket B dan Paket C. Karena dengan mudah satuan pendidikan akan “membuat atau mengarang” nilai, bahkan ketika ujian pendidikan kesetaraan tidak dilakukan.

Selama ini sudah jamak dilakukan oleh penyelenggara pendidikan kesetaraan mengarang nilai rapor, tidak hanya sekedar mendongkrak atau menaikkan nilai agar lulus, tapi mengarang pada mata pelajaran yang tidak pernah diajarkan atau dilakukan dengan pembelajaran mandiri sekalipun. Karena sebagian besar melaksanakan pembelajaran hanya sebatas pada mata pelajaran yang akan di-UNPK-kan.

Langkah yang bisa dilakukan untuk mengeliminir hal tersebut di atas adalah mengoptimalkan fungsi pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki perangkat yang bisa melakukan fungsi pengawasan tersebut, yaitu penilik. Penilik inilah yang bertugas untuk memantau, menilai, dan membimbing agar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Utamanya mengacu pada Standar Isi (Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 dan Standar Proses Permendiknas nomor 03 Tahun 2008).

Penilik sebagai pengendali mutu pendidikan nonformal memiliki tanggung jawab yang berat untuk meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan, agar menyelenggarakan pendidikan secara jujur, bermartabat dan berkualitas. Tentu saja jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kepentingan sesaat dengan mengorbankan kualitas dan martabat pendidikan kesetaraan.

Persoalannya masih banyak penilik yang kurang memahami standar nasional pendidikan yang seharusnya diimplementasikan pada pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C. Ketika program pendidikan anak usia dini menjamur, justru banyak penilik yang berpaling menjadi penilik PAUD. Penilik pendidikan keaksaraan dan keseteraan tidak diminati lagi, sehingga di lapangan sangat kekurangan tenaga penilik yang seharusnya memberikan penjaminan mutu pendidikan kesetaraan.

Jumlah penilik pendidikan keaksaraan dan keseteraan sangat terbatas, pun yang ada memiliki kompetensi yang terbatas dalam melakukan pembimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu standar nasional pendidikan program pendidikan kesetaraan. Sehingga kualitas layanan pendidikan kesetaraan dari tahun ke tahun tidak kunjung meningkat.

Ditengarai pada masa UNPK tahun pelajaran 2015/2016 ini masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa penyelenggara pendidikan kesetaraan, yaitu dengan membayar jumlah uang tertentu untuk mengikuti UNPK dan mendapatkan ijazah pendidikan kesetaraan. Jelas peserta didik tersebut tidak pernah mengikuti pembelajaran karena mendaftar menjelang ujian nasional. Jelas penyelenggara akan memanipulasi nilai rapor yang menjadi persyaratan untuk mendaftarkan calon peserta UNPK.

Kondisi tersebut seakan klop, ada masyarakat yang menghendaki langsung ikut ujian nasional tanpa bersusah payah mengikuti pembelajaran dalam waktu yang lama. Di sisi lain “kebutuhan” tersebut ditangkap oleh penyelenggara pendidikan kesetaraan sebagai lahan bisnis yang menggiurkan. Disebut lahan bisnis yang menggiurkan karena tarif yang dipatok bisa mencapai angka tiga juta rupiah per peserta didik. Kini satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan tidak harus repot membuat jaringan atau mafia UNPK untuk meluluskan peserta didik, karena UNPK tidak lagi sebagai penentu kelulusan. Sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar dibanding ketika UNPK masih menjadi penentu kelulusan peserta didik.

Memberantas kondisi tersebut sudah barang tentu akan menguras tenaga dan pikiran. Maka cara yang efektif untuk mengeliminir praktek “jual beli” ijazah adalah dengan menerapkan data pokok pendidikan (DAPODIK). Mulai tahun ini aplikasi DAPODIK Dikmas akan diterapkan. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan penyelenggara pendidikan kesetaraan lainnya wajib melakukan entri data peserta didik ke data base DAPODIK. Mulai tahun pelajaran yang akan datang, UNPK tahun 2017, calon peserta UNPK hanya akan diambil dari data DAPODIK. Bukan didaftarkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seperti yang berlaku selama ini.

Pun nilai hasil belajar peserta didik dientri di DAPODIK pada setiap semester. Sehingga peserta didik yang bisa mengikuti UNPK adalah yang terdaftar di DAPODIK dan memiliki nilai rapor yang dipersyaratkan. Memang hal tersebut masih memungkinkan adanya manipulasi data nilai, namun paling tidak sudah mengurangi peluang masyarakat untuk mendaftar dan mendadak ikut UNPK. Tetap ada peluang bagi peserta didik untuk langsung ikut UNPK, namun ia harus melalui tahapan tes penempatan dan memenuhi kriteria tertentu untuk langsung ikut UNPK.

Regulasi tes penempatan ini yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah. Artinya, pemerintah akan tetap mengakomodasi warga masyarakat yang telah memiliki pengalaman dan kompetensi untuk ikut langsung UNPK atau menempuh pendidikan kesetaraan tidak harus mulai kelas awal. Inilah ruh pendidikan kesetaraan sebagai bentuk pendidikan nonformal yang menggunakan pendekatan andragogi. Pendidikan kesetaraan mengakui pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh peserta didik melalui belajar mandiri dan pengalaman hidup sehari-hari. Namun perlu regulasi hukum dan instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Ke depan, seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPR kabupaten/kota/provinsi atau kepala desa atau kepala daerah tidak harus “nembak” penyelenggara pendidikan kesetaraan dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan ijazah tanpa ikut proses pembelajaran. Cukup ia mengikuti tes penempatan. Dan jika memenuhi kriteria tertentu maka ia dapat langsung mengikuti UNPK.

Sistem ini juga akan menjaring calon anggota dewan, calon kepala desa, atau calon kepala daerah yang memiliki kompetensi setingkat atau setara SMA. Sudah barang tentu untuk mengeliminir tindakan kecurangan, maka tes penempatan dilakukan berbasis komputer sebagai ujian nasional berbasis komputer yang dilaksanakan pada sebagian sekolah pada ujian nasional tahun ini.

Pendampingan yang diberikan penyelenggara pendidikan kesetaraan adalah melakukan bimbingan belajar atau drill soal guna menghadapi tes penempatan. Ketika lolos untuk langsung UNPK, maka diikuti dengan bimbingan belajar guna menghadapi UNPK. Ketika penyelenggara mengutip uang bimbingan belajar, menjadi halal karena merupakan jasa pelayanan kepada peserta didik, bukan bagian dari “jual beli ijazah”. Karena mengikuti proses dan legal. Dengan sistem seperti ini, diharapkan tidak ada lagi penyelenggara pendidikan kesetaraan yang diseret ke ranah hukum karena diduga melakukan jual beli ijazah.