SKB Blora Paket C 025 (4)Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) telah lahir sejak tahun 1978 yaitu dengan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 206/O/1978 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar.

Kala itu terbentuk sebanyak 151 SKB di 25 provinsi. Beberapa waktu terakhir terdapat wacana akan adanya perubahan fungsi SKB yang tidak sekadar unit pelaksana teknis tetapi akan dijadikan satuan pendidikan. Wacana ini setidaknya telah disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan PAUDNI Regional 2 Semarang pada workshop pemetaan.

Banyak tanggapan dari berbagai kalangan khususnya yang terkait dengan SKB termasuk di antaranya dari Kepala SKB Wonosari, Pamong Belajar SKB Wonosari, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, dan PKBM di Gunungkidul.

Menanggapi wacana tersebut, Kepala SKB Wonosari, Khayanto Utomo, S.IP menyambut  positif  dan sangat gembira karena dapat membangkitkan pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian kepada SKB. Perhatian tersebut berupa regulasi sebagai payung hukum dan penyediaan anggaran untuk berbagai kegiatan. Mengingat selama ini SKB yang dipimpinnya kurang mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah daerah meskipun sudah ada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar.

SKB yang seharusnya sebagai pengembang model dan percontohan program kegiatan PAUDNI ternyata tidak dapat melaksanakan perannya karena justru tidak memiliki program-program PAUDNI atau sangat terbatasnya program yang dikembangkan. Keterbatasan program tersebut karena tidak terpenuhinya anggaran yang dibutuhkan oleh SKB.

Ditambahkannya, bahwa di samping hal tersebut SKB juga menghadapi permasalahan pengaturan pemenuhan jam mengajar bagi pamong belajar. Tahun ini pamong belajar diberikan tambahan tugas penyusunan model kurikulum yang akan diunggah secara online sehingga diharapkan dapat dikritisi oleh masyarakat pemerhati pendidikan.

Pamong belajar di SKB Wonosari Suhardjiyo, M.Pd. mengatakan, baginya alih fungsi SKB dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi satuan pendidikan tidak menjadi masalah. Tugas pamong belajar sudah diatur oleh Permenpan dan RB Nomor 15 tahun 2010, sehingga sudah memiliki payung hukum yang sangat kuat, katanya. Terkait dengan pemenuhan jam mengajar, sebenarnya pamong belajar dapat bermitra dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di seluruh wilayah Gunungkidul. Apalagi jika nanti sudah beralih fungsi menjadi satuan pendidikan justru akan terbuka lebih lebar untuk menambah jam mengajar di sana.

Atau justru dimungkinkan SKB akan “kebanjiran” program dan “meluapnya” jumlah warga sasaran karena SKB menjadi “PKBM NEGERI” di Gunungkidul. Diakuinya bahwa pamong belajar dituntut untuk kreatif mengembangkan diri seperti yang dilakukannya yakni telah berhasil menciptakan lagu yang berjudul “Ayo Membaca” dan “Sinom Satriyo Ngayogyakarta”. Pada tahun ini, SKB justru dapat bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Gunungkidul dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan.

Terkait dengan wacana tersebut di atas, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, H. Bahron Rosyid, S.Pd, MM menyambut baik dengan kebijakan apapun yang akan diambil oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Perbub Gunungkidul Nomor 131 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar sebenarnya SKB memiliki tugas melaksanakaan penyelenggaraan dan pembuatan percontohan program pendidikan kesetaraan dan kursus institusional.

Jadi memang selayaknya memiliki program-program kesetaraan maupun kursus. Program tersebut kemudian menjadi model dan dicontoh oleh PKBM atau penyelenggara pendidikan non formal lainnya yang berada di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri yang menjadi percontohan bagi TK swasta. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dengan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) agar semuanya dapat berjalan dengan baik.

Menurut pejabat yang pernah menduduki jabatan Kepala SKB Wonosari pada tahun 2009 tersebut, SKB dapat pula dialihfungsikan menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) di kabupaten. Jadi SKB berfungsi sebagai “LPMP” PAUDNI. Dengan demikian maka seluruh program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dapat dikontrol dalam penjaminan mutunya.

Ketua PKBM Karya Manunggal, Yaroh Isnantini, S.Sn. menyatakan tidak ada kekhawatiran perebutan warga sasaran jika SKB alih fungsi menjadi PKBM Negeri. Karena belum tentu warga sasaran memilih SKB sebagai tempat menempuh pendidikan kesetaraan. Bahkan menjadi sangat terbantu kalau ada lembaga yang memberikan percontohan  pelaksanaan program kesetaraan. Sehingga dapat mengembangkan kemampuan pendidik atau tutor yang selama ini hampir tidak pernah mendapatkan penyegaran materi maupun tugas tutor.

Penulis: Asbani; Editor: AG Irawan [Dimuat di Hamemayu Nomor 10 Tahun 2014]