ijazah paket CYogyakarta (06/04/2015) Penetapan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal Paket B dan Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Berbeda dengan peserta didik dari SMA atau SMP penetapan kelulusan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Aturan ini berlaku sejalan dengan kebijakan ujian nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan peserta didik. Namun ada sebagian kalangan pendidikan nonformal yang mempertanyakan mengapa Paket B/Paket C tidak diperlakukan sama dengan pendidikan formal? Yaitu penetapan oleh satuan pendidikan nonformal.

Berdasarkan Permendikbud nomor 5 Tahun 2015 pasal 5 huruf b bahwa kelulusan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal. Ada alasan yuridis formal mengapa penetapan kelulusan peserta didik Paket B dan Paket C oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota bukan oleh satuan pendidikan, yaitu bahwa ijazah Paket B dan Paket C ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hal mana berbeda dengan ijazah pendidikan formal yang ditanda-tangani oleh Kepala Sekolah.

Jadi kebijakan satuan pendidikan nonformal atau penyelenggara Paket B/C tidak menetapkan kelulusan peserta didik karena sejalan dengan kebijakan siapa yang menandatangani ijazah Paket B/C.

Kebijakan tersebut di atas sebenarnya menggambarkan bahwa belum ada kepercayaan dari pemerintah pada satuan pendidikan nonformal sehingga belum diberi kepercayaan untuk menandatangani ijazah Paket B dan Paket C. Serta tidak diberi wewenang untuk menetapkan kelulusan peserta didik pasca ujian nasional pendidikan kesetaraan tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan.

Kenyataan di lapangan masih banyak penyelenggara pendidikan kesetaraan yang belum tertata rapi administrasi, dan bahkan belum terakreditasi sehingga belum dinilai layak untuk menentukan kelulusan sendiri.

Ke depan sebenarnya ada peluang kelulusan peserta didik Paket B/Paket C ditentukan oleh satuan pendidikan nonformal, tentu saja jika penyelenggara Paket B/C mampu menunjukkan kualitas penyelenggaraan dan tertib administrasi. Dengan kata lain tidak ada lagi satuan pendidikan nonformal atau penyelenggara Paket B/C yang abal-abal. [fep]