SKB Mavali DonggalaBandung (05/03/2016) Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai pembina satuan pendidikan lainnya tidak diakomodasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 Tahun 2016. Padahal dalam usulan Ditjen PAUD dan Dikmas ada dua fungsi SKB sebagai pembina satuan pendidikan lainnya, yaitu melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya; dan melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Kedua fungsi tersebut dianulir, mengapa?

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 mengenai ketentuan umum butir 10 menyatakan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Artinya satuan pendidikan dalam menjalankan fungsi melakukan layanan pendidikan dalam bentuk pembelajaran bukan bentuk pembinaan pada satuan pendidikan lainnya. Fungsi pembinaan dan pendampingan kepada satuan pendidikan adalah fungsi dari organisasi Dinas Pendidikan yang bisa didelegasikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Sehubungan dengan itulah maka dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 Tahun 2016 tidak tercantum kedua fungsi tersebut, karena tidak logis sebuah satuan pendidikan membina atau mendampingi satuan pendidikan lainnya. Dalam hal ini secara peraturan perundangan tidak logis Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal melakukan pembinaan dan pendampingan kepada satuan pendidikan nonformal lainnya seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Bermain (KB), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Kedua fungsi tersebut dibenarkan dalam bentuk organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai UPTD, dan hal tersebut sudah jamak dilakukan selama ini. Namun tidak bisa lagi pasca terbitnya permendikbud tersebut, karena Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal (negeri) sejajar kedudukan dalam hukum dengan satuan pendidikan nonformal swasta (PKBM, KB, dan LKP).

Alasan berikutnya, di Dinas Pendidikan kabupaten/kota terdapat jabatan fungsional Penilik yang salah satu butir tugasnya adalah melaksanakan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal. Jika tugas pendampingan dan pembinaan kepada satuan pendidikan nonformal lainnya disematkan pada Sanggar Kegiatan Belajar, maka akan tumpang tindih dengan tugas penilik.

Karena itulah sebelum terjadi tumpang tindih yang mengakibatkan tarik ulur program kegiatan di lapangan, maka tugas pendampingan dan pembinaan oleh Sanggar Kegiatan Belajar pada satuan pendidikan nonformal lainnya dianulir. Hal tersebut merupakan langkah yang tepat sehingga tidak menimbulkan masalah baru di lapangan. [fauziep]