Menetapkan Kelulusan Pendidikan Kesetaraan di Tengah Wabah Covid-19

Ilustrasi Suasana Pembelajaran Paket C Sebelum Wabah Covid-19

Yogyakarta (20/04/2020) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan (PKBM/SKB) tetap melaksanakan tahapan penentuan kelulusan dari satuan pendidikan, walaupun pelaksanaan ujian akhir disesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020. Salah satu tahapan penetapan kelulusan adalah membuat berita acara sidang atau rapat penentuan kelulusan. Bagaimana penetapan kelulusan pendidikan kesetaraan di tengah pandemi wabah Covid-19 ini?

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dan Nomor 9 Tahun 2020 menegaskan bahwa berdasarkan protokol kesehatan satuan pendidikan dilarang melakukan pembelajaran di satuan pendidikan dan melakukan ujian akhir dengan cara mengumpulkan peserta didik. Oleh karena itu satuan pendidikan kesetaraan yaitu PKBM dan SKB sejak dikeluarkan surat edaran nomor 4 Tahun 2020 tidak boleh menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan (UPK) dengan mengumpulkan peserta didik. PKBM atau SKB bisa melakukan UPK secara daring (online). Jika memang satuan pendidikan tidak mampu, atau peserta didik tidak bisa akses internet maka penilaian akhir kelulusan didasarkan pada nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 5 ditambah nilai semester 6.

Penentuan kelulusan tetap mengacu pada Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, pada pasal 6 ayat (1) disebutkan peserta didik dinyatakan lulus jika (a) telah menyelesaikan seluruh program; (b) memperoleh nilai sikap/perilaku baik; dan (c) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Pengertian telah menyelesaikan seluruh program pada pendidikan kesetaraan adalah bahwa peserta didik telah menempuh seluruh satuan kredit kompetensi (SKK) dengan struktur kurikulum yang diikutinya. Program Paket A telah menempuh 204 SKK, Paket B 122 SKK dan Paket C 122 SKK. Jumlah SKK ini ditentukan berdasarkan kurikulum lama, karena peserta didik yang lulus pada tahun pelajaran ini masih menggunakan kurikulum lama. Sejumlah SKK tersebut terdistribusi ke dalam mata pelajaran sebagaimana disajikan pada laporan hasil belajar (rapor).

Peserta didik memperoleh nilai sikap/perilaku ditentukan oleh tutor (wali kelas) yang dilaporkan pada rapat penentuan kelulusan.

Untuk ketentuan ketiga yaitu mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dalam hal pendidikan kesetaraan mengikuti UPK, diberikan relaksasi. UPK bisa diselenggarakan secara daring. Jika keadaan tidak memungkinkan pelaksanaan UPK daring, maka ketentuan mengikuti ujian satuan pendidikan tidak harus dipaksakan karena penentuan kelulusan bisa dilakukan dengan nilai rata-rata rapor. Namun demikian satuan pendidikan tidak diperkenankan langsung memilih opsi terakhir menggunakan nilai rata-rata rapor jika UPK daring dapat dilaksanakan. Jadi pilihan menggunakan nilai rata-rata rapor adalah pilihan terakhir.

Satuan pendidikan, PKBM/SKB, wajib menyusun Pedoman Operasional Standar Ujian Pendidikan Kesetaraan atau POS UPK. Ketika pelaksanaan penilaian akhir mengalami perubahan maka POS UPK juga harus dilakukan revisi. Misalnya dari penyelenggaraan UPK secara konvensional menjadi UPK daring, atau penilaian akhir menggunakan nilai rata-rata rapor. Perubahan tersebut harus dituangkan dalam POS UPK, agar yang dilaksanakan satuan pendidikan memiliki kekuatan hukum atau legal standing.

POS UPK berisi tahapan pelaksanaan ujian mulai dari menyusun kisi-kisi soal, menyusun soal, menyiapkan pelaksanaan, pelaksanaan ujian, koreksi jawaban, dan menetapkan kelulusan. Kriteria kelulusan merupakan bagian penting dari POS UPK. Kriteria ini disusun oleh satuan pendidikan, secara teknis tidak diatur dalam Permendikbud nomor 43 Tahun 2019. Untuk mengunduh contoh POS UPK dapat diunduh tautan ini.

Penentuan kelulusan dilakukan melalui rapat dewan tutor yang diikuti oleh seluruh tutor yang mengampu pada program tersebut serta pengelola PKBM/SKB. Rapat dipimpin oleh Kepala SKB atau Ketua PKBM yang bersangkutan. Dalam masa pendemi Covid-19 rapat penentuan kelulusan dapat dilakukan secara daring melalui berbagai aplikasi teleconference. Salah satu hasil keputusan adalah adanya berita acara hasil ujian pendidikan kesetaraan dan atau berita acara kelulusan. Biasanya berita acara ini dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan, karena tidak bisa mengadakan pertemuan maka tanda tangan berita acara bisa diganti dengan presensi kehadiran teleconference. Presensi bisa menggunakan Google Form, Zoho atau aplikasi sejenis lainnya. Terkait dengan berita acara dapat dilihat pada tautan ini.

Ijazah pendidikan nonformal ditetapkan Kepala SKB atau Ketua PKBM masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan Permendikbud nomor 14 Tahun 2017 pasal 5 ayat (3). Jadi bukan oleh satuan pendidikan terakreditasi. Selama satuan pendidikan PKBM/SKB memiliki NPSN dan DAPODIK maka berhak menetapkan ijazah walaupun belum terakreditasi. Status akreditasi sesuai UU Sisdiknas pasal 61 ayat (2) hanya berpengaruh pada penyelenggara ujian. Penentuan kelulusan pun ditetapkan oleh satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 43 Tahun 2019 pasal 6 ayat (2), tidak ada persyaratan akreditasi.

Jika ijazah saja ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, maka surat keterangan lulus juga ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil rapat dewan tutor yang menetapkan kelulusan peserta didik. Kemudian kapan pengumuman kelulusan disampaikan, sesuai dengan Persesjen nomor 5 Tahun 2020 kelulusan peserta didik Paket C dilakukan pada tanggal 2 Mei 2020, Paket B tanggal 5 Juni 2020 dan Paket A tanggal 15 Juni 2020. Tanggal surat kelulusan ditandatangani dan tanggal pada tanggal tersebut di atas. [fauziep]

2 tanggapan pada “Menetapkan Kelulusan Pendidikan Kesetaraan di Tengah Wabah Covid-19”

  1. assalamualaikum,
    punten pak fauzie, saya alamsayah (PKBM Bina Insan Kamil, Tangerang Selatan).
    Mau tanya ttg ijazah paket A:
    1. Tahun ini tidak ada mapel bhs Inggris di Ijazah:
    * apa landasan kebijakannya?

    2. Cara penulisan urutannya di Muatan Lokal:
    * di pkbm bina insan kamil, ada 2 mulok, yaitu:
    * bhs Inggris
    * Teknologi Informatika

    # alternatif-1:
    * bhs Inggris
    * Teknologi Informatika

    # alternatif-2:
    * Teknologi Informatika
    * bhs Inggris

    # alternatif-3:
    * sesuai kebijakan lembaga pkbm.

    mohon info arahan kebijakannya.

    terimakasih.

    1. Justru tidak ada Mata Pelajaran Bahasa Inggris pada ijazah Paket A itu yang benar. Silahkan cek pada sturktur kurikulum (lama) Paket A yang tercantum pada lampiran Standar Isi Program Paket A Paket B dan Paket C (Permendiknas nomor 14 Tahun 2007). Baca halaman 10. Urutan mulok tidak ada keharusan tentang urutan.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.