Menentukan Kelulusan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan dari Satuan Pendidikan

Solo (29/03/2018) Setelah kelulusan USBN ditetapkan dan hasil (nilai) USBN dikirim ke satuan pendidikan asal dari penyelenggara USBN (jika asal satuan pendidikan menginduk) peserta didik belum otomatis dinyatakan lulus. Ada tiga kriteria kelulusan dari satuan pendidikan, lulus USBN adalah salah satu dari ketiganya. Jadi perlu menetapkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerinta pada pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; (c) lulus ujian satuan/program pendidikan. Ketentuan huruf (c) dimaksud lulus ujian satuan/program pendidikan adalah lulus USBN. Jadi ketentuan lulus USBN merupakan salah satu dari kriteria kelulusan dari satuan pendidikan.

Memperhatikan ayat di atas, ada tiga paramater yang menentukan kelulusan.

Pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Bukti menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada pendidikan kesetaraan adalah telah menempuh keseluruhan bobot satuan kredit kompetensi (SKK) yang dituangkan di dalam laporan hasil belajar (rapor).

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengisian laporan hasil belajar, yaitu pengisian kolom bobot SKK dan semua mata pelajaran dalam struktur kurikulum memiliki nilai hasil belajar. Setiap mata pelajaran dalam struktur kurikulum Paket A, Paket B dan Paket C wajib diisi bobot SKK-nya, cara menentukan bobot SKK dengan melakukan pemetaan SKK atau mendistribusikan SKK untuk setiap mata pelajaran. Bobot SKK ini dituliskan pada kolom setelah kolom nama mata pelajaran. Adanya kolom bobot SKK inilah yang menjadi salah satu pembeda antara buku laporan hasil belajar sekolah dan buku laporan hasil belajar pendidikan kesetaraan.

Berikutnya, semua mata pelajaran dalam struktur kurikulum memiliki nilai hasil belajar. Persoalannya tidak semua mata pelajaran disajikan dalam jadwal pembelajaran, biasanya hanya mata pelajaran tertentu atau yang diujiannasionalkan yang dijadwalkan dalam pembelajaran. Mata pelajaran lain yang tidak terjadwal diakui dilakukan sebagai pembelajaran mandiri. Sah-sah saja ada mata pelajaran yang tidak dijadwalkan pembelajarannya dan dilakukan pembelajaran mandiri, namun penentuan pembelajaran mandiri harus dilakukan dengan pemetaan SKK dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ketentuan pembelajaran mandiri sudah diatur dalam standar proses pendidikan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan, pembelajaran mandiri hanya bisa dilakukan apabila ada kontrak belajar, peserta didik melakukan belajar mandiri sesuai kontrak belajar, dan di akhir semester dilakukan penilaian hasil belajar. Dengan demikian mata pelajaran yang dilakukan dengan bentuk pembelajaran mandiri tetap ada nilai hasil belajar yang dituangkan dalam buku laporan hasil belajar. Klik di sini untuk mengetahui prosedur melakukan belajar mandiri.

Karena itulah, jika prosedur pembelajaran mandiri diikuti maka akan diperoleh nilai hasil belajar dan secara utuh peserta didik dinyatakan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jika prosedur pembelajaran mandiri tidak dilakukan, penilaian hasil belajar tidak dilakukan maka peserta didik tidak dapat dinyatakan menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

Keseluruhan nilai laporan hasil belajar setiap semester kemudian dirata-rata dan dimasukkan ke dalam kolom nilai derajat kompetensi pada ijazah pendidikan kesetaraan. Paket B nilai rata-rata meliputi nilai semester 1 sampai dengan semester 6. Paket C nilai rata-rata meliputi nilai semester 3 sampai dengan semester 6. Jadi nilai derajat kompetensi pada ijazah pendidikan kesetaraan merupakan bukti bahwa peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

Kedua, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik. Untuk menentukan nilai sikap/perilaku baik peserta didik pendidikan kesetaraan dapat dilakukan dengan rapat dewan tutor yang memiliki agenda penentuan kelulusan peserta didik. Penentuan penilaian sikap atau perilaku melalui rapat dewan tutor agar diperoleh penilaian yang obyektif dengan memperhatikan keseharian peserta didik pendidikan kesetaraan ketika mengikuti proses pembelajaran. Di samping itu setiap semester tutor wali kelas melaporkan sikap atau perilaku dalam kolom Ahlak Mulia dan Kepribadian pada laporan hasil belajar pendidikan kesetaraan. Data pada kolom tersebut juga dapat dijadikan rujukan untuk menentukan sikap atau perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran.

Ketiga, lulus ujian satuan/program pendidikan. Merujuk Permendikbud nomor 4 Tahun 2018 pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2) ujian satuan/program pendidikan yang dimaksud adalah USBN. Artinya USBN merupakan syarat yang menentukan kelulusan karena jika peserta didik dinyatakan tidak lulus oleh penyelenggara USBN maka ia tidak bisa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan asal. Di sinilah peran strategis satuan pendidikan (PKBM/SKB) terakreditasi yang menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan asal yang menginduk. Oleh karena itu kelulusan USBN harus mengikuti prosedur, yaitu ada berita acara dan ada kriteria kelulusan USBN. Jadi dapat disimpulkan bahwa USBN lah yang menentukan kelulusan bukan ujian nasional. Untuk mengetahui kriteria kelulusan USBN dapat dibaca pranala ini.

Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.” Pasal ini mengisyaratkan bahwa USBN diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan kelulusan USBN ditentukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Satuan pendidikan terakreditasi setelah memeriksa hasil USBN, kemudian membuat daftar nilai USBN dan mencantumkan keterangan kelulusan dalam daftar nilai tersebut. Daftar nilai USBN kemudian diserahkan kepada satuan pendidikan asal dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai laporan.

Satuan pendidikan setelah menerima nilai USBN dari satuan pendidikan terakreditasi penyelenggara USBN kemudian menyelenggarakan rapat tutor untuk melakukan penetapan kelulusan peserta didik. Nilai USBN inilah yang kemudian akan dimasukkan pada kolom terakhir nilai ijazah.

Berikut ini masukan tata cara penyelenggaraan rapat tutor:

  1. Rapat tutor yang dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan asal peserta didik diikuti seluruh tutor, dan penyelenggara pendidikan kesetaraan.
  2. Rapat tutor dipimpin oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar atau Ketua PKBM satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan.
  3. Pimpinan rapat tutor dibantu oleh seorang notulis yang ditunjuk dari salah satu tutor.
  4. Agenda rapat tutor:
    • Pembukaan
    • Pembacaan ketentuan kriteria dan penetapan kelulusan
    • Pembacaan rekapitulasi hasil USBN
    • Pembahasan hasil kelulusan
    • Penutup
  5. Jalannya rapat tutor:
    • Pimpinan rapat membuka rapat dan membacakan agenda rapat.
    • Pimpinan rapat membacakan ketentuan kriteria dan penetapan kelulusan dari satuan pendidikan.
    • Pimpinan rapat membacakan rekapitulasi hasil USBN.
    • Pimpinan rapat membahas hasil USBN, nilai sikap atau perilaku dan nilai derajat kompetensi.
    • Tutor memberikan tanggapan dan pembahasan.
    • Pimpinan rapat menyimpulkan pembahasan dan menetapkan kelulusan sesuai dengan hasil rapat tutor.
    • Pimpinan rapat menutup rapat dewan tutor.
  6. Kepala SKB atau Ketua PKBM menyampaikan hasil rapat tutor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan terakreditasi (jika pelaksanaan USBN/UN menginduk).

Demikianlah cara menentukan kelulusan peserta didik pendidikan kesetaraan. Jika prosedur ini dilalui maka ada dokumen penetapan kelulusan peserta didik pendidikan kesetaraan. Dokumen ini menjadi penting karena hasil penetapan kelulusan akan dituangkan dalam bentuk ijazah yang berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah dokumen negara proses pengisiannya harus melalui tahapan atau prosedur yang benar dan terdokumentasikan.

[fauziep]

4 tanggapan pada “Menentukan Kelulusan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan dari Satuan Pendidikan”

  1. Pkbm penyelenggara jadi tambah kerjaan ni, bgmn pkbm yg menginduk? Mari tanggung jawab bersama dg sgl konsekwensinya agar pelaksanaan jalan lancar.

  2. 1. apakah satuan pendidikan yg baru mengajukan akreditasi sdh bisa menyelenggararakn usbn?
    2. penentuan kelulusan dilakukan oleh satdik yg sdh terakreditasi…berarti yg menyelenhgarakan usbn satdik ?

    1. 1. Jika baru mengajukan status belum terakreditasi, kecuali jika pengajuan dalam rangka reakreditasi atau perpanjangan yang sudah habis masa berlaku bisa.Tapi jika pengajuan akreditasi baru dinyatakan belum terakreditasi.
      2. Ya penentuan kelulusan dilakukan oleh penyelenggara USBN (satdik terakreditasi) bukan oleh satdik asal yang menginduk.

Tinggalkan Balasan