Foto www.lensaindonesia.com

Foto www.lensaindonesia.com

Yogyakarta (27/05) Pasal 17 ayat 7 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2013 diatur bahwa Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMA/MA/SMK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat satu bulan setelah penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB, SMK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. Dalam POS UN/UNPK dijelaskan bahwa pengumuman kelulusan UN/UNPK dilaksanakan paling lambat 24 Mei 2013.

Penetapan tanggal paling lambat 24 Mei 2013 pun sebenarnya sudah melanggar ketentuan pasal 17 ayat 7 di atas, karena pelaksanaan UN/UNPK adalah tanggal 15-18 April 2013. Entah jika pemerintah berpedoman pada jadwal UN susulan yang berakhir tanggal 25 April 2013. Jika tanggal berakhirnya UN susulan yang digunakan, maka dianggap tidak melanggar pasal 17 ayat 7.

Namun pelaksanaan UNPK berakhir tanggal 18 April 2013, karena UNPK tidak mengenal UNPK susulan. Pada UNPK dikenal UNPK periode II yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-4 Juli 2013. Artinya, jika berpatokan pada jadwal UN susulan, hari ini ketika penyelengggara UNPK Paket C belum menerima hasil kelulusan maka Mendikbud sudah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.

Lalu siapa yang harus menindak? Nampaknya kalangan penggiatan pendidikan nonformal hanya bisa pasrah sambil meratapi nasibnya. Karena teriakan dan keluhan tidak ada gunanya. Karena pendidikan nonformal dianggap tidak ada oleh M. Nuh Mendikbud Republik Indonesia.

M. Nuh pada tanggal 10 Februari 2010, saat itu masih beberapa bulan menjabat menteri, di hadapan jajaran insan PNFI bertempat di Hotel Garden Palace Surabaya, berjanji pada bahwa selama masa jabatannya tidak akan melakukan diskriminasi terhadap sekolah negeri dan sekolah, termasuk diskriminasi antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Sudah barang tentu, pernyataan itu disambut tepuk tangan membahana. Tapi janji tinggal janji…