Petisi 11 MeiJakarta (11/05) Sebanyak enam pengurus pusat asosiasi/forum pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2014 menandatangani pernyataan sikap bersama terkait dengan pendidikan kesetaraan. Keenam asosiasi/forum menyatakan keprihatinan yang mendalam terkait keterlambatan pengumuman ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) dan distribusi ijazah pada tahun 2013.

Keenam perwakilan asosiasi /forum yang hadir dan menandatangani pernyataan sikap adalah Fauzi Eko Pranyono, Ketua Umum DPP Himpunan Penggiat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Nonformal (HPTIK PNF); Budi Trikorayanto, Ketua I Pengurus Pusat Asosiasi Sekolahrumah dan Pendidikan Alternatif (ASAH PENA); Dadang Subagya, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pamong Belajar Indonesia; Arif Nasdianto, Sekretaris Pengurus Pusat Ikatan Penilik Indonesia; Aan S, Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Tutor Keaksaraan; dan Lilik Subaryanto Ketua Pengurus Daerah Forum Nasional Tutor Kesetaraan. Hingga pertemuan berakhir Forum Komunikasi PKBM tingkat pusat tidak hadir, walaupun sudah dihubungi melalui telpon dan sms.

Pengurus asosiasi/forum yang hadir sepakat menyatakan keprihatinan yang mendalam atas: pertama keterlambatan pengumuman Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) tahun 2012/2013 yang melampaui jauh dari batas yang ditentukan dalam POS UN/UNPK; kedua keterlambatan distribusi ijazah pendidikan kesetaraan sehingga menghambat peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Pemerintah seharusnya tetap mengambil sikap non-diskriminatif terhadap jalur pendidikan nonformal, termasuk pelayanan yang non-diskriminatif terhadap pemenuhan hak peserta didik pendidikan kesetaraan”, demikian pernyataan sikap bersama yang dibacakan oleh Fauzi Eko Pranyono di Sekretariat DPP HPTIK PNF jalan Cipinang Kebembem V Jakarta.

Oleh karena itu asosiasi/forum yang hadir mendesak kepada pemerintah agar (1) pengumuman UNPK Paket C tahun pelajaran 2013/2014 diumumkan paling lambat tanggal 20 Mei 2014, dan Paket B diumumkan paling lambat tanggal 16 Juni 2014 sesuai POS UN/UNPK; dan (2) Ijazah peserta didik didistribusi paling lambat satu bulan setelah pengumuman kelulusan sehingga tidak menghambat peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau bekerja.

Surat pernyataan sikap bersama ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Kepala Balitbangdikbud, Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan, Dirjen Dikdas, Dirjen Dikmen, Dirjen PAUDNI, dan Kepala Puspendik.

Pada kesempatan itu juga telah disepakati agenda bersama untuk audiensi kepada Komisi X DPR RI hasil Pemilu 2014 dengan mengajak asosiasi/forum PTK PAUDNI lainnya untuk membahas persoalan pendidikan nonformal dengan anggota Dewan yang baru.