IPI IPABIYogyakarta (16/15) Bagi pamong belajar dan penilik, yaitu insan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal, ada pelajaran berharga di akhir tahun. Diuji kesabarannya, dan diuji untuk memahami kesulitan orang lain. Dan belajar bagaimana jika kita menghadapi kesulitan itu.

Pamong belajar sudah 23 tahun menjadi jabatan fungsional, dan penilik 10 tahun namun dalam menghadapi perkembangan proses usulan tunjangan fungsional menyikapi dengan sikap yang berbeda. Melalui akun jejaring sosial sebagian kalangan penilik nampak merasa tidak sabar dengan perkembangan usulan tunjangan fungsional yang dirasakan tersendat-sendat. Bahkan tidak sedikit kalangan penilik mengajak untuk demonstrasi karena dipandang pemerintah bertindak lambat dan cenderung mempersulit terbitnya tunjangan fungsional.

Saya dalam berbagai kesempatan, ketika masih menjadi Ketua Umum PP IPABI, selalu mengajak pamong belajar yang secara yuridis formal sudah 20 tahun lebih menjadi pejabat fungsional namun belum menerima tunjangan fungsional sebagai haknya, untuk bersabar dan menggunakan jalur legal formal dalam memperjuangkan tunjangan fungsional. Tidak perlu demonstrasi.

Memang betul, produk hukum tunjangan fungsional yang berupa peraturan presiden paling tidak hanya tiga lembar ketikan kertas saja. Jika kita membikin sendiri akan tidak memerlukan waktu lama. Tidak sampai setengah jam juga sudah jadi.

Namun untuk mengajukan usulan diperlukan rasionalisasi baik secara yuridis maupun akademik yang dikemas dalam naskah akademik usulan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik. Karena itulah kemudian IPABI menugaskan salah seorang pamong belajar, yaitu Dr. Cipto Suncoko untuk menyusun draf naskah akademik berdasarkan permintaan Kasubdit Pendidik PTK PNF Nasrudin (waktu itu). Sedangkan naskah akademik usulan tunjangan fungsional penilik disusun oleh Dr. Sumanta tim akademisi direktorat.

Finalisasi naskah akademik tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik ini pun mengalami perjalanan yang berliku, karena setelah diajukan ke rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga mendapatkan masukan dari Sekretariat Negara bahwa sistematikanya harus dirubah karena tidak sesuai. Akhirnya tim direktorat merubah naskah akademik tersebut, dan sudah barang tentu ini memerlukan waktu.

Apakah naskah akademik itu mutlak ada? Ya harus ada karena disitulah rasionalisasi secara yuridis dan akademis pentingnya tunjangan fungsional bagi pamong belajar. Mengajukan peraturan presiden tentang tunjangan fungsional tidak seperti kita mengajukan tanda tangan surat keputusan ke kepala dinas atau kepala UPTD yang cukup dibekali paraf dan sedikit speak-speak. Itulah prosedurnya.

Di jejaring sosial berkembang pendapat bahwa terkesan sebagian penilik tidak peduli dengan naskah akademik, yang dirasakan adalah fakta bahwa proses usulan tunjangan fungsional berbelit-belit dan tidak kelar-kelar. Padahal ada kesulitan lain yang tidak dipahami saudara tua penilik, yaitu data pamong belajar dan penilik berdasarkan jenjang dan kabupaten/kota. Data yang dimiliki direktorat adalah data tahun 2008, dan sudah barang tentu sudah tidak valid lagi karena proses mutasi jabatan yang sangat cepat di daerah.

Walaupun membutuhkan waktu, akhirnya IPABI mampu menyajikan pemutakhiran data pada bulan Februari 2012 yang dikumpulkan dari Pengurus Daerah IPABI seluruh Indonesia. Dalam pada itu, diperoleh informasi bahwa data penilik berdasarkan jenjang dan kabupaten/kota baru terkumpul 30%. Hal tersebut mengemuka pada Rapat Koordinasi Pembinaan PTK PAUDNI di Hotel Horison Bandung (16-18 Maret 2012).

Mengapa data berdasarkan jenjang dan kabupaten/kota diperlukan? Perlu diketahui bahwa tunjangan fungsional melekat dalam gaji. Sedangkan gaji dalam APBN dialokasikan dalam Dana Alokasi Umum untuk daerah. Artinya dalam DAU untuk setiap kabupaten/kota harus dihitung pula komponen tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik. Jika tidak ada data yang masuk, darimana perhitungan bisa dilakukan. Rumus matematika menyatakan bahwa berapa pun dikalikan nol hasilnya adalah nol. Jadi jika tidak ada data untuk penilik di kabupaten/kota maka tidak bisa dimasukkan ke dalam DAU.

Inilah yang saya katakan kita harus memahami kesulitan pemangku kepentingan terhadap prosedur pengajuan usulan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik. Dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PP IPABI saya selalu mengkomunikasikan hal-hal di atas kepada pamong belajar dalam berbagai kesempatan. Dan alhamdulillah para pamong belajar bisa memahami dan tidak tergerak untuk unjuk rasa walau lebih lama menjadi jabatan fungsional. Sudah duapuluh tahun lebih tapi belum mendapatkan hak tunjangan fungsional.

Justru saya menangkap rasa bersyukur dari para pamong belajar karena IPABI berinisiatif mengajukan tunjangan fungsional, bekerja dan bekerja dalam rangka mengawal perjalanan usulan tunjangan fungsional. Ketika anggota dipahamkan apa yang dilakukan pimpinan organisasi maka tidak ada rasa frustasi yang muncul.

Kesulitan belum berhenti muncul, ketika dikaji ulang dalam rapat kementerian dan lembaga muncul persoalan bahwa dipandang tidak ada gradasi dalam jenjang jabatan. Padahal gradasi antar jenjang jabatan mutlak untuk membedakan besaran tunjangan fungsional. Akhirnya melalui fasilitas email antar pamong belajar dan pengurus melakukan komunikasi dan tukar pendapat dalam mempertajam gradasi antar jenjang jabatan.

Setelah melalui tahap uji FES, kini di penghujung tahun akan dilakukan job assesment bagi jabatan pamong belajar dan penilik. Tahapan yang harus dilalui karena Kementerian Keuangan akan melakukan finalisasi besaran tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik. Saya justru terkejut di jejaring sosial ada yang menanggapi, lagi-lagi dari penilik, bahwa job assesment adalah menggelikan!

Terakhir, kita juga harus dilatih bersabar. Jika misalnya peraturan presiden ditandatangani Januari 2013 tidak serta merta bulan berikutnya (Februari 2013) bisa menikmati tunjangan fungsional. Tapi baru mulai Januari 2014. Lho gok begitu? Ya iyalah karena tunjangan melekat di gaji, dan gaji dialokasikan melalui DAU di APBD masing pemerintah daerah maka harus tercantum dalam APBN. Maka baru diajukan pada APBN tahun berikutnya. Jadi jika peraturan presiden diteken sebelum Juni 2013, maka bisa diajukan dalam APBN Tahun 2014. Karena bulan Juli merupakan batas akhir pengajuan RKA KL tahun berikutnya. Jika peraturan presiden ditandatangani bulan Agustus 2013, maka jangan kecewa berat jika tunjangan fungsional baru bisa direalisasikan pada Januari 2015. Mudah-mudahan tidak semakin geregetan.com. Karena itulah betapa pentingnya memahami kesulitan agar tidak kecewa.