Ini tulisan lama yang masih tersimpan, belum sempat dipublish.

sertifikasi guru paud nonformalBerita di Harian Jogja Sabtu 7 Maret 2009 halaman 18, yaitu Izin guru TK terancam dicabut ternyata telah membuat keresahan di sebagian kalangan guru TK. Walaupun sumber berita dari Kabupaten Gunungkidul, namun keresahan juga dirasakan oleh guru TK di wilayah lain. Beberapa guru TK hari Sabtu lalu menanyakan kepada saya tentang masalah tersebut.

Diberitakan menurut Kabag Humas Protokol dan Rumah Tangga Pemkab Gunungkidul CB Supriyanto bahwa izin mengajar guru yang hanya berbekal ijazah SMA akan dicabut. Menurut dia, ancaman pencabutan izin mengajar guru tersebut mengacu kepada peraturan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah. Bahkan menurut CB Supriyanto Jika kemudian ketentuan ini tidak dikuti, yang bersangkutan akan diberhentikan dan wajib mengembalikan gaji maupun tunjangan yang telah diterima (Harian Jogja 7 Maret 2009 hal 18). Berita inilah yang kemudian menjadi sumber keresahan di kalangan guru TK.

Memang menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2009 pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa standar kualifikasi pendidikan pendidik anak usia dini (termasuk guru TK) minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi. Ketentuan standar kualifikasi akademik guru TK tersebut ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Ketentuan minimal standar kualifikasi guru dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena dengan kualifikasi guru setingkat D-IV atau sarjana diharapkan guru memiliki pemahaman tentang karakteristik peserta didik, teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, serta mampu mengembangkan kurikulum.

Selama ini, sebelum terbitnya PP 19 Tahun 2005, guru TK diangkat menjadi PNS menggunakan ijazah SPG jurusan TK atau D-II PGTK. Oleh karenanya guru TK yang ada saat ini sebagian besar memiliki ijazah SPG TK atau D-II PGTK. Jika ada yang memiliki latar pendidikan sarjana masih sangat jarang sarjana di bidang pendidikan anak usia dini. Hal ini dapat dipahami karena Universitas Negeri Yogyakarta baru membuka program studi Pendidikan Anak Usia Dini jenjang S1 pada tahun akademik 2008/2009. Dengan demikian jika terdapat guru TK di wilayah Yogyakarta yang memiliki ijazah S1 dapat dipastikan bukan bidang pendidikan anak usia dini, namun kemungkinan kependidikan lainnya (misalnya program studi Bimbingan Konseling).

Selanjutnya, untuk menjembatani kesenjangan antara kualifikasi akademik yang dimiliki guru saat diterbitkan peraturan pemerintah dengan standar kualifikasi akademik yang diberlakukan, maka diaturlah ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan pasal 94 butir c Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 yang berbunyi: Standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini. Berarti ketentuan standar kualifikasi pendidik sebenarnya baru berlaku efektif pada tahun 2020 atau tepatnya 16 Mei 2020 lima belas tahun sejak diundangkannya peraturan pemerintah ini. Melalui ketentuan peralihan ini pemerintah menyadari betul bahwa standar kualifikasi pendidik tidak bisa serta merta dapat diberlakukan. Ada tahapan sosialisasi dan pemberian waktu kepada guru untuk menempuh pendidikan sarjana. Bahkan secara ekstrem para guru yang sudah mendekati usia pensiun tidak akan terkena sanksi jika tidak memenuhi standar kualifikasi, karena ia akan pensiun sebelum standar kualifikasi efektif diberlakukan. Hanya persoalannya guru yang tidak memenuhi standar kualifikasi tidak dapat mengikuti proses sertifikasi.

Oleh karenanya menurut hemat saya pernyataan Kabag Humas Protokol dan Rumah Tangga Pemkab Gunungkidul di atas sangatlah tidak adil dan kurang tepat. Peraturan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah seharus tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Justru pemerintah daerah harus ikut mendorong untuk meningkatkan kualifikasi para guru dengan memberikan kesempatan dan kemudahan untuk menempuh jenjang sarjana. Tidak main ancam mengancam.

Saya lebih sedih lagi ketika membaca bahwa anggota Komisi D DPDRD Gunungkidul yang mengusulkan para guru yang memiliki ijazah SMA tidak lagi diberi tugas mengajar murid, dan akan dialihkan sebagai tenaga teknis sekolah atau TU (Harian Jogja, 7 Maret 2009). Pada kondisi normal, pengalihan fungsi dari jabatan fungsional guru ke dalam tugas struktural hanya dapat dilakukan melalui mekanismen perolehan angka kredit jabatan fungsional guru, tidak didasarkan atas kualifikasi ijazah, selama ketentuan tentang standar kualifikasi pendidik menurut PP 19 Tahun 2005 belum efektif berlaku. Guru yang dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun tidak mampu mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat berikutnya, dapat diusulkan untuk dibebaskan dari jabatan fungsional guru. Persoalannya ketentuan ini selama ini tidak pernah diimplementasikan, jika diimplementasikan akan banyak guru yang diadministrasikan karena sebagian besar guru setelah mencapai golongan ruang IV/a akan parkir sampai pensiun atau melebihi ketentuan maksimal 7 (tujuh) tahun dalam menduduki pangkat/golongan terakhir. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar guru merasa kesulitan mengumpulkan 12 poin angka kredit unsur pengembangan profesi sebagai persyaratan untuk kenaikan ke IV/b. Agar ada rasa keadilan, maka guru yang parkir pada golongan ruang IV/a juga harus dipersoalkan. Jangan hanya guru TK saja yang dipersoalkan, karena mereka dulu diangkat dengan ijazah SPG TK atau DII PGTK, kemungkinan sekarang belum memiliki kesempatan dan biaya untuk melanjutkan studi sarjana.

Seharusnya pemerintah kabupaten, termasuk DPRD, mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi para pendidik di wilayahnya. Program yang dapat dilakukan adalah pemberian dana bantuan pendidikan kepada para guru TK agar meringankan biaya untuk melanjutkan studi. Program pemberian dana bantuan pendidikan bagi guru tampaknya sudah berjalan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Upaya kongkret lainnya adalah melakukan kerja sama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi (UNY atau UT) dalam rangka pemenuhan standar kualifikasi guru TK di wilayahnya.