Pramuka1Yogyakarta (26/09/2015) Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Pramuka disebutkan bahwa pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk pada jalur pendidikan nonformal. Namun pendidikan kepramukaan belum disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 26 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari tujuh ayat mengatur keberadaan jalur pendidikan nonformal tidak menyebut pendidikan kepramukaan. Padahal Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan merupakan bentuk pendidikan nonformal.

Karena itulah pada pembahasan revisi Undang-Undang Sisdiknas yang diselenggarakan oleh Ditjen PAUD dan Dikmas (21-23/09/2015), mengemuka usulan dimasukkannya pendidikan kepramukaan pada ayat yang mengatur jenis pendidikan nonformal. Ketentuan tersebut sekarang tercantum dalam ayat (3). Pasal 26 ayat (3) diusulkan menjadi “Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keluarga, pendidikan kepemudaan, pendidikan kepramukaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”

Memasukkan pendidikan kepramukaan pada UU Sisdiknas menjadi penting karena undang-undang ini memayungi seluruh komponen dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian Undang-undang tentang Gerakan Pramuka posisinya menjadi lex spesialis. Sehingga terjadi sinkronisasi antara UU Sisdiknas dan UU Gerakan Pramuka. Hal mana juga terjadi pada UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Dokter. [fauziep]