pelaksanaan UNDenpasar (20/11/2015) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata, menghendaki agar uji kompetensi pamong belajar dan penilik dilaksanakan serempak bersama dengan uji kompetensi guru pada bulan November 2015 ini. Sebenarnya ini wujud sikap non diskriminatif pemerintah terhadap pamong belajar dan penilik yang selama ini sebagai insan pendidikan nonformal sering merasa termarjinalkan. Kebijakan ini masih menyisakan beberapa persoalan, karena belum siapnya infrastruktur data dan bank soal uji kompetensi pamong belajar dan penilik. Di sisi lain, pamong belajar dan penilik mengalami kebingungan karena banyak yang tidak informasi uji kompetensi dengan jelas.

Pada awalnya uji kompetensi pamong belajar dan penilik hendak dilaksanakan dengan menggunakan pola yang sama dengan uji kompetensi guru (UKG). Uji kompetensi pamong belajar dan penilik awalnya akan dilaksanakan secara online seperti UKG, namun ada beberapa persoalan yang menyebabkan akhirnya rencana tersebut dibatalkan.

Pertama, belum ada data digital yang tersedia di server sebagaimana halnya data guru. Bahkan jumlah pasti pamong belajar dan penilik secara by name belum ada data yang valid. Guru disamping pernah dientri pada data “Padamu Negeri” juga ada pada Data Pokok Pendidik (DAPODIK), sedangkan pamong belajar dan penilik belum pernah dientri pada basis data online mana pun.

Kedua belum siapnya instrumen uji kompetensi pamong belajar dan penilik. Sebenarnya pedoman dan instrumen uji kompetensi pamong belajar dan penilik sudah mulai disusun sejak tahun 2012, sudah ada instrumennya. Hanya instrumen yang sudah disusun tidak sinkron dengan sistem UKG yang dilakukan secara online dan menggunakan soal pilihan ganda. Instrumen uji kompetensi pamong belajar yang ada berupa soal esai dan penugasan dengan harapan dapat mengukur kemampuan pamong belajar tidak hanya dari aspek kognitif saja namun juga pada aspek psikomotor.

Instrumen uji kompetensi yang menggunakan pola pilihan ganda dan dilakukan secara online memerlukan banyak paket soal yang masing-masing memiliki bobot yang sama. Sudah barang tentu pengembangan instrumen uji kompetensi pilihan ganda ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal keputusan pamong belajar dan penilik diikutkan pada uji kompetensi bersamaan dengan UKG baru pada awal Oktober 2015.

Akhirnya uji kompetensi pamong belajar dan penilik diputuskan dilakukan dengan manual menggunakan lembar jawab, bukan secara online atau pun offline. Diputuskan pula uji kompetensi dilaksanakan pada serempak tanggal 30 November 2015. Kegiatan uji kompetensi dikoordinasikan oleh setiap wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Regional (BP PAUDNI dan PP PAUDNI). Lokasi tempat uji kompetensi (TUK) ditetapkan oleh setiap UPT.

Berikut ini daftar provinsi yang dikoordinasi oleh UPT Regional:

  1. BP PAUDNI Regional I Medan: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.
  2. BP PAUDNI Regional II Surabaya: Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.
  3. BP PAUDNI Regional III Makassar: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
  4. BP PAUDNI Regional IV Banjarbaru: Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
  5. BP PAUDNI Regional V Surabaya: Nusa Tenggara Barat dan Bali.
  6. BP PAUDNI Regional VI Jayapura: Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
  7. PP PAUDNI Regional I Bandung: Jawa Barat, DKI, Bengkulu, dan Banten.
  8. PP PAUDNI Regional II Semarang: Jawa Tengah, DIY dan Lampung.

Uji kompetensi pamong belajar dan penilik yang pertama kali dilakukan ini memiliki fungsi ganda yaitu pertama untuk melakukan pemetaan, kedua bagi yang lolos uji kompetensi akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan untuk syarat kenaikan jabatan.

Menilik fungsi uji kompetensi pamong belajar dan penilik sebenarnya tidak ada alasan bagi pamong belajar dan penilik untuk stress atau tertekan. Justru menurut hemat saya uji kompetensi ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk instrospeksi terhadap kualitas diri dalam memahami kompetensi jabatan yang disandang. Sudah barang tentu harus dilepaskan prasangka terhadap pola uji kompetensi yang menggunakan pilihan ganda dan hanya akan mendeteksi ranah kognisi saja.

Paling tidak sebagai wahana untuk melakukan pemahaman terhadap kompetensi jabatan pamong belajar dan penilik instrumen berupa pilihan ganda cukup untuk melakukannya. Memang untuk mengukur kompetensi sebaiknya meliputi ranah afeksi dan psikomotor sehingga diperlukan bentuk instrumen selain berbentuk tes pilihan ganda.

Materi uji kompetensi terdiri dari 60% standar kompetensi pamong belajar atau penilik dan 40% tugas pokok pamong belajar atau penilik. Standar kompetensi pamong belajar diambil dari Peraturan Mendikbud Nomor 152 Tahun 2014, dan standar kompetensi penilik diambil dari Peraturan Mendikbud Nomor 98 Tahun 2014. Sedangkan uraian tugas pokok pamong belajar sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010, dan uraian tugas pokok penilik sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB nomor 14 Tahun 2010.

Karena itu, bagi pamong belajar dan penilik yang sudah terbiasa melaksanakan tugas pokok sesuai sebenarnya tidak perlu cemas apalagi takut menghadapi uji kompetensi ini. Jika pun seorang pamong belajar madya hasil tes uji kompetensi tidak baik, yang bersangkutan tidak akan diturunkan menjadi pamong belajar muda atau tunjangan jabatan akan dihapus. Tidak. Justru hasil uji kompetensi ini akan mengetahui sejauhmana peta kompetensi pamong belajar dan penilik, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam upaya peningkatan kompetensi pamong belajar dan penilik.

Silahkan klik tautan berikut untuk mengunduh:

  1. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar.
  2. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik.
  3. Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok Pamong Belajar.