LOGO IPABI FINALPengantar
Hal mendasar bagi Pamong Belajar dalam perlindungan adalah belum adanya payung hukum yang tegas sebagai dasar dalam melaksanakan tugas pokoknya. Beberapa ketidakjelasan landasan yuridis Pamong Belajar dalam melaksanakan tugasnya adalah:

  1. Ketiadaan pasal atau ayat dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Walaupun di dalam PP nomor 17 Tahun 2010 pasal 171 ayat 2 huruf d sudah dijelaskan mengenai Pamong Belajar, namun menyimak pasal 176 ayat 4 dalam PP yang sama dimana disebutkan bahwa pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Artinya selama ini, Pamong Belajar belum memiliki standar yang jelas sebagai pendidik.
  2. Kondisi tersebut diperburuk dengan belum dikeluarkannya standar kualifikasi akademik dan kompetensi Pamong Belajar sebagai tolok ukur kinerja Pamong Belajar.
  3. Revisi Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya belum diterbitkan, padahal PermenPAN ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pengembangan karier Pamong Belajar sebagai pejabat fungsional.

Persoalan yang Dihadapi
1. Belum adanya peraturan perundangan-undangan yang mempertegas tugas pokok Pamong Belajar sudah barang tentu akan menyulitkan pemberian perlindungan ketika menghadapi masalah hukum dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan belum ada standar kompetensi yang jelas bagaimana Pamong Belajar harus melaksanakan tugasnya. Artinya tugas pokok dan standar kompetensi Pamong Belajar harus terlebih dahulu memiliki payung hukum, setelah itu kita baru bisa berpikir bagaimana memberikan perlindungan kepada Pamong Belajar dalam melaksanakan tugas profesinya.
2. Beberapa daerah sudah menetapkan Pamong Belajar dipensiun pada usia 56 tahun, padahal menurut Keputusan Presiden nomor 49 Tahun 1995 Pamong Belajar yang telah menduduki golongan ruang III/c dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun. Mengingat Pamong Belajar menurut UU nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 adalah pendidik sebagaimana juga guru apakah Pamong Belajar harus menerima perlakuan diskriminatif ini?
3. Saat ini jumlah Pamong Belajar banyak berkurang jumlahnya, terdapat tiga faktor yang menyebabkan berkurangnya Pamong Belajar, yaitu (1) dipromosikan ke dalam jabatan struktural atau jabatan lainnya; (2) memasuki masa pensiun, dan (3) mengajukan diri mutasi menjadi guru. Namun semua itu tidak diimbangi dengan rekrutmen Pamong Belajar yang memadai.
4. Kesejahteraan Pamong Belajar dirasakan masih sangat jauh dibandingkan dengan pendidik formal (guru). Memang untuk menuntut agar menyamai dengan kesejahteraan yang saat ini sudah diperoleh guru sangat sulit dan memerlukan anggaran yang besar, namun demikian setidaknya ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pamong Belajar melalui pemberian tunjangan fungsional dan tunjangan profesi.

Upaya yang Perlu Dilakukan
Kiranya sebelum membicarakan hal teknis terkait dengan sistem perlindungan bagi Pamong Belajar, hal yang lebih substansial adalah menyisir apakah aspek legal formal Pamong Belajar sudah beres atau belum. Kita tidak bisa bicara mengenai perlindungan bagi Pamong Belajar jika selama ini Pamong Belajar belum memiliki payung hukum. Artinya langkah pertama yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan bagi Pamong Belajar adalah memberikan payung hukum itu sendiri.