Diklat R and D 053 (2)Oleh: Agus Sadid

Pendahuluan

Pelantikan kabinet Kerja Jokowi-JK, sudah selesai dan para menteripun sudah mulai tancap gas, menjalankan program kerjanya. Tentunya kita semua berharap, kabinet Kerja mampu bekerja dengan baik dan membawa Indonesia dengan penduduk lebih dari 280 juta jiwa kearah kejayaan. Fokus pada urusan pendidikan, dengan menteri yang baru, Anies Baswedan, segudang masalah pendidikan telah memnuggu untuk segera dicarikan solusinya. Pertama terkait disparitas antara pendidikan di kota dan desa, bagaimana kondisi pendidikan baik sarana dan kualitas guru yang begitu memprihatinkan antara sekolah di desa dan dikota. Kedua, pemenuhan kebutuhan terhadap akses dan perluasan layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun dan ketiga kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang masih relatif rendah. contohnya saja, kegiatan Uji Kompotensi Awal (UKA) yang semula dijadikan prasarat bagi guru penerima sertifikasi, tetapi secara keras ditentang oleh para guru melalui PGRI. Fakta hasil UKA secara nasional untuk rata-rata poin guru SD hanya 55, guru SMP 60 dan guru SMA/K hanya 50. Inilah yang saya sebutkan sebagai kualitas guru yang masih memprihatinkan.

 Disfungsi Sertifikasi

Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Anis Baswedan, memberikan pernyataan yang miring tentang pendidikan, bahwa pendidikan bukanlah investasi (detik.com/28 Oktober 2014). Pernyataan ini tentunya sangat mengejutkan dan memberikan perenungan yang mendalam. Tetapi jika kita cermati bahwa ibarat sebuah perusahaan, Kemdikbud, telah mengucurkan modal yang luarbiasa fantastis. Widiyanto dalam Tempo (31-10-2014) menyebutkan bahwa anggaran untuk sertifikasi guru dalam APBN 2014 mencapai Rp.60,5 triliun, naik 50% dibanding tahun 2013. Jika diinvestasikan modal tersebut kedalam pembangunan fisik maka anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk membangun 302.500 sekolah, atau 145 juta orang miskin disertakan dalam BPJS atau  membangun 358.500 km jalan raya.

Sekarang bagaimana dengan dampak investasi Kemdikbud terhadap pendidikan melalui pemberian sertifikasi guru. Alih-alih, hasil evaluasi program sertifikasi guru ternyata masih belum mampu meningkatkan kinerja guru, dan atau mendorong pertumbuhan profesional (profesional growth)  kearah yang lebih baik. Dilapangan, justru hasil-hasil pendidikan, performansi guru dan capaian kinerja guru masih belum memuaskan. Dana-dana tunjangan profesi guru justru digunakan untuk kepentingan konsumtif bukan untuk mendorong pertumbuhan profesional guru misalnya membeli buku-buku kependidikan, membeli laptop dan pembiayaan inernet-wi-fi yang berguna untuk kepentingan pengembangan profesi guru atau bahkan kegiatan-kegiatan mandiri melakukan riset atau PTK yang hasil-hasilnha didesiminasikan diantara para guru.

Meminjam istilah Hargreaves dan Fulan (2013) bahwa sejatinya investasi pendidikan kepada guru merupakan bentuk investasi profesional capital yang merupakan alat keberhasilan pendidikan. berbeda dengan pernyataan Anis Baswedan yang menentang konsep pendidikan sebagai hal yang bukan investasi. Pemikiran hargreaves dan Fulan tersebut, menyebutkan bahwa konsep investasi pendidikan mencakup tiga hal yaitu (1) human capital, (2) social capital dan (3) decisional capital. Secara kasat mata, dalam pola pikir bisnis, maka jika kita inves modal 1 juta maka dalam tenpo singkat bisa mendapatkan keuntungan 2jt-3jt, dan modal yang 1 jt dapat segera kembali. Namun, didunia pendidikan tentunya sangat berbeda. Pemikiran menggeser investasi pendidikan selayaknya investasi dibidang bisnis atau properti tentunya akan mendekatkan kepada pemikiran kepada kapitalis. Pemikiran ini yang banyak ditentang oleh masyarakat.

Pendidikan harus diyakini sebagai sebuah investasi, karena dengan menanamkan modal pada sektor pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM maka akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kita bisa bayangkan seandainya pemerintah ragu memberikan bantuan atau menginvestaikan dana kepada pendidikan, maka tidak akan mungkin tercapai peradaban yang lebih tinggi. Seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, harus mengambil langkah-langkah kebijakan pembangunan SDM yang lebh masif dan berkelanjutan. Instrumen pendidikan masih efektif untuk mencapai SDM yang lebih baik. Mereduksi pendidikan hanya pada arus modal, bagaimana kembali modal dengan cepat, bagaimana menghitung untung, maka akan mengembalikan Indonesia pada kerendahan peradaban.

Menguatkan Investasi

Problematika pendidikan memang sangat kompleks. Kualitas guru hanya salah satu aspek yang masih belum mampu tertangani, upaya pemerintah sudah cukup baik, dengan memberikan apresiasi dan peningkatan kesejahteraan kepada para guru melalui program sertifikasi guru, yang telah menyedot anggaran lebih dari 50% APBN untuk pendidikan. kita semua mendukung keberlanjutan program tersebut, sekarang pemrintah harus tegas membuat regulasi yang ketat, tetapi niatnya adalah untuk mewujudkan guru yang berkualitas, bukan menghambat atau mempersulit guru memperoleh tunjangan profesi. Regulasi yang tegas tersebut misalnya (1) menetapkan UKA sebagai prasyarat mendapatkan tunjangan profesi, (2) menetapkan bagi guru yang bersetifikasi untuk menulis jurnal ilmiah setahun 2 kali yang terbit di majalah jurnal ilmiah baik pusat maupun provinsi, (3) mewajibkan guru bersertifikasi memiliki kelompok belajar binaan di sekolah berdasarkan minat dan ketertarikan siswa, sehingga mampu berprestasi dibidang non akademik, (4) wajib mengikuti program pembinaan profesionalisme yang dilakukan secara mandiri dalam bentuk focus group discussion, workshop pengembangan kurikulum, supervisi sejawat.

Program BOS, dalam mendukung gerakan wajib belajar 12 tahun, adalah sebuah investasi pendidikan, sebagaimana sertifikasi guru. BOS, KIP (kartu Indonesia Pintar)  dan sertifikasi guru sebagai salah satu investasi pendidikan yang telah menelan biaya sangat besar memamng harus terus dikritisi. Upaya mengkritisi tersebut dilakukan secara proporsional dan profesional, diantaranya (1) pemberian bantuan yang tepat orang melalui model pendataan terintegrasi dengan data di RT/RW, terutama dalam menetapkan keompok miskin dan non miskin, (2) melaporkan ketidak tepatan penerima tunjangan setifikasi guru kepada pihak terkait, (3) menanyakan ketentuan atau regulasi yang tidak pro pendidikan, dan masyarakat bersama LSM wajib bersatu padu membersihkan mafia pendidikan.

 Penutup

Saya mau menegaskan kembali bahwa pendidikan masih merupakan sebuah investasi, yang dihajatkan untuk meningkatkan SDM. Kesalahanan, kekurangsempurnaan dalam pemberian dana pendidikan adalah manusiawi, dan dapat diperbaiki melalui penerbitan regulasi yang tepat. Dalam kaitanya dengan pendidikan sebagai profesional capital, maka masyarakat bersama LSM berkewajiban mengawal dana-dana pendidikan agar terarah dan sesuai tujuan. Pemikiran kapitalis dalam dunia pendidikan, membangun pendidikan untuk kepentingan modal demi profit, maka akan menghancurkan pendidikan itu sendiri. kita semua harus meyakini bersama bahwa pendidikan adalah investasi di masa datang. Mari kita perbaiki secara bersama-sama melalui peran aktif kita sebagai masyarakat pendidikan pada aspek disparitas pendidikan, kualitas pendidik, program BOS, program KIP dan sertifikasi guru, sehingga dana-dana yang telah tersalurkan dapat efektif berdaya guna dan berhasil guna. Ingat kita rakyat berhak mengawasi perjalanan danaa-dana tersebut, karena dana yang diinvestasikan adalah dana APBN, yang berrati dana rakya, dana kita semua sebagai rakyat Indonesia.

*) Agus Sadid, M.Pd., pemerhati pendidikan dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pamong Belajar Indonesia Nusa Tenggara Barat

Sumbangan tulisan pihak ketiga belum tentu menggambarkan pandangan atau sikap pemilik blog.