payung-uu-300x268Yogyakarta (05/09/2015) Payung hukum perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal masih lemah. Bahkan sebenarnya kalau mau jujur ada pasal dalam Peraturan Pemerintah yang menghambat rencana perubahan tersebut. Namun di sisi lain kebutuhan untuk perubahan tersebut sudah sangat mendesak, jika tidak segera dilakukan maka masyarakat yang akan dirugikan.

Nomenklatur satuan pendidikan bisa dirujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa terdapat satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Kemudian pada pasal  26 ayat (4) disebutkan satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Ayat inilah yang kemudian dipersoalkan karena tidak mengakomodasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal. Pada saat undang-undang tersebut dibahas dan disusun keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan Keputusan Mendikbud nomor 023/O/1997 dalam mana Sanggar Kegiatan Belajar berfungsi sebagai lembaga percontohan yang kemudian ketika diserahkan menjadi urusan daerah otonom statusnya menjadi unit pelaksana teknis dinas. Boleh jadi saat pembahasan naskah akademik dan pasal/ayat undang-undang tersebut saat itu tidak ada pemangku kepentingan yang menyuarakan aspirasi agar Sanggar Kegiatan Belajar dijadikan sebagai satuan pendidikan nonformal.

Bukan berarti Sanggar Kegiatan Belajar tidak punya payung hukum untuk dijadikan sebagai satuan pendidikan nonformal. Dalam pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan di antaranya bahwa penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Ayat ini menjadi pintu masuk karena dalam pasal 26 ayat (4) disebutkan adaya satuan pendidikan sejenis.

Hanya sayang ketentuan pasal 26 ayat (7) tentang satuan pendidikan sejenis tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, begitu pula tidak diatur dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

Dasar yang digunakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam surat permohonan ke Bupati/Walikota seluruh Indonesia adalah Peraturan Mendikbud nomor 81 Tahun 2013, yaitu bahwa bentuk lain satuan pendidikan pendidikan nonformal sejenis ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Mendikbud nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal inilah yang digunakan sebagai dasar kementerian untuk merubah Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal dan dikategorikan dalam satuan pendidikan nonformal sejenis.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat (4) disebutkan kemungkinan adanya satuan pendidikan sejenis. Namun sayang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan kedua peraturan pemerintah perubahannya tidak diatur secara lebih detail adanya satuan pendidikan sejenis pada jalur pendidikan nonformal. Sekonyong-konyong muncul pada Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013. Sebenarnya permendikbud tersebut sebenarnya hanya mengatur pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa satuan pendidikan nonformal dapat didirikan oleh (1) perorangan; (2) kelompok orang; dan/atau (3) badan hukum. Tidak ada klausul satuan pendidikan nonformal dapat didirikan oleh pemerintah daerah.

Boleh jadi, sebenarnya  permendikbud tersebut secara substansi berusaha untuk konsisten dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan. Pada pasal 102 ayat (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Prinsip ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pendidikan nonformal memang diharapkan tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat. Sebenarnya prinsip ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 16 yang berbunyi “Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.” Artinya, ada payung hukum terbentuknya satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah (baca kabupaten/kota). Namun sayang pasal dalam Undang-Undang ini kemudian dikebiri oleh pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.

Tetap ada landasan yuridis setingkat undang-undang bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk satuan pendidikan nonformal. Sudah barang tentu tidak berwujud Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, majelis taklim, kelompok belajar, balai belajar bersama, dan rumah pintar. Karena menurut Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, satuan pendidikan nonformal tersebut hanya dapat didirikan oleh (1) perorangan; (2) kelompok orang; dan/atau (3) badan hukum. Artinya, satuan pendidikan nonformal yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota menggunakan nomenklatur di luar yang diatur dalam permendikbud tersebut.

Berbeda dengan satuan PAUD, Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 mengisyaratkan bahwa Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis dapat didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota (pasal 2).

Jika Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 dijadikan rujukan untuk melakukan perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal masih sangat lemah. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nonformal dari dan oleh masyarakat, bisa diasumsikan hanya berlaku bagi satuan pendidikan nonformal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Oleh karena itu sebagai jalan tengah, penerbitan Permendikbud tentang Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal adalah suatu keharusan.

Permendikbud tersebut diperlukan sebagai rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam merancang perubahan Sanggar Kegiatan Belajar. Boleh jadi jika tidak segera diterbitkan, maka struktur organisasi dan rumusan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar akan bermacam-macam bentuknya. Bahkan mungkin nomenklaturnya pun akan bisa berbeda-beda di setiap daerah. Perbedaan sturktur organisasi, fungsi dan nomenklatur akan menyulitkan bagi pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan.

Saat ini sudah terbentuk Forum Nasional Sanggar Kegiatan Belajar yang beranggotakan perwakilan (pimpinan/kepala) Sangggar Kegiatan Belajar se-Indonesia. Sudah seharusnya forum ini melobi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat untuk segera mengajukan draf permendikbud kepada Mendikbud. Di samping Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) sebagai asosiasi profesi pamong belajar yang sebagian besar berumah di Sanggar Kegiatan Belajar harus diajak serta membahas draf permendikbud tersebut. Jika tidak diajak serta, sudah layak dan memiliki legal standing untuk mengajukan diri ikut serta terlibat di dalamnya.

Dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 disebutkan bahwa organisasi profesi sebagai salah satu elemen ekosistem pendidikan. Kemendikbud mengharapkan organisasi profesi memiliki kontribusi besar. Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan  menentukan arah kebijakan  pendidikan. Persoalannya IPABI sebagai organisasi profesi yang diakui resmi oleh kementerian akan mengambil momentum ini atau tidak.

Momentum untuk ikut terlibat dalam melakukan pembenahan, paling tidak pada tahap awal tambal sulam menutupi kelemahan payung hukum Sanggar Kegiatan Belajar. Dalam jangka panjang aktif memberikan masukan dalam revisi undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional agar pamong belajar dan Sanggar Kegiatan Belajar memiliki kedudukan hukum yang lebih jelas. [fauziep]

Sumber foto: http://www.mappijatim.or.id/ragam-berita/profesi-penilai-butuh-payung-uu.html