Agus SadidOleh: Agus Sadid, M.Pd (Pemerhati Pendidikan)

Pendahuluan

Keprihatinan saya terhadap apa yang terjadi di dunia pendidikan bukan tanpa alasan, pertama pemerintah yang tidak konsisten menjalankan amanat UU mengalokasikan minimal 20% untuk pendidikan, dan ingat bahwa 20% anggaran tersebut bukan untuk pembayaran gaji/ insentif guru dan dosen, tetapi untuk pengembangan kualitas Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK), perluasan akses pendidikan sehingga mengurangi disparitas pendidikan, mengembangkan kemampuan riset sekolah dan PT. Kedua adalah ketidakpeduliannya pada jalur PAUDNI, bagaiamana jalur pendidikan yang satu ini terseok, tersingkir dan tertinggal jika dibandingkan jalur pendidikan formal. Saya menyebut bahwa perhatian pemerintah terhadap PAUDNI “tidak manusiawi”. Mengapa demikian, karena hal yang paling nyata yaitu keberimbangan anggaran untuk berbagai hal seperti pengembangan kapasitas, perbaikan sarana prasarana, pemberian insentif, bansos dan blockgrant pusat untuk peningkatan mutu PTK PAUDNI, benar-benar sangat memprihatinkan. Pemerintah mulai dari pusat-provinsi dan daerah wajib merubah pola pikir tentang konsep pembangunan pendidikan, yang harus meliputi pendidikan formal dan non formal.

Minimnya perhatian pemerintah kepada dunia PAUDNI, dapat ilihat juga pada sebaran distribusi dana pembangunan pendidikan pada jalur PAUDNI mulai dari pusat-provinsi dan daerah. Saya mencermati, salah satu kasus di provinsi NTB, bagaiman sebaran dana yang tidak adil untuk PAUDNI. Alokasi dana pengembangan PAUDNI di prov NTB hanya 4-10% dari total anggaran untuk pendidikan. turun pada tingkat kabupaten/kota anggaran pendidikan semakin mengkerucut hanya berkisar antara 3-7%. Kondisi ini, tentunya sangat menganggu pencapaian pembangunan SDM melalui jalur PAUDNI. Ketidaksadaran pemerintah pusat-provinsi-daerah terhadap keberadaan jalur PAUDNI,menyebabkan carut marut pendidikan semakin tidak mampu teratasi. Kemiskinan, buta aksara, pengangguran, APK PAUD, pemberdayaan sosial masyarakat, kesetaraan gender, cenderung meningkat di NTB, bahkan yang paling parah adalah masalah “simpang-siur” buta aksara, yang secara data BPS (2013) NTB masih merupakan kantong buta aksara terbesar secara nasional, yang hingga kini mencapai 300 ribu lebih.

Bentuk Apresiasi

Jika pemerintah memberikan apresiasi yang cukup bagus pada setiap pemenang juara MTQ tingkat nasional atau para atlet olahraga juara nasional, dengan memberikan bentuk penghargaan seperti (1) uang bonus yang besar, dan (2) diangkat menjadi CPNS, maka penghargaan semacam ini yang sangat diharapkan juga kepada para Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI seperti pendidik PAUD, pengelola PKBM, tutor keaksaraan, instruktur kursus yang telah meraih juara nasional pada beragam lomba seperti tutor berprestasi nasional, pengelola PKBM berprestasi nasional, pendidik PAUD berprestasi nasional dan pengelola PAUD berprestasi nasional. Temuan dilapangan, para juara nasional dalam ajang lomba PTK PAUDNI berprestasi justru tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Padahal mereka membawa nama baik, mengharumkan provinsi dan daerah masing-masing. Ibarat pepatah “habis manis, sepah dibuang”.

Untuk PTK PAUDNI yang berstatus sebagai PNS adalah (1) pamong belajar, (2) penilik dan (3) kepala SKB, sedangkan pada jenis PTK PAUDNI lainnya seperti tutor keaksaraan, tutor PAUD, pengelola PAUD, pengelola PKBM dan instruktur kursus, bukanlah PNS, dan harapan mereka tentunya, memberikan penghargaan CPNS atas prestasi di tingkat nasional, merupakan wujud konkret yang diharapkan. Peran mereka di jalur PAUDNI bukan main-main. Para PTK PAUDNI sebagai ujung tombak pelaksanaan program PAUDNI, melayani kebutuhan belajar masyarakat yang beragam, dan meningkatkan kualitas hidup mereka, khususnya kaum marginal,  sangat penting. Berbagai masalah pendidikan, misalnya buta aksara, kemiskinan dan pengangguran, hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan pendidikan. Bentuk pendidikan yang tepat adalah melalui jalur PAUDNI, dan tanpa peran pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI seperti tutor, instruktur pengelola, pamong belajar dan penilik, maka jangan harap peningkatan SDM dapat tercapai.

Penghargaan kepada para PTK PAUDNI  harusnya setara dengan penghargaan yang diberikan kepada para atlet dan peserta MTQ yang berprestasi tingkat nasional, dimana pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota memberikan apresiasi seperti diterima sebagai pegawai BUMN/BUMD dan diangkat sebagai PNS melalui jalur khusus yaitu jalur prestasi. Para PTK PAUDNI seperti pengelola PKBM, pengelola TBM, tutor keaksaraan, pendidik PAUD, pengelola PAUD dan instruktur kursus dan LKP benar-benar merupakan ujung tombak pemberdayaan dan pengentasan masyarakat dari keterpurukan dalam bidang pendidikan. pendidikan kita tidak akan pernah maju dan bermartabat, jika penghargaan kepada para pelaku pendidikan di khususnya PAUDNI tidak dihargai setara dengan hasil dan prestasi yang telah ditorehkan.

Pemerintah provinsi NTB harus menjadi perintis dalam memberikan penghargaan kepada duta-duta provinsi yaitu PTK PAUDNI yang telah membawa nama baik, mencitrakan NTB sebagai daerah yang sejajar dengan daerah lain melalui karya dan prestasi yang dicapai ditingkat nasional. Penerimaan CPNS melalui jalur prestasi, sangat dimungkinkan, dan kebutuhan didaerah juga cukup tinggi. NTB harus membuktikan segenap komitmennya dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah memberikan penghargaan yang pantas bagi para PTK PAUDNI yang berprestasi di tingkat nasional. Perhelatan akbar Lomba Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat nasional di Bandung tanggal 9-15 Agustus, dan NTB cukup membanggakan karena berhasil mendapatkan medali emas (juara 1) untuk cabang mata lomba Pamong Belajar, dari 15 cabang mata lomba PTK PAUDNI. Prestasi ini bukan pretasi yang mudah diraih, ketatnya persaingan dan kualitas peserta dalam menyampaikan makalah, gagasan dan karya terbaiknya di bidang PAUDNI, untuk itu pemprov dan pemkab/kota wajib memberikan penghargaan yang berimbang.

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam proses menuju kualitas hidup, pelaku-pelaku pendidikan di bidang PAUDNI adalah orang yang telah terbukti mendidikasikan hidupnya, mencapai masyarakat yang cerdas. Tidak dapat dipungkiri bahwa, jika pendidikan NTB ingin maju, maka berikanlah penghargaan kepada para PTK PAUDNI berprestasi di tingkat nasional dengan komitmen nyata dari para kepala daerah. Memberikan ruang, menempatkan para PTK PAUDNI berprestasi menjadi CPNS melalui jalur prestasi, merupakan penghargaan yang saat ini sangat dinanti oleh mereka.  Inilah wujud konkret kepedulian pemerintah terhadap komitmen mendukung pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Mereka PTK PAUDNI yang telah berprestasi di tingkat nasional telah mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat di jalur PAUDNI, mereka bukan orang yang “main-main” tapi terbukti mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontruksi pembangunan SDM melalui jalur layanan PAUDNI.

Semoga program kerja dari pemerintahan yang baru Jokowi-JK, memberikan solusi nyata kepada para PTK PAUDNI yang berprestasi, menempatkan mereka sebagai CPNS melalui jalur prestasi. Kabine kerja yang akan disusun Jokowi-JK merupakan kabinet ekspektasi, dan kita akan membuktikan, apa yang dijanjikan oleh presiden baru Indonesia. Ingatlah, bahwa pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain, bahkan sesama Asia Tenggara. Pada sisi penghargaan dan apresiasi, maka upaya mengangkat para PTK PAUDNI berprestasi di tingkat nasional menjadi CPNS. Semoga pemerintah yang baru nanti mau mendengarkan dan mencermati tulisan ini.

Sumbangan tulisan pihak ketiga belum tentu menggambarkan pandangan atau sikap pemilik blog.