Lonceng KematianYogyakarta (07/01/2016) Pergantian tahun ini diwarnai dengan kejutan bagi Sanggar Kegiatan Belajar. Pada penghujung tahun, ketika rencana perubahan menjadi satuan pendidikan terealisasi Sanggar Kegiatan Belajar tidak bisa mengakses peserta didiknya ke ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK). Sangat menyesakkan Sanggar Kegiatan Belajar pada UNPK harus menginduk ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Alasannya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bukan satuan pendidikan.

Sebenarnya kebijakan tersebut kontradiktif dengan bunyi Pedoman Operasional Prosedur (POS) Ujian Nasional, dalam mana PKBM, SKB dan pondok pesantren bisa menjadi pintu masuk pendaftaran peserta ujian nasional jalur pendidikan nonformal. Tapi kenyataan aplikasi yang dikembangkan untuk pendaftaran peserta ujian nasional memaksa SKB bergabung dengan PKBM. Anehnya, sebagian besar dinas pendidikan kabupaten/kota tidak banyak yang membela kepentingan SKB sebagai unit kerja pemerintah daerah. Tidak sedikit yang memberikan saran untuk menginduk ke PKBM. Padahal ada semacam situasi psikologis yang tidak bisa diterima oleh pamong belajar SKB karena selama ini SKB ikut membina pendidik dan tenaga kependidikan PKBM.

Sebuah ironi sebuah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang relatif lebih bermartabat dan berkualitas harus menginduk atau mendompleng pada lembaga pendidikan swasta yaitu PKBM.

Padahal menurut Permendikbud nomor 57 Tahun 2015 pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu persyaratan peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan peserta didik dapat berasal PKBM, SKB dan pondok pesantren. Artinya secara normatif hukum peserta didik dari SKB bisa mengikuti UNPK tanpa harus mendompleng PKBM. Implikasi jika mendompleng maka dalam ijazah asal satuan pendidikan bukan dari SKB tapi dari PKBM.

Salah satu alasan yang digunakan adalah penyelenggara UNPK harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), jelas SKB tidak bisa mendapatkan NPSN karena bukan satuan pendidikan. Sementara itu berdasarkan peta jalan DAPODIK PAUD dan Dikmas, untuk aplikasi DAPODIK Pendidikan Masyarakat (Dikmas) baru akan dimulai pada tahun 2016 ini. Jadi suatu keanehan jika pada bulan Desember 2015 semua peserta didik UNPK harus terdaftar pada satuan pendidikan yang memiliki NPSN.

Artinya kebijakan penerapan NPSN dan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) terlalu dipaksakan dan tidak sinkron dengan peta jalan DAPODIK PAUD dan Dikmas. Inilah suatu kebijakan yang tidak bijaksana. Ketidakbijaksanaan tersebut juga dapat ditinjau bahwa SKB sedang dalam skema alih fungsi menjadi satuan pendidikan nonformal, bahkan draf Permendikbud tentang alih fungsi sudah disiapkan yang konon tinggal menunggu persetujuan Mendikbud.

Kecuali jika ke depan SKB memang tidak direncanakan untuk dialihfungsikan, maka kebijakan memaksakan untuk mendompleng pada PKBM dapat dipahami. Atau inikah lonceng kematian bagi Sanggar Kegiatan Belajar?

Sumber gambar: http://pandora-sunny.blogspot.co.id/2013/04/lonceng-kematian.html