Lonceng Kematian bagi Sanggar Kegiatan Belajar?

Lonceng KematianYogyakarta (07/01/2016) Pergantian tahun ini diwarnai dengan kejutan bagi Sanggar Kegiatan Belajar. Pada penghujung tahun, ketika rencana perubahan menjadi satuan pendidikan terealisasi Sanggar Kegiatan Belajar tidak bisa mengakses peserta didiknya ke ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK). Sangat menyesakkan Sanggar Kegiatan Belajar pada UNPK harus menginduk ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Alasannya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bukan satuan pendidikan.

Sebenarnya kebijakan tersebut kontradiktif dengan bunyi Pedoman Operasional Prosedur (POS) Ujian Nasional, dalam mana PKBM, SKB dan pondok pesantren bisa menjadi pintu masuk pendaftaran peserta ujian nasional jalur pendidikan nonformal. Tapi kenyataan aplikasi yang dikembangkan untuk pendaftaran peserta ujian nasional memaksa SKB bergabung dengan PKBM. Anehnya, sebagian besar dinas pendidikan kabupaten/kota tidak banyak yang membela kepentingan SKB sebagai unit kerja pemerintah daerah. Tidak sedikit yang memberikan saran untuk menginduk ke PKBM. Padahal ada semacam situasi psikologis yang tidak bisa diterima oleh pamong belajar SKB karena selama ini SKB ikut membina pendidik dan tenaga kependidikan PKBM.

Sebuah ironi sebuah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang relatif lebih bermartabat dan berkualitas harus menginduk atau mendompleng pada lembaga pendidikan swasta yaitu PKBM.

Padahal menurut Permendikbud nomor 57 Tahun 2015 pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu persyaratan peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan peserta didik dapat berasal PKBM, SKB dan pondok pesantren. Artinya secara normatif hukum peserta didik dari SKB bisa mengikuti UNPK tanpa harus mendompleng PKBM. Implikasi jika mendompleng maka dalam ijazah asal satuan pendidikan bukan dari SKB tapi dari PKBM.

Salah satu alasan yang digunakan adalah penyelenggara UNPK harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), jelas SKB tidak bisa mendapatkan NPSN karena bukan satuan pendidikan. Sementara itu berdasarkan peta jalan DAPODIK PAUD dan Dikmas, untuk aplikasi DAPODIK Pendidikan Masyarakat (Dikmas) baru akan dimulai pada tahun 2016 ini. Jadi suatu keanehan jika pada bulan Desember 2015 semua peserta didik UNPK harus terdaftar pada satuan pendidikan yang memiliki NPSN.

Artinya kebijakan penerapan NPSN dan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) terlalu dipaksakan dan tidak sinkron dengan peta jalan DAPODIK PAUD dan Dikmas. Inilah suatu kebijakan yang tidak bijaksana. Ketidakbijaksanaan tersebut juga dapat ditinjau bahwa SKB sedang dalam skema alih fungsi menjadi satuan pendidikan nonformal, bahkan draf Permendikbud tentang alih fungsi sudah disiapkan yang konon tinggal menunggu persetujuan Mendikbud.

Kecuali jika ke depan SKB memang tidak direncanakan untuk dialihfungsikan, maka kebijakan memaksakan untuk mendompleng pada PKBM dapat dipahami. Atau inikah lonceng kematian bagi Sanggar Kegiatan Belajar?

Sumber gambar: http://pandora-sunny.blogspot.co.id/2013/04/lonceng-kematian.html

9 tanggapan pada “Lonceng Kematian bagi Sanggar Kegiatan Belajar?”

  1. ijin share pa sebenarnya bukan kepala SKB sebagian besar dinas pendidikan kabupaten/kota tidak banyak yang membela kepentingan SKB sebagai unit kerja pemerintah daerah.Justru kami dari wilayah regional 1 Bandung terus berjuang memberikan saran pendapat kepada Pemerintah Pusat dan hal ini Dirjen Paud dan Dikmas terakhir kami melayangkan surat tertanggal 29 Desember 2015 ini sebagai wujud kepedulian kami hasil pembahasan kami pa

    Bandung, 29 Desember 2015

    Kepada
    Yth, Bapak Menteri Pendidikan dan
    Kebudayaan Republik Indonesia
    Melalui
    Bapak Dirjen Paud dan Dikmas
    Di
    J A K A R T A

    Salam Sejahtera,

    Dipermaklukan dengan hormat, memperhatikan rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal.
    Berkenaan hal dimaksud, dengan tidak melebihi kewenangan dan menguranggi rasa hormat, kami para Kepala UPT SKB se Wilayah Regional I Bandung, pada prinsipnya akan tunduk serta akan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami tidak mempunyai kewenangan apapun untuk menentukan sebuah kebijakan, tetapi kami mengharapkan adanya suatu perubahan peningkatan kapasitas SKB sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kedudukan, tugas fungsi dan Kewenangan yang jelas dan konstan tidak terpengaruh oleh regulasi peraturan, seperti halnya Pendidikan Formal.
    Sehubungan hal tersebut, kami para Kepala SKB se-Wilayah Regional I Bandung telah melakukan Diskusi dan mencoba mengkaji Draft Keputusan sebagaimana tersebut, semoga hasil dari diskusi kami ini dapat dijadikan bahan kajian dan pertimbangan lebih lanjut.
    Demikian surat ini kami sampaikan, permohonan maaf yang sedalam- dalamnya apabila kami para Kepala UPT SKB se-wilayah Regional I Bandung, ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

    Hormat kami,
    Kepala SKB se-Wilayah Regional I Bandung
    TTD

    Tembusan :
    1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
    2. Yth. Bapak Sekertaris Jenderal Paud dan Dikmas di Jakarta;
    3. Yth. Bapak Kepala BP PAUDNI Regional I di Bandung.

    Hasil Diskusi para Kepala UPTD Regional I Bandung tanggal 28 Desember 2015

    I. Tanggapan terhadap draft Perubahan Permendikbud tentang alih pungsi SKB menjadi Satuan pendidikan :
    1. Pada point mengingat :
    a. Mohon diperhatikan UU No. 43 tahun 2009 tentang pokok-pokok kepegawaian agar menjadi acuan hukum
    b. UU No. 5 tahun 2012 tentang ASN ( Aparatur Sipil Negara) agar menjadi acuan hukum dalam Permendikbud tentang alih fungsi SKB menjadi Satuan Pendidikan.
    c. UU No. 33 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat.
    2. Pasal 2 ayat 2
    a. Hurup b, mohon dijabarkan lebih lanjut tugas Satuan Pendidikan Nonformal.
    b. Pada kalimat “Kepala SKB sebagai jabatan struktural UPTD diubah menjadi ….”, kalimat tersebut diganti dengan kalimat “Kepala SKB sebagai jabatan struktural UPTD, dan atau menjadi jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan”, dengan pertimbangan bila dialihfungsikan mohon untuk diterbitkan terlebih dahulu peraturan pendukungnya (PP) tentang :
    1. Alih fungsi jabatan struktural ke fungsional (infasing jabatan)
    2. Peraturan tentang tunjangan tugas tambahan pamong belajar sebagai kepala satuan mohon diterbitkan terlebih dahulu.
    3. Peraturan tentang batas usia pensiun (BUP) bagi tenaga struktural yang dialih fungsikan menjadi tenaga fungsional mohon diterbitkan terlebih dahulu.
    4. Kepala urusan tata usaha tidak perlu dirubah, tetap menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha karena eselonisasinya menjadi turun, dari IV b ke Va. Hal ini berdampak pada pemahaman “penurunan jabatan eselon” (mohon dipertimbangkan terkait perubahan struktur organisasi versus perubahan fungsi)
    3. Pasal 3
    a. Ayat 1 kalimat menyelenggarakan program dirubah menjadi melaksanakan program.
    b. Ayat 2 kalimat menyelenggarakan dirubah melaksanakan
    c. Ayat 2 hurup e kalimat alih fungsi dari SKB dihilangkan
    4. Pasal 4 ayat 1,2, dan 3 mohon dikaji ulang.
    5. Pasal 5
    a. Ayat 1 point b urusan tata usaha harus tetap sub bagian tata usaha dengan eselon Ivb.
    b. Ayat 3 Urusan tata usaha dirobah menjadi kepala sub bagian
    6. Lampiran 1
    a. hurup A dan B angka 1 sampai dengan 6 mohon dikaji ulang
    b. kelompok jabatan fungsional angka 1 taman kanak-kanak mohon dilihat rancangan perubahan sisdiknas No. 20 tentang kewenangan taman kanak-kanak berada di direktorat mana ?. angka 8 duplikasi dengan angka 1
    c. Kepala Satuan dapat merekrut tenaga kependidikan mohon dikaji ulang karena bertentangan dengan kewenangan UU No. 43 tahun 2009 tentang pokok-pokok kepegawaian, UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, PP No. 99 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentikan pegawai. Kewenangan tersebut berada dipejabat pembina kepegawaian daerah dalam hal ini bupati/walikota. Kepala satuan tidak punya kewenangan tersebut.
    d. Bagan struktur organisasi mohon dikaji ulang.
    7. Lampiran 2, mohon dikaji ulang karena tidak sesuai dengan tujuan awal perubahan SKB menjadi satuan pendidikan.
    8. Konsistensi penjelasan tentang definisi UPTD pada pasal 1 ayat 2 dengan lampiran 1 huruf A (Kedudukan) pada nomor 2 (Sistem Pemerintahan Kab/Kota) agar diperjelas.

    II. a. Apabila tidak menjadi satuan Pendidikan, maka SKB tetap sebagai perangkat daerah dengan kewenangan menyelenggarakan satuan-satuan pendidikan di dalamnya ( Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan ).
    b. Sebagai tempat uji kopetensi bagi lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan program satuan pendidikan nonformal.
    c. Melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional pendidikan nonformal.
    d. Struktur organisasi mengacu pada PP No. 41 tahun 2007 tentang Perangkat Organisasi daerah

    III. Kewenangan pengelolaan SKB ditarik lagi ke pusat paling lambat 2017

    Demikian rekomendasi sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

    Hormat kami yang bertandatangan dibawah ini
    No. N A M A KAB/KOTA TANDA TANGAN
    1. Achmad Suherman, S.Ip Kabupaten Bangka
    2. Suwandi, S.Pd Kabupaten Bangka Selatan
    3. Abuseranudin, S.Pd Kabupaten Bengkulu Utara
    4. Saidina Akasa, SE Kabupaten Bengkulu Tengah
    5. Drs. Lutfi, M.Pd Kabupaten Pandeglang
    6. Ibrahim, S.Pd. M.Si Kabupaten Serang
    7. Drs. Yat Hidayat, M.Pd Kabupaten Sukabumi
    8. H. Uef Hilman Rifa’i, S,Pd, MM Kota Sukabumi
    9. Eman Sulaeman, S.Pd.MM Kabupaten Bandung

    No. N A M A KAB/KOTA TANDA TANGAN
    10. Dra. Hj. Enung Nurhayati Kabupaten Bandung Barat
    11. Subiatna, S.Pd.I Kkabupaten Bekasi
    12. Endah Surtini, SH., MM. Kabupaten Bogor
    13. Drs. Abdurakhman Sutara Kabupaten Ciamis
    14. Drs. Ferry Indra Kabupaten Cianjur
    15. Kusnadi, S.Sos. Kabupaten Cirebon
    16. Dede Muhidin, S.Pd., MM. Kabupaten Garut
    17. Drs. H. Inding Wahyudin, M.Si. Kabupaten Indramayu
    18. Dra. Hj. Atin Supriatin, S.Pd., M.Pd.
    Kabupaten Karawang

    19. Drs. Sultoni, M.Pd. Kabupaten Kuningan
    20. H. Momon, S.Pd., M.Pd. Kabupaten Majalengka
    21. Indra Nurkusenda, SE. Kabupaten Purwakarta
    22. Oha Suheryanto, S.Pd., M.Si. Kabupaten Sumedang
    23. Juminta, S.Pd. Kabupaten Subang
    24. Atang, M.M.Pd. Kabupaten Tasikmalaya
    25. N. Neni Susiyani, M.Pd. Kota Banjar
    26. Dra. Jumirah, MM. Kota Bekasi
    27. Drs. H. Beben Agusriadi Kota Bogor
    28. Ruscep Slamet, S.Pd. Kota Cimahi
    29. Drs. H. Rokila Kota Cirebon
    30. Bambang Eko Sukmono, S.Sos.
    Kota Depok

    31. Drs. Fadil Kota Tasikmalaya
    32. Sahri, S.Pd., M.Pd. Kabupaten Lebak
    33. Dra. Mimin Rosmiati, M.Si. Kabupaten Tangerang
    34. Yayah Suhaisiah, M.Pd. Kota Cilegon
    35. Siti Zubaidah, S.Pd., M.Pd. Kota Serang
    36. Melhan, M.Pd. Kabupaten Bengkulu Selatan
    37. Djuariningsih, S.Pd Kota Pangkal Pinang
    38. Deky Kurniawan, MM. Kabupaten Kaur

    No. N A M A KAB/KOTA TANDA TANGAN
    39. Hendri
    Kabupaten Kepahiyang

    40. Maryani, S.Pd. Kabupaten Lebong
    41. Darmadi, SE. Kabupaten Muko Muko
    42. Daharis Nasution, SH., MM. Kabupaten Rejang Lebong
    43. Supartijan, A.Ma. Kabupaten Seluma
    44. Wanhar, S.Pd. Kota Bengkulu
    45. Novita, S.Pd Kabupaten Bangka Barat

    Semua kepala SKB menandatangani dan aslinya disampaikan ke Pa Menteri

  2. ini yang bikin skb kelabakan, padahal di skb kami pendidikan kesetaraan menjadi andalanya bayangkan saja dengan jumlah wb , paket B kelas 7= 30, kelas 9 = 30 dankelas 9 = 30 orang, paket c kelas 10 = 60 orang
    kelas 11 = 30 orang dan kelas 12 = 25 siap ikut UNPK, belum lagi kelompok bermain dan tk, seunnguh ironis pembuatan kebijakan di negeri ini antara pejabat yang dulu dengan sekarang kurang komunikasi sehingga bawahan menjadi korban. Sungguh malang nasibmu pamong belajar yang harus siap-siap di demo oleh WB,Belum lagi kebijakan dinas pendidikan yang menganaktirikan skb dibandingkan dengan PKBM karena PKBM memberi upetinya lebih besar. Jangan-jangan pengambil kebikan dipusat juga begitu (lebih memperhatikan yang upetinya besar daripada kualitas penyelenggaraan hahahaaaaaaaa

  3. Kalau menurut saya, yang salah besar adalah pejabat pejabat Kemdikbud. Mereka tidak melihat llrealita di lapangan dimana SKB bnar benar menyelenggarakan Kesetaraan sesuai dengan prosedur dan lebih baik jika dibandingkan dwngan lrmbaga non SKB…
    Memang sangat krbijakan ini adalah kebijakan yg tidak bijak bagi krmajuan PNF………m.

  4. Ndak usah banyak pah pih poh kalau emang skb ndak segera menjadi satuan pendidukan berarti kami pkbm lebih maju dari anda ternyata kepala pkbm profesionalitas sedangkan kebanyakan kepala skb orang tempatan kepala daerah yng nota bene dari awal nggak ngeh ttng pnf taunya jd pejabat di skb dan lagi pula waktu ditawari jadi satuan paudni yo nggak mau lah khan mereka struktural bkn dari fungsional. Maka ayo skb lebur aja jadi pkbm

    1. Mana kepala pkbm yang profesional kenyataannya kepengurusan di PKBM seperti kerajaan sebagai ketua suaminya, bendahara istrinya , sekretaris menantunya, pelindung mertuanya dan nya-nya lain yang ada hubungannya kekeluargaan.

    2. Kalau memberi pernyataan jangan saling mengkambing hitamkan, apakah saya menuliskan hal yang negatif tentang PKBM dalam tulisan saya di atas?? Marilah kita bangun pendidikan nonformal dengan semangat kebersamaan bukan semangat saling menjatuhkan. PKBM tidak ada istilah kepala tapi ketua? Bukan begitu? atau saya yang gagal paham. Beda antara istilah kepala dan ketua. Silahkan dikaji dari sisi hukum dan bahasa. Harus cermat kalau kita menulis. Tulisan kita ibarat pisau, bisa berguna untuk memasak dan bisa pula untuk membunuh. Masih lebih banyak SKB yang lebih maju dari PKBM di wilayahnya, silahkan datang ke Jombang, Malang, Bantul, Purwokerto. Tapi juga ada SKB yang tidak lebih baik dari PKBM terbaik di wilayahnya. Jadi jangan salong menyudutkan. Okey??

  5. Jangankan para pejabat di Kemendibud, di Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten saja, mayoritas masih memiliki pola pikir PF dalam memahami permasalahan di PNF. Bahkan, khususnya di SKB Kota Salatiga sendiri, mayoritas Pamong Belajar-nya juga masih berpikiran PF daripada PNF.

    Mungkin untuk SKB yang sudah bagus(sangat memahami PNF), hal tersebut ini, menjadi persoalan serius. Tapi untuk SKB Kota Salatiga, hal tersebut sangat diperlukan. Kematian SKB Kota Salatiga, saya yakin akan membawa dampak positif bagi perkembangan PKBM di kota ini.

  6. Itu yang gagal paham yang bikin aplikasi. Kenapa gak mencermati dulu aturan-aturan yang berkenaan dengan UNPK? Begitu pula yang pesan aplikasi, kenapa tidak dicermati dulu dan disimulasikan sebelum diterapkan secara nasional.

Komentar ditutup.