elemen perubahanYogyakarta (9/12) Dr. Herry Widyastomo, APU, Kabid Dikmen Puskurbuk-Balitbang pada Workshop Evaluasi dan Tindak Lanjut Pendidikan SMA minggu lalu (5/12) di Cisarua Bogor, menjelaskan bahwa kewenangan pembuatan silabus oleh satuan pendidikan dirasakan terlalu berlebihan. Bahkan otonomi bidang pendidikan dirasakan juga kebablasan, semestinya pendidikan termasuk kewenangan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Tidak kurang anggota komisi X DPR Dedy Gumilar atau Miing Bagito pada saat Pertemuan Tahunan BAN PNF di Batam beberapa waktu lalu (2/12) mengatakan bahwa kita terlalu gegabah pada saat reformasi yang lalu menyerahkan pendidikan menjadi kewenangan daerah atau diotonomikan.

Untuk itulah, tanpa menarik kewenangan pendidikan dari pemerintah daerah otonom, maka perlu penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah.

Namun demikian tidak ada penghapusan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang ada pembagian kurikulum tingkat nasional, daerah dan sekolah. Menurut konstelasi kurikulum, sejak tahun 2006 selama mengikuti standar isi atau standar kompetensi lulusan sudah sah menurut peraturan perundangan. Namun tanpa memperhatikan kurikulum nasional dan daerah bisa mengakibatkan menggoyang keutuhan NKRI karena bisa disisipi ajaran yang sesat.

KTSP memang sungguh sangat ideal, karena guru yang memahami peserta didik sehingga guru yang sebaiknya menyusun kurikulum. Tapi yang terjadi adalah copy-paste kurikulum sekolah lain, hal ini disebabkan karena kemampuan guru belum disiapkan secara matang. Guru ketika kuliah belum disiapkan bagaimana mengembangkan kurikulum tapi bagaimana menerapkan kurikulum.

Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.

Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pada tingkat implementasi belum nampak. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kita tahu bahwa jika lampu merah harus berhenti tapi toh tetap nyelonong, hal ini menandakan baru sebatas tahu pengetahuan lalu lintas tapi belum memiliki kompetensi tertib lalu lintas.

Pada kurikulum 2013 silabus dan buku panduan guru (master teaching atau buku babon) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Guru tidak lagi menyusun silabus tetapi tetap menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan melaksanakan pembelajaran. Alasan pemerintah akan menyiapkan buku teks karena selama ini guru mengajar berdasarkan buku teks bukan standari isi atau silabus. Sayangnya banyak buku teks yang tidak sesuai dengan standar isi. Misalnya ditemui materi tentang istri simpanan, gambar Miyabi, bahkan gambar palu arit dalam buku-buku teks yang beredar.

Situasi inilah yang mendorong pemerintah akan menyediakan buku teks bagi guru, dan akan disusun oleh para guru mata pelajaran terpilih di bawah asistensi akademisi.