elemen perubahanYogyakarta (14/12) Penyusunan silabus atau pengembangan kurikulum yang ditarik di tingkat pusat berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 38 ayat (2). Dalam rancangan kurikulum 2013, pemerintah pusat menetapkan silabus disamping kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Satuan pendidikan atau guru tinggal menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Jika pemerintah hendak merubah kurikulum sesuai dengan rancangan yang ada sekarang ini, maka seharusnya undang-undang harus direvisi terlebih dahulu.

Dalam pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Padahal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mentargetkan mulai tahun ajaran 2013/2014 kurikulum 2013 yang disebut juga dengan kurikulum abad 21 sudah mulai diterapkan di sekolah. Lalu bagaimana dengan payung hukum kurikulum 2013 jika rancangannya seperti yang diuji-publikan. Merevisi undang-undang dalam waktu singkat, mengejar target bulan Juni sangatlah mustahil, apalagi saat ini draf rancangan belum juga diajukan ke DPR.

Perubahan kurikulum sesuai dengan perkembangan pengetahuan, ilmu, teknologi, sosial ekonomi dan kebutuhan masyarakat memang diperlukan. Kurikulum 2013 dirasakan lebih sederhana, khususnya bagi sekolah dasar. Namun agar tidak melanggar undang-undang maka revisi undang-undang harus disegerakan.

Sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU Sisdiknas disebutkan bahwa Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut PP 19 Tahun 2005 pasal 73 disebutkan bahwa pengembangan stndar nasional pendidikan dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Nah, persoalannya nampaknya (paling tidak dilihat oleh masyarakat awam) pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh M. Nuh kurang melibatkan BSNP. Hal ini ditunjukkan bahwa kajian pengembangan kurikulum 2013 dilakukan oleh tim baik yang langsung di bawah Wakil Presiden atau pun tim yang berada di bawah Mendikbud.

Memperhatikan elemen perubahan kurikulum 2013 pada (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses, dan (4) standar penilaian, merupakan ranah BSNP untuk mengkaji dan mengembangkan. Salah satu fakta menunjukkan bahwa uji publik dilakukan melalui laman kemendikbud, tidak laman BSNP. Begitu pula uji publik oleh Kemendibud bukan BSNP. Ada apa dengan BSNP?

Jika pemerintah tidak mengajukan revisi undang-undang Sisdiknas yang baru, paling tidak pemerintah harus melakukan adendum pasal terkait pengembangan kurikulum. Selanjutnya pemerintah juga harus melakukan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Keempat elemen perubahan dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah yang baru terkait dengan standar nasional pendidikan.

Ketika kurikulum 2013 hendak mengedepankan pengembangan kejujuran, disiplin dan sikap keperwiraan lainnya; pertama kali pemerintah selaku pemegang kebijakan penanggungjawab harus mengajarkan kepada generasi muda bangsa untuk bertindak jujur dan tidak curang. Curang dalam arti melanggar undang-undang dan peraturannya yang masih berlaku.