PKBM KepriPosisi hukum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang notabene milik pemerintah. PKBM diatur pada level undang-undang, sedangkan SKB sampai saat ini tidak memiliki payung hukum secara nasional kecuali peraturan bupati atau peraturan walikota.

Menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 16 ayat (4) dinyatakan bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Pada bagian pasal dan ayat yang mengatur pendidikan nonformal tidak ditemukan atau disebut-sebut tentang Sanggar Kegiatan Belajar.

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diatur bahwa penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal (pasal 100 ayat 1). PKBM merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal sebagaimana di atur dalam pasal 100 ayat (2).

PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal dapat menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat (pasal 105 ayat 2).

Jadi ibaratnya, PKBM adalah semacam minimarket yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, berbeda dengan satuan pendidikan nonformal lainnya yang hanya memiliki satu jenis program pendidikan nonformal. Lembaga kursus dan pelatihan (LKP) memang memiliki berbagai bentuk paket program yang ditawarkan kepada masyarakat, namun menurut PP 17 Tahun 2010 pasal 105 ayat (2) kesemuanya termasuk jenis program ketrampilan kerja. Begitu pula satuan PAUD yang memiliki beberapa jenis program misalnya kelompok bermain dan tempat penitipan anak, namun masih dalam satu jenis program berdasarkan peraturan pemerintah yaitu program pendidikan anak usia dini.

Kuatnya posisi hukum PKBM diimplementasikan dalam aturan secara khusus dalam sebuah pasal dan terdiri dalam enam ayat. Tengoklah paragraf 3 pasal 105 PP 17 Tahun 2010 yang mengatur secara khusus tentang PKBM ke dalam enam ayat. Peraturan Mendikbud nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal menegaskan kembali status PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal.

Namun demikian kuatnya posisi hukum PKBM belum diimbangi implementasi peran yang diharapkan sebagai wadah pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Saat ini jumlah PKBM di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 9.182 lembaga (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, 2015). Seharusnya jumlah yang besar ini mampu menggerakkan kegiatan pembelajaran pendidikan nonformal di seantero pelosok nusantara. Memang ada sebagian PKBM yang memiliki peran yang signifikan, tapi stigma lembaga abal-abal lebih mengemuka dibanding PKBM yang berprestasi.

Kuatnya posisi hukum PKBM dalam peraturan perundangan, bahkan setingkat Undang-Undang, memiliki konsekuensi logis bahwa PKBM berhak mendapatkan kucuran anggaran pemerintah untuk melakukan kegiatan pembelajaran pendidikan nonformal. Untuk itulah setiap tahun PKBM mendapatkan alokasi bantuan untuk kelembagaan maupun penyelenggaraan program. Kebijakan tersebut seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan lembaga dan penyelenggaraan program sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat di wilayahnya.

Karena itulah sejak 2014 pemerintah berkehendak untuk merevitalisasi PKBM agar memiliki posisi yang kuat di tengah masyarakat, tidak hanya kuat secara hukum. Semua PKBM akan dilakukan asesmen terhadap kinerjanya, hanya PKBM yang mampu memberikan makna dalam kegiatan pembelajaran dan pembelajaran masyarakat yang akan diakomodasi oleh pemerintah.

Oleh karena itulah, maka kementerian melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (waktu itu) menerbitkan standar PKBM, agar dijadikan acuan mutu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal di PKBM. Telah diterbitkan pula panduan pendirian dan penutupan PKBM pada tahun 2014.[fauziep/diperbaharui pada 04/09/2015]

Untuk mengunduh peraturan terbaru terkait PKBM silahkan klik tautan di bawah ini:

  1. Standar PKBM
  2. Panduan Tata Cara Pendirian dan Penutupan PKBM
  3. Instrumen Nilem PKBM
  4. Instrumen Nilem PKBM Luar Negeri