Kualifikasi Akademik Pamong Belajar Sarjana Non Kependidikan

2012 04 21 013Yogyakarta (15/10) Berbeda dengan aturan lama, bahwa pengangkatan ke dalam jabatan pamong belajar diharuskan memiliki kualifikasi minimal S1/DIV bidang kependidikan. Hal ini diatur dalam pasal 25 ayat 1 butir (a) Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010. Persoalannya, bagaimana dengan pamong belajar yang terlanjur menduduki jabatan namun memiliki kualifikasi sarjana non kependidikan.

Di era 1997, banyak sekali pengangkatan pamong belajar dari sarjana pertanian, sarjana komputer, sarjana sosiologi, bahkan ada sarjana hukum yang diangkat menjadi pamong belajar. Secara yuridis formal pada saat itu tidak menyalahi aturan, karena belum diatur syarat kualifikasi akademik dalam pengangkatan pamong belajar. Dan sampai saat ini pamong belajar yang berkualifikasi sarjana non kependidikan masih menduduki jabatan pamong belajar.

Apakah mereka masih sah menduduki jabatan pamong belajar? Ayat (1) pasal 25 menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pamong Belajar harus memenuhi syarat sebagai berikut…”, artinya syarat kualifikasi sarjana bidang kependidikan sebagaimana disebut dalam butir (a) adalah untuk pengangkatan pertama kali, saya ulangi pengangkatan pertama kali dalam jabatan pamong belajar. Kalau kita cari pasal-pasal dan ayat lainnya tidak ada yang menyebutkan pamong belajar yang sudah menduduki jabatan dan bukan sarjana kependidikan harus keluar atau diberhentikan dari jabatan.

Simak saja pada Bab IX tentang pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan pamong belajar tidak menyinggung masalah kualifikasi pendidikan yang menjadi sebab pamong belajar diberhentikan dari jabatan fungsional.

Namun demikian, ada persoalan yang dihadapi salah seorang pamong belajar di daerah yang sejak tahun 2004 sudah memperoleh ijasah Sarjana Hukum. Ketika era pusat, pada saat pengangkatan ke dalam jabatan pamong belajar diwajibkan melampirkan ijasah akta IV. Jadi saat itu (sebelum otonomi), walau pun belum ada aturan kualifikasi sarjana kependidikan namun pengangkatan jabatan pamong belajar sudah menggunakan akta IV. Namun setelah otonomi aturan itu tidak ditegakkan lagi, karena pengangatan pamong belajar tidak lagi di departemen (Direktorat Tenaga Teknis), tapi di masing-masing daerah.

Nah, ketika harus naik ke golongan ruang IV/a dan harus berurusan dengan BKN, maka persoalan timbul karena kualifikasi kesarjanaannya diragukan.

Seharusnya kita memahami pamong belajar itu sebagai sebuah profesi. Pamong belajar sebagai sebuah profesi sudah barang tentu memiliki ilmu pengetahuan dan cabang ilmu pengetahuan guna melaksanakan tugas profesionalnya. Sebagaimana guru sebagai sebuah profesi mensyaratkan sarjana pendidikan sesuai bidang yang diampu. Psikologi sebagai sebuah profesi mensyaratkan sarjana psikologi bukan sarjana teknik atau sarjana hukum. Ketika profesi pamong belajar bisa menampung latar belakang keilmuan apa saja, maka ia dipertanyakan sebagai sebuah profesi. Dan itu akan menghambat jalan panjang menuju sertifikasi profesi pamong belajar.

Karena itulah, kita yang memahami makna profesi dan pamong belajar sebagai sebuah profesi hendaknya mendorong dan memberikan pemahaman kepada siapa pun yang akan menduduki jabatan pamong belajar untuk mengikuti etika profesi dan kini sudah menjadi hukum positif sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1 Permenpan RB 15 Tahun 2010.

2 tanggapan pada “Kualifikasi Akademik Pamong Belajar Sarjana Non Kependidikan”

  1. mohon info n pencerahan, terus bagi sarjana PLS gimana nasibnya? karena di perguruan tinggi masih mencetak sarjana pls sedangkan formasi tenaga PLS (Pamong belajar) sangat minim dan rasanya kurang adil karena sarjana pendidikan non PLS justru sangat berpeluang menjadi Pamong Belajar misalnya s1 Pendidikan Bhs.Indonesia, PKN, bahkan ada yang s1 elektronika (berakta IV).

    1. Sarjana PLS tetap bisa masuk menjadi pamong belajar. Namun pamong belajar tidak hanya berasal dari lulusan PLS. Seharusnya jurusan PLS yang harus bisa menjelaskan dan menata kembali ke arah mana lulusannya akan dibawa, saya kira medan pengabdian tidak hanya menjadi pamong belajar. Hal ini dampak dari penerapan standar kualifikasi pada pendidik satuan pendidikan nonformal. Karena tdk mungkin sarjana PLS mengampu menjadi tutor mapel bidang studi pada Paket B dan Paket C. Juga pada berbagai jenis kursus keterampilan yang diselenggarakan oleh SKB, krn lebih membutuhkan sarjana yang berkualifikasi sesuai jenis keterampilan.
      Hal ini harus diselesaikan secara bersama antara perguruan tinggi dan kementerian. Jurusan PLS harus bisa ‘menjual’ kepada pemerintah daerah untuk membuka lowongan bagi lulusan S1 PLS pada formasi di Dinas Pendidikan untuk ditempatkan menjadi staf pada bidang pendidikan nonformal. Tidak harus menjadi pamong belajar. Bayangkan jika setiap tahun setiap pemerintah kabupaten/kota dan provinsi membuka saja SATU lowongan bagi lulusan S1 PLS, berapa lulusan PLS yang dapat diserap setiap tahunnya? Masalahnya selama ini jurusan PLS se-Indonesia blm bersatu untuk ‘menjual’ lulusannya kepada pemerintah.

Komentar ditutup.