2012 04 21 013Yogyakarta (15/10) Berbeda dengan aturan lama, bahwa pengangkatan ke dalam jabatan pamong belajar diharuskan memiliki kualifikasi minimal S1/DIV bidang kependidikan. Hal ini diatur dalam pasal 25 ayat 1 butir (a) Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010. Persoalannya, bagaimana dengan pamong belajar yang terlanjur menduduki jabatan namun memiliki kualifikasi sarjana non kependidikan.

Di era 1997, banyak sekali pengangkatan pamong belajar dari sarjana pertanian, sarjana komputer, sarjana sosiologi, bahkan ada sarjana hukum yang diangkat menjadi pamong belajar. Secara yuridis formal pada saat itu tidak menyalahi aturan, karena belum diatur syarat kualifikasi akademik dalam pengangkatan pamong belajar. Dan sampai saat ini pamong belajar yang berkualifikasi sarjana non kependidikan masih menduduki jabatan pamong belajar.

Apakah mereka masih sah menduduki jabatan pamong belajar? Ayat (1) pasal 25 menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pamong Belajar harus memenuhi syarat sebagai berikut…”, artinya syarat kualifikasi sarjana bidang kependidikan sebagaimana disebut dalam butir (a) adalah untuk pengangkatan pertama kali, saya ulangi pengangkatan pertama kali dalam jabatan pamong belajar. Kalau kita cari pasal-pasal dan ayat lainnya tidak ada yang menyebutkan pamong belajar yang sudah menduduki jabatan dan bukan sarjana kependidikan harus keluar atau diberhentikan dari jabatan.

Simak saja pada Bab IX tentang pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan pamong belajar tidak menyinggung masalah kualifikasi pendidikan yang menjadi sebab pamong belajar diberhentikan dari jabatan fungsional.

Namun demikian, ada persoalan yang dihadapi salah seorang pamong belajar di daerah yang sejak tahun 2004 sudah memperoleh ijasah Sarjana Hukum. Ketika era pusat, pada saat pengangkatan ke dalam jabatan pamong belajar diwajibkan melampirkan ijasah akta IV. Jadi saat itu (sebelum otonomi), walau pun belum ada aturan kualifikasi sarjana kependidikan namun pengangkatan jabatan pamong belajar sudah menggunakan akta IV. Namun setelah otonomi aturan itu tidak ditegakkan lagi, karena pengangatan pamong belajar tidak lagi di departemen (Direktorat Tenaga Teknis), tapi di masing-masing daerah.

Nah, ketika harus naik ke golongan ruang IV/a dan harus berurusan dengan BKN, maka persoalan timbul karena kualifikasi kesarjanaannya diragukan.

Seharusnya kita memahami pamong belajar itu sebagai sebuah profesi. Pamong belajar sebagai sebuah profesi sudah barang tentu memiliki ilmu pengetahuan dan cabang ilmu pengetahuan guna melaksanakan tugas profesionalnya. Sebagaimana guru sebagai sebuah profesi mensyaratkan sarjana pendidikan sesuai bidang yang diampu. Psikologi sebagai sebuah profesi mensyaratkan sarjana psikologi bukan sarjana teknik atau sarjana hukum. Ketika profesi pamong belajar bisa menampung latar belakang keilmuan apa saja, maka ia dipertanyakan sebagai sebuah profesi. Dan itu akan menghambat jalan panjang menuju sertifikasi profesi pamong belajar.

Karena itulah, kita yang memahami makna profesi dan pamong belajar sebagai sebuah profesi hendaknya mendorong dan memberikan pemahaman kepada siapa pun yang akan menduduki jabatan pamong belajar untuk mengikuti etika profesi dan kini sudah menjadi hukum positif sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1 Permenpan RB 15 Tahun 2010.