IMG_20150317_101252Yogyakarta (17/03/2015) Akreditasi untuk program kursus dan pelatihan pada dasarnya mengacu pada delapan standar nasional pendidikan. Ironisnya belum semua dari delapan standar nasional nasional untuk program kursus dan pelatihan diatur oleh pemerintah. Karena itulah kondisi lembaga kursus dan pelatihan yang diasesmen oleh BAN PNF sangat beragam kondisinya.

Langkah awal dalam menyelenggarakan proses pendidikan kursus dan pelatihan adalah menyiapkan dokumen perencanaan pembelajaran yang terdiri dari silabus dan rencana perencanaan pembelajaran (RPP). Dokumen tersebut mengacu kepada standar kompetensi lulusan dan standari isi, contoh misalnya silabus yang dikembangkan oleh lembaga kursus mengacu pada  standar kompetensi lulusan sebagaimana diatur pada Permendiknas nomor 47 tahun 2010 yang mengatur 16 jenis program kursus, dan Permendiknas nomor 31 tahun 2012 yang mengatur 10 jenis program kursus. Sehingga masih banyak yang belum diatur standar kompetensi lulusan.

Walaupun nomenklaturnya adalah standar kompetensi lulusan, namun di dalamnya juga mengatur standar isi karena menguraikan standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap jenis program kursus pada masing-masing level. Persoalannya sampai saat ini sudah lebih dari sepuluh tahun belum ada acuan bagi bagaimana pedoman menyusun silabus program kursus. Pengembangan silabus kursus selama ini mengacu pada aturan baku pengembangan silabus yang berlaku pada pendidikan formal, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan.

Pada gilirannya silabus akan diuraikan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Aturan baku pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran dan implementasi pembelajarannya sebenarnya masuk ke dalam standar proses. Namun sejauh ini, belum ada acuan standar proses untuk program kursus dan pelatihan. Hal mana berbeda dengan pendidikan kesetaraan yang sudah diatur standar prosesnya melalui Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008. Sudah barang tentu permendiknas yang berlaku di pendidikan kesetaraan tidak bisa diberlakukan di program kursus dan pelatihan.

Pertanyaannya, selama ini Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF) menyusun instrumen mengacu pada acuan standar pendidikan nasional yang mana? Karena itulah BAN PNF harus mendesak BSNP dan Mendikbud untuk segera mengeluarkan berbagai standar nasional pendidikan yang belum diatur untuk program kursus dan pelatihan. Khususnya standar proses dan standar penilaian, hal yang mendesak untuk menjaga mutu layanan pendidikan kursus dan pelatihan.

Sebagai sebuah satuan pendidikan, lembaga kursus dan pelatihan juga harus memiliki dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), tidak sekedar menyajikan struktur kurikulum ketika diasesmen oleh asesor BAN PNF. Ia harus mampu menunjukkan dokumen KTSP yang terdiri dari dokumen I berupa deskripsi program kursus dan dokumen II berupa lampiran silabus dan RPP untuk semua jenis program kursus yang diselenggarakan. Lagi-lagi yang menjadi soal adalah belum ada acuan bagaimana menyusun KTSP berikut lampirannya.

Untuk itulah, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Dinas Dikpora DIY berusaha untuk menjembatani dan mengisi kekosongan tersebut dengan menyusun bahan ajar perencanaan pembelajaran kursusdan bahan ajar penilaian hasil belajar kursus. Karena selama ini instruktur kursus masih banyak yang belum menguasai penyusunan dokumen perencanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar, khususnya instruktur yang tidak berlatarbelakang kependidikan.

Justru dari kegiatan pengembangan model bahan ajar perencanaan pembelajaran kursus tercetus ide untuk memberikan bimbingan dan acuan kepada pengelola dan instruktur kursus agar menyiapkan dokumen KTSP tidak sekedar dokumen silabus dan RPP saja, tapi utuh satu kesatuan dokumen KTSP. [fep]