Tidak Ada Kontradiksi Kriteria Kelulusan dan Penetapan Kelulusan Peserta Didik Program Paket B/Paket C antara Permendikbud Nomor 5 Tahun 2015 dan POS UN/UNPK

pelaksanaan UNYogyakarta (19/03/2015) Kemarin saya menerima keluhan adanya ketidaksesuaian antara Permendikbud nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dengan Pedoman Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2014/2015, yaitu pada hal penetapan kelulusan peserta didik program Paket B dan Paket C. Padahal tidak ada hal yang bertentangan dari kedua aturan tersebut. Berikut penjelasannya.

Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan (c) lulus Ujian S/M/PK. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa kelulusan peserta didik dari Ujian PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Ujian PK yang dimaksud adalah ujian pendidikan kesetaraan.

Selanjutnya pasal 4 ayat (2) Permendikbud nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa “kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian PK untuk semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan perolehan Nilai PK dari PKBM/kelompok belajar pada SKB.”

Maksud dari pasal dan ayat di atas adalah kriteria kelulusan dari ujian PK, yaitu ujian pendidikan kesetaraan yang meliputi seluruh mata pelajaran sebagaimana tercantum pada struktur kurikulum sesuai Permendiknas nomor 14 Tahun 2007. Bukan hanya mata pelajaran yang diujiannasionalkan.

Penekanan pada pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 ayat (2) adalah Dinas Pendidikan Provinsi diberi wewenang untuk menetapkan kriteria kelulusan ujian pendidikan kesetaraan yang terdiri dari semua mata pelajaran.

Pun begitu yang tertuang dalam POS Ujian Nasional bagian VII angka 6 (halaman 31) yang berbunyi Kriteria kelulusan perserta didik dari Ujian PK untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui rapat bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Jadi Permendikbud dan POS UN sama-sama mengatur bahwa kriteria kelulusan merupakan ranah Dinas Provinsi.

Sedangkan penetapan kelulusan peserta didik ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 5 Tahun 2015 pasal 5 huruf b bahwa kelulusan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal.

Hal tersebut juga tertuang di dalam POS UN bagian VII angka 2 (halaman 31) yang berbunyi “Kelulusan peserta didik dari pendidikan kesetaraan untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal.”

Jadi kesimpulannya adalah Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan kriteria kelulusan ujian pendidikan kesetaraan, sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama perwakilan satuan pendidikan menetapkan kelulusan peserta didik.

Sebagian masih ada yang bingung karena sebagian besar satuan pendidikan penyelenggara Paket B dan Paket C jarang yang menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan meliputi seluruh mata pelajaran.

Hal ini berbeda pada 50 penyelenggara Paket C binaan Direktorat PSMA. Selama tiga tahun (2012/2023-2014/2015), ketika Paket C dikelola oleh Direktorat Pembinaan SMA, menginisiasi penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan (untuk seluruh mata pelajaran) pada 50 lembaga penyelenggara Paket C model. Lima puluh lembaga ini diminta untuk memenuhi delapan standar nasional pendidikan, di antara standar penilaian yaitu wajib menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan.