pelaksanaan UNYogyakarta (04/05/2015) Sejak tahun 2015 ini ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) pada Program Paket B dan Paket C tidak lagi sebagai penentu kelulusan, seperti juga terjadi pada SMP dan SMA.  Kelulusan ditentukan oleh nilai rapor setiap semester dan nilai ujian pendidikan kesetaraan, dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Selama ini sebagian besar penyelenggara pendidikan kesetaraan menggantungkan hasil UNPK sebagai “legalitas” kelulusan. Sebagian besar di antara mereka yang tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan, yaitu semacam ujian sekolah, yang menguji semua mata pelajaran. Jika penyelenggara pendidikan kesetaraan tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan, kemudian dari mana nilai kelulusan ditentukan? Inilah yang menjadi persoalan penyelenggara Paket B dan Paket C saat ini.

Satuan pendidikan kesetaraan (Paket B dan Paket C) selama ini banyak yang tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan karena, seperti yang diungkap di atas, sangat menggantungkan hasil UNPK sebagai legalitas kelulusan.

Karena itulah, pada tahun 2014 ketika format ijazah Paket B dan Paket C harus mencantumkan nilai ujian pendidikan kesetaraan yang lengkap meliputi semua mata pelajaran, banyak penyelenggara yang kaget dan bingung mengisi nilai ijazah dengan lengkap. Akhirnya yang terjadi adalah proses mengarang nilai.

Akankah proses mengarang nilai akan berlanjut pada tahun ini dan di masa mendatang? Ketentuan UNPK tidak lagi menjadi penentu kelulusan akan semakin memakmurkan bisnis “jual beli ijazah” Paket B dan Paket C. Karena dengan mudah satuan pendidikan akan “membuat atau mengarang” nilai, bahkan ketika ujian pendidikan kesetaraan tidak dilakukan.

Selama ini sudah jamak dilakukan oleh penyelenggara pendidikan kesetaraan mengarang nilai rapor, tidak hanya sekedar mendongkrak atau menaikkan nilai agar lulus, tapi mengarang pada mata pelajaran yang tidak pernah diajarkan atau dilakukan dengan pembelajaran mandiri sekalipun. Karena sebagian besar melaksanakan pembelajaran hanya sebatas pada mata pelajaran yang akan di-UNPK-kan.

Langkah yang bisa dilakukan untuk mengeliminir hal tersebut di atas adalah mengoptimalkan fungsi pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki perangkat yang bisa melakukan fungsi pengawasan tersebut, yaitu penilik. Penilik inilah yang bertugas untuk memantau, menilai, dan membimbing agar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Utamanya mengacu pada Standar Isi (Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 dan Standar Proses Permendiknas nomor 03 Tahun 2008).

Penilik sebagai pengendali mutu pendidikan nonformal memiliki tanggung jawab yang berat untuk meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan, agar menyelenggarakan pendidikan secara jujur, bermartabat dan berkualitas. Tentu saja jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kepentingan sesaat dengan mengorbankan kualitas dan martabat pendidikan kesetaraan.