bu dirjen 1Oleh: Edi Basuki (Humas PP IPABI)

“Kelihatannya, sampai saat ini belum ada sinergitas antara BP-PAUDNI di seluruh Indonesia dalam melaksanakan pengkajian program pendidikan nonformal (PNF). Untuk itu, ke depan, Direktorat harusnya memberi order ke masing-masing Balai untuk membuat kajian program (dan pengembangan model, Red) PNF yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sasaran program, kemudian hasilnya diadu, yang paling baik akan digunakan secara nasional. Makanya, Kepala Balai harus memfasilitasi pamong belajar meningkatkan kinerja, kompetensi dan kualitas pelaksanaan tupoksi, melalui beragam pelatihan,” Kata Ibu Dirjen PAUDNI, saat membuka kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rencana kegiatan dan anggaran 2013, wilayah BP-PAUDNI Regional II Surabaya (29-30 Mei 2013).

Kira-kira, pesan apa dibalik kata sinergitas itu?. Mengapa baru disampaikan setahun menjelang habisnya masa pengabdian Kabinet Indonesia bersatu jilid II ini? Padahal, sudah sering kali Kepala BP-PAUDNI seluruh Indonesia dan P2PAUDNI diundang, dikumpulkan di hotel mahal berbintang, di berbagai kota  sekaligus berwisata, untuk rembugan, rapat konsultasi dan koordinasi program dan (mungkin) proyek PNF. Apakah dari berbagai pertemuan antar pimpinan itu tidak melahirkan sebuah sinergitas?

Malam itu, Ibu Dirjen yang tampil cantik dalam balutan warna ungu terong, juga mengatakan ketidak yakinannya akan sebuah sinkronisasi dalam pelaksanaan program PNF antara SKB, BPKB, dan Dinas Pendidikan bidang PNF, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota. Apalagi, sejak berubah menjadi UPTD, direktorat sudah tidak bisa mengendalikan seperti dulu lagi.

Ya, kali ini Ibu kita memang banyak bicara tentang kekurangan dan keprihatinan, termasuk adanya kekurangan tenaga fungsional pamong belajar di hampir semua SKB. Untuk itu, konon beliau sedang (akan) berkirim surat kepada Menpan dan RB, tentang perlunya pengadaan tenaga pamong belajar untuk memperkuat SKB. Sayang, masih menurut Ibu berdarah Sumatera ini, Kepala SKB belum pernah mengirimkan surat kepada Direktorat tentang minimnya pamong belajar di tempatnya.

Sungguh, rasa galau yang disampaikan Ibu Dirjen PAUDNI ini, akan lebih bermakna jika disampaikan di depan pejabat yang mempunyai kuasa di era otonomi daerah. Seperti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, serta Kabid dan Kasi yang membidangi PNF, sehingga mereka tahu dan kemungkinan besar akan ditindak lanjuti, karena merekalah pemilik kuasa di daerahnya.

Sedang Kepala SKB adalah pejabat yang tidak punya gigi di era otonomi, nasibnya selalu di ujung tanduk, tidak mempunyai bargaining power, hanya bisa menuruti apa kata pejabat di daerahnya. Yang penting, bagi Kepala SKB adalah tetap bisa mengamankan kursi jabatan dan tidak memiliki kemampuan meningkatkan kesejahteraan pamong belajar yang masih tertinggal jauh dari guru, padahal sama-sama pendidiknya.

Begitu juga saat memaparkan data tentang rendahnya mutu PNF di Nusa Tenggara Timur, kemudian mengharapkan agar BP-PAUDNI Surabaya bisa memperbaiki kondisi, sehingga kesenjangan mutu PNF di Jatim dan di NTT tidak terlalu lebar pun tidaklah mungkin bisa dilakukan pamong belajar Balai. Karena program dan anggaran yang dipegang Balai untuk disalurkan ke NTT sudah ditentukan besarannya. Disamping itu, tentulah maju mundurnya dunia pendidikan NTT, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pejabat setempat yang membidanginya. Sedang pihak lain, seperti Balai sifatnya hanya membantu.

Tampaknya, apa yang diuraikan panjang lebar oleh penguasa tertinggi di Direktorat PAUDNI ini, hanya ditanggapi dingin oleh Kepala SKB sewilayah BP-PAUDNI Surabaya. Artinya, jika bisa terwujud ya bagus, tidak pun ya diterima dengan tulus. Hal ini mungkin, karena mereka belajar dari kegagalan Direktorat untuk mengusulkan kata pamong belajar masuk salah satu pasal dalam PP nomor 32 tahun 2013, baru-baru ini.

Menanggapi tausyiah Ibu Dirjen, hampir semua Kepala SKB mengatakan bahwa, kalau ingin memajukan program PAUDNI di NTT, maka adakanlah kegiatan semacam ini di NTT dengan mengundang serta pejabat terkait, agar mereka tahu dan paham akan pentingnya program PAUDNI, sehingga ada perhatian dari pemda setempat untuk kemudian berkenan menaikkan anggaran program PAUDNI yang signifikan. Itu pun belum tentu bisa mengubah keadaan, karena disini yang diperlukan adalah political will dari pejabatnya. [eBas/humas.ipabipusat.org]

Sumbangan tulisan pihak ketiga belum tentu menggambarkan pandangan atau sikap pemilik blog.