Ketentuan Jumlah Minimal Peserta Didik BOP Kesetaraan

Yogyakarta (28/03/2020) Masih ada sebagian pemangku kepentingan yang berdebat terkait dengan jumlah minimal peserta didik sebagai syarat pengajuan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Kesetaraan. Dalam petunjuk teknis DAK Nonfisik BOP Tahun 2020 pada pasal 6 ayat (6) disebutkan bahwa “Peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas.” Masih ada yang beranggapan bahwa jumlah minimal 10 peserta didik tersebut untuk satu rombongan belajar. Begini penjelasannya berdasarkan Video Conference Sosialisasi BOP Kesetaraan yang berlangsung pada Jumat 27 Maret 2020 pukul 13.30-15.00

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Kesetaraan. Dalam petunjuk teknis DAK Nonfisik BOP Tahun 2020 dapat diunduh disini.

Pada kesempatan tersebut Dr. Samto selaku narasumber pada Video Conference menyatakan bahwa ketentuan jumlah minimal tersebut adalah untuk per jenjang bukan setiap rombongan belajar. “ Misalnya Paket A kelas IV Paket A memiliki warga belajar 5 orang, kelas V 3 orang dan kelas VI 2 orang, sudah boleh. Karena dalam satu jenjang Paket A terdapat 10 orang peserta didik,” demikian penjelasan Dr. Samto pada saat Vicon. Penjelasan tersebut memperjelas ketentuan pasal 6 (6) Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan kesetaraan. Disebutkan bahwa peserta didik terdata di DAPO PAUD dan Dikmas tanpa ada keterangan untuk setiap rombongan belajar. Sementara itu pengajuan BOP adalah untuk setiap jenjang Paket A, Paket B dan Paket C, yang besaran bantuan tiap peserta didik berbeda, sehingga pengertian terdata di DAPO DIKMAS adalah untuk setiap jenjang. Sehingga ketentuan minimal jumlah peserta didik adalah untuk setiap jenjang, bukan rombongan belajar.

Dijelaskan pula bahwa ketentuan jumlah minimal per jenjang ini berlaku mulai tahun 2020. Pada tahun 2019 ketentuan yang berlaku jumlah minimal minimal masih tiap rombongan belajar. [fauziep]

7 tanggapan pada “Ketentuan Jumlah Minimal Peserta Didik BOP Kesetaraan”

  1. Pak kalau boleh saran bagaimana jika tdk diikat minimal 10 orang, maksudnya dibawah 10 pun boleh, sebab jika siswa yg mau belajar dan mau datang ke tempat belajar hanya dibawah 10 kita bersyukur saja membuka sekolah non formal ini kan garda terdepan dalam arti pilihan terakhir utk siswa yg masih mau sekolah dan kewajiban kita utk menampungnya.Jika diikat minimal 10 anak dikhawatirkan lembaga yg benar2 ingin membantu pemerintah utk mencerdaskan masyarakat utk membentuk karakter anak mau bersrkolah akan pesimis, mengingat tanggung jawab lembaga utk anak tetap mau datang kesekolah juga tanggung jawab pemerintah.

  2. Bagaimana dengan sdh berjalannya program kesetaraan (Paket B dan Paket C) PKBM Cita Anak Bangsa, tapi belum diberi rekomendasi izin operasional oleh dinas pendidikan, persyaratan lainnya sdh dipebuhi di dinas perizinan dan Pelayanan Satu pintu Kota Banjarbaru, utk proses belajarnya sdh dilaksanakan semester gasal 2019,
    Izin tingkat rt, kelurahan dan kecamatan sdh ada hanya dari disdik mensyaratkan berjalan minimal 1-2 thn br bs diberikan izin operasionalnya, sehingga utk bs akses ke dapo dikmas blm bs karena blm bs minta akun lembaga PKBM nya, gimana solusinya mhn arahan lebih lanjut, tks

    1. Setuju minimal perjenjang 10. Klu krg dr itu gak usah di beri. Klu murid hanya 3 biaya administrasi gak cukup

Komentar ditutup.