Pengendalian mutu dilakukan agar ada jaminan bahwa layanan yang diselenggarakan memuaskan pelanggan. Oleh karena itulah pada tataran awal pimpinan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) wajib melakukan pengawasan terhadap kemampuan instruktur dalam kaitannya dengan standar kompetensi instruktur kursus. Selanjutnya penilik sebagai pengawas satuan pendidikan nonformal wajib melakukan supervisi dan pembinaan kepada instruktur agar mememuhi standar kompetensi serta mampu mengaplikasikan.

Kajian yang dilakukan tim pengkaji BPKB DIY (Fauzi Eko Pranyono dkk., Juli, 2012) sebanyak 64 responden menyatakan bahwa 78,1% pimpinan lembaga mengharuskan instruktur menyusun silabus pelatihan, dan 82,8% pimpinan lembaga mengharuskan instruktur menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebanyak 92,2% responden menyatakan bahwa silabus tersimpan di lembaga dan 89,1% responden menyatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran tersimpan di lembaga. Artinya ada dorongan dari pimpinan lembaga agar instruktur menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dan menyimpannya di lembaga sebagai dokumen lembaga. Demikian pula sudah terdapat pemahaman yang baik bahwa silabus dibuat secara bersama-sama antar instruktur.

Walaupun dalam merespon tentang penyusunan silabus pada instrumen standar kompetensi pedagogik, instruktur sebagian besar menjawab sudah memahami dan melakukan, namun kenyataannya masih terdapat 31,3% yang menemui kesulitan dalam menyusun silabus pelatihan. Dan masih terdapat 20,3% yang menemui kesulitan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.

Ketika ditanyakan apakah mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran hanya 1 orang atau 1,6% yang menyatakan  mengalami kesulitan. Artinya dalam pelaksanaan pembelajaran responden mengakui tidak mengalami kesulitan. Sebagaimana dalam perencanaan pembelajaran (penyusunan silabus dan RPP), 25% responden menyatakan mengalami kesulitan dalam mengembangkan instrumen penilaian. Namun demikian dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar hanya 3,1% responden yang menyatakan mengalami kesulitan.

kesulitan-yg-dihadapi-instruktur 1

Secara berturut-turut instruktur sebagian masih mengalami kesulitan dalam menyusun silabus, menyusun RPP, dan mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar. Fakta ini menunjukkan bahwa kompetensi perencanaan pembelajaran dan pengembangan instrumen penilaian menjadi titik lemah, walaupun sebagian besar responden menyatakan paham dan sudah melakukan kompetensi tersebut.

Sebanyak 73,4% responden menyatakan bahwa pimpinan lembaga pernah membimbing instruktur dalam penyusunan silabus, 76,6% responden menyatakan bahwa pimpinan lembaga pernah membimbing instruktur dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebanyak 85,9% responden menyatakan bahwa pimpinan lembaga pernah membimbing instruktur dalam melaksanakan pembelajaran.

Dalam hal mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar sebanyak 71,9% responden menyatakan bahwa pernah dibimbing oleh pimpinan lembaganya. Serta sebanyak 73,4% responden menyatakan pernah dibimbing pimpinan lembaga dalam hal melakukan penilaian hasil pelatihan.

Jika digambarkan dalam bentuk diagram, bimbingan oleh pimpinan LKP kepada instruktur dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar dapat diperiksa pada gambar berikut ini.

bimbingan-oleh-pimpinan-lkp

Selanjutnya tabel 1 berikut ini menggambarkan respon terhadap kegiatan supervisi dan bimbingan yang dilakukan penilik terkait dengan pengendalian mutu standar kompetensi instruktur.

tabel-bimbingan-oleh-penilik

bimbingan-oleh-penilik

Berdasarkan data pada tabel 4 dan gambar 4 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan belum pernah disupervisi dan dibimbing oleh penilik terkait perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar pelatihan. Hanya sekitar sepertiga responden yang menyatakan pernah dikunjungi dan disupervisi oleh penilik.

Pimpinan LKP menurut pendapat responden sebagian besar pernah melakukan bimbingan dalam hal penyusunan silabus, penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan instrumen penilaian dan pelaksanaan penilaian hasil belajar. Terlepas dari substansi, kualitas dan kuantitas bimbingan yang dilakukan, kondisi ini cukup melegakan. Artinya pimpinan kursus memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas layanan jasa pendidikan kepada masyarakat. Sayang upaya ini belum diikuti oleh penilik, dimana sebagian besar responden menyatakan bahwa supervisi dan bimbingan oleh penilik kepada instruktur masih kurang. Padahal bimbingan kepada pendidik (instruktur) merupakan salah satu butir kegiatan penilik dalam melaksanakan tugas pokok jabatan fungsionalnya. Penilik melalui kegiatan bimbingan akan memberikan kontribusi dalam peningkatan kompetensi pedagogik instruktur kursus, namun demikian sudah barang tentu harus didahului dengan penguasaan kompetensi pedagogik oleh penilik sebelum melakukan bimbingan kepada instruktur.