Kemenkeu2Jakarta (11/2/2014) Dadang Subagja, Ketua Umum Pengurus Pusat IPABI, kemarin Senin 10 Februari 2014 mendatangi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu meminta penjelasan terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Pamong Belajar dan Penilik.

Di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai  2 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat Pengurus Pusat IPABI diterima oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Bagian sekretariat Dirjen Perbendaharaan melakukan pencarian terkait arsip surat edaran dan ternyata surat edaran memang belum ada di arsip sekretariat. Namun pihak sekretariat akan menindaklanjuti surat Ipabi dan akan memberikan balasan sesuai disposisi dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pihak Sekretariat memberikan arah untuk menelusuri lagi ke Ditjen Pelaksana Anggaran.

Setiba di Direktorat Pelaksana Anggaran, yaitu bagian yang biasanya mengurus surat edaran mendapat penjelasan bahwa karena saat ini sudah era otonomi daerah dan bagi pamong belajar atau PNS yang penggajiannya bersumber dari APBD melalui DAU tidak perlu surat edaran dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu. Jika dipertanyakan oleh dinas atau SKPD maka yang diperlukan adalah surat edaran dari Bupati atau Gubernur. Kalaupun masih meminta surat edaran dari pemerintah pusat yaitu surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan atas permohonan dari institusi daerah.

Sedangkan pamong belajar atau PNS yang penggajiannya bersumber dari APBN atau pegawai pusat memang diperlukan surat edaran dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu atas usulan atau permohonan dari Kemdikbud. Namun ketika dikonfirmasi pihak Ditjen Perbendaharaan ataupun Ditjen Pelaksana Anggaran belum menerima surat permohonan dari Kemdikbud.

Menyikapi hasil pertemuan di Kementrian Keuangan tersebut maka Dadang Subagja menyatakan bahwa surat Dirjen PAUDNI bernomor 10/B.B5/PT/2013 tanggal 13 Januari 2014 perihal Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dasar hukum atau surat edaran untuk implementasi tunjangan fungsional Pamong Belajar dan Penilik di daerah. Sedangkan bagi UPT PAUDNI Pusat untuk mendorong keluarnya surat edaran lembaga pembina pamong dapat bersurat ke Kemdikbud dalam hal ini Direktur Jenderal PAUDNI atau Direktur PPTK PAUDNI, tentang kondisi diperlukannya surat edaran tersebut.

“IPABI akan mengkomunikasikan hal ini kepada subdit PTK Dikmas Dit P2TK PAUDNI.” ungkap Dadang Dubagja menutup pembicaraan. [fep]